Baranews.co - Program nyata pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bila kelak menerima mandat rakyat sebagian besar mengangkat kesejahteraan rakyat, terutama para petani.

Jokowi-JK menjanjikan beberapa solusi untuk mengatasi kemiskinan para petani, yaitu program 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019. Selain itu, peningkatan kemampuan organisasi petani dan melibatkan perempuan petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.

Demi petani, secara tegas, sebagaimana yang disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Bandung, Kamis 3 Juli 2014, ia dan JK akan memprioritaskan, "Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga," kata Jokowi.

Ia juga akan melaksanakan pembangunan serta perbaikan irigasi di 3 juta hektare sawah, membangun 25 bendungan, dan satu juta hektar lahan pertanian baru di luar Jawa. Untuk menunjang keluarga-keluarga petani, ia akan mendirikan Bank Petani dan UMKM serta menguatkan peran Bulog.

Program yang secara khusus ditujukan untuk petani ini, menurut Jokowi adalah bagian dari upaya menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia serta menghentikan laju impor pangan.

Dalam pemaparan di Bandung, Jokowi memaparkan, terdapat 29 juta penduduk Indonesia yang miskin. Dari jumlah itu, sebanyak 18 juta ada di pedesaaan.

Para petani sudah lama tertinggal dalam laju pembangunan di negeri ini. Usia petani kian menua, sebanyak 8,26 juta berusia 54 tahun ke atas, sedangkan usia 45-54 tahun sebanyak 6,5 juta orang. Jumlah petani muda kian menipis. Tak ada jalan lain, pemerintah baru Jokowi-JK akan mendukung lahirnya para petani muda.

Masalah lahan pertanian di Indonesia antara lain soal konversi atau alih fungsi lahan sebanyak 50.000 hektar per tahun untuk kepentingan di luar pertanian. Bahkan total lahan yang dikuasai petani menyusut dari 10,5% menjadi 4,95%. Jumlah petani tanaman pangan dengan luas lahan garapan hanya di bawah 0,5 hektar pun meningkat dari 44,51% menjadi 56,41%.

Untuk itulah, perlu dilakukan redistribusi tanah setidaknya 1,1 juta hektar untuk 1 juta kepala keluarga petani kecil dan buruh tani setiap tahun. Pemerintah baru kelak, akan tegas mencegah konversi lahan pertanian, mencegah pencemaran air sawah dari sungai, dan meningkatkan pemeliharaan infrastruktur pertanian termasuk pembangunan baru.

Selama ini, pembangunan praktis tak terlalu berpihak kepada petani. Bayangkan, di tahun 2013, sebanyak 52 persen jaringan irigasi di provinsi utama penghasil beras rusak. Untuk itulah, Jokowi-JK berjanji akan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar lahan pertanian. (skj)

(Jonas Fredryc Tobing/Merdeka/jc)