Mantan Komandan Ragukan Kemampuan Prabowo Memimpin Indonesia
Jumat, 4 Juli 2014 09:00 WIB



Mantan Kasad Letjen (purn) Agus Widjojo yang sekaligus mantan komandan Capres Prabowo Subianto mengatakan, rekam jejak HAM menyebabkan Prabowo tidak layak untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya.

Dalam wawancara khusus dengan ABC, Jenderal Agus Widjojo mengatakanl, mengatakan Prabowo memiliki kasus yang harus diselesaikan dalam pelanggaran HAM di Indonesia tahun 1998.

Selama karirnya, Jenderal Agus Widjojo merupakan Komandan Sekolah Staf Angkatan Darat (KASAD) dan Kepala Staf Teritorial.m Sebelum pensiun pada tahun 2003, ia merupakan wakil ketua MPR Republik Indonesia.
"Saya kira ia melakukan (pelanggaran HAM) karena sangat meyakinkan ia terlibat dalam berbagai kasus yang tidak seharusnya dilakukan oleh perwira militer," ucapnya.

Aksi-aksi tersebut termasuk penculikan dan dugaan penyiksaan terhadap sembilan aktivis selama kerusuhan 1998 menjelang jatuhnya Suharo.
Pengadilan militer -- yang anggotanya termasuk Jenderal dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono -- menemukan bahwa Prabowo "salah menafsirkan" perintah militer.

Ia dipecat dari tentara meskipun tidak ada tuduhan kriminal di dalamnya.
Ketidaksukaan terhadap Prabowo

Sungguh merupakan suatu situasi yang tidak menguntungkan bagi seseorang yang awalnya diprediksi akan menjadi pemimpin tentara selanjutnya dan mungkin menjadi pelanjut Presiden Soeharto, yang merupakan mertuanya.

Akibatnya, Prabowo sudah berkampanye untuk menjadi presiden selama satu dekade terakhir.

Parati Demokrat pimpinan Presiden Yudhoyono pada minggu ini sudah mendukung kampanye Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan nasional pada bulan Oktober nanti.

Saat Prabowo di militer, Agus Widjojo merupakan komandan Prabowo lebih dari sekali dan ia bergabung dengan perwira militer senior yang secara terbuka mengkritik rekam jejak Prabowo beserta gayanya.

Widojo mengatakan kecenderungan Prabowo terhadap gaya kepemimpinan yang otoriter terbukti selama pidato kampanyenya dan keengganannya untuk meminta dan menerima nasehat.
"Menurut pendapat saya, ia (Prabowo) bukanlah seorang demokrat, kedua ia bukanlah manajer, dan ketiga ia bukanlah seorang pemimpin," tambahnya.

Widjojo telah mengingatkan bahaya yang akan terjadi pada kepemimpinan nasional bila Prabowo, yang juga memiliki reputasi sebagai sosok yang berkarakter pemarah, memenangi pemilu pada 9 Juli ini.

"Karena ambisinya dan latar belakang tersebut, kadang ia melenceng dari aturan-aturan dari wewenang yang ia miliki," ucap Agus Widjojo.
"Seolah-olah, kita mendapat kesan, ia menampilkan dirinya sebagai tokoh politik, daripada sebagai perwira militer, bahkan pada saat itu, saat ia sebagai perwira aktif militer," tambahnya.

"Kami juga lihat di media, bagaimana senior-seniornya mengingatkan publik apa yang telah ia lakukan, selama masa tugasnya bertahun-tahun silam. Dan akanmenjadi keprihatinan yang luar biasa bila karakter-karakter negatif dibawa ke tingkat nasional, dimana kerusakan bisa semakin meluas dan lebih sering terjadi pada bangsa ini," kata Agus Widjojo.

Survei terbaru menyebutkan bahwa kompetisi menuju Istana Presiden semakin tipis, dengan pemimpin sementara, Joko Widodo mempertahankan empat persen keunggulannya atas rivalnya.
Masih ada sekitar 20 persen pemilih yang belum menentukan pilihan.
Meskipun memilih bukanlah suatu kewajiban di Indonesia, angka partisipasi yang sekitar 70 persen sangat bagus menurut standar internasional.

Namun angka ini turun terhitung sejak angka tertinggi pada pemilihan langsung presiden pada tahun 2010.

Pengamat Indonesia Greg Fealy, dari ANU Canberra mengatakan, pemilih perempuan kelihatannya tidak akan memilih Prabowo.

"Dalam beberapa pidatonya ia berorasi dengan keras, yang bagi sebagian pemilih (hal itu) menunjukkan ketegasannya, namun bagi perempuan hal itu malah menjadi aneh," ucapnya.

"Saya kira sekitar 65 persen perempuan akan memilih Jokowi di survei-survei tersebut, yang telah dikategorikan sesuai preferensi gender," katanya.

Kebanyakan retorika Prabowo bisa dlihat sebagai apa yang disebut menggertak dalam rangkaian kampanye.

Tidak mengejutkan bila kedua kandidat menggunakan sentimen nasionalis seiring janji-janji untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di daerah-daerah.

Namun sebagai orang Indonesia yang memikirkan siapa yang terbaik untuk memimpin negara ke depan, Agus Widjojo mengatakan kedua kandidat tidak sama bagusnya sebagaimana ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada tahun 2010.

Ia mengatakan SBY lebih siap untuk diplomasi internasional dan mengamankan peran Indonesia di kawasan sebagai kekuatan menengah yang terus berkembang.

"Keduanya jauh di bawah SBY dan kita harus realistis dengan hal itu. Apa yang menggembirakan adalah Jokowi percaya dengan timnya dan mau mendengar," katanya.

Agus Widjojo yang pensiun dari militer pada tahun 2003 setelah berperan penting saat mereformasi tentara dan mengurangi peran politik mereka.
Ia mengatakan tidak memadainya pengadilan militer Indonesia pada tahun 1998, didesain hanya untuk menyingkirkan pembuat masalah, yang berarti dibutuhkan penyelidikan yang independen.

"Belum ada klarifikasi. Semua ini dibuat hanya sebagai bahan untuk perdebatan politik dan ini tidak bisa berakhir pada debat politik," tambahnya lagi.

"Saya kira hal ini hanya bisa berakhir, mungkin, dengan pengadilan independen, yang mengarah pada segala yang diperlukan, dan keluar dari hal itu."