Malang (beritajatim.com) - Masyarakat sudah mulai harus sadar dan melek terhadap media penyiaran, termasuk dalam mengawasi siaran televisi. Salah satu contoh bagus model pengkritisan terhadap siaran televisi telah dicontohkan komunitas Bonek, suporter Persebaya Surabaya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Maulana Arif bercerita, bagaimana beberapa tahun lalu Bonek merasa dirugikan oleh pernyataan Karni Ilyas, pembawa acara Indonesia Lawyer Club yang disiarkan TV One. Yang mengejutkan Maulana adalah bagaimana Bonek menyikapi pernyataan Karni tersebut.

"Mereka tidak menggeruduk kantor TV One, tidak menggeruduk kantor KPI. Namun mereka mengirimkan ribuan SMS ke nomor pengaduan KPI, sehingga waktu itu mesin penerima pengaduan kami hang (tidak berfungsi). Jumlah pengaduan itu tertinggi yang kami terima. Keesokan harinya, Karni Ilyas menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada Bonek," kata Maulana dalam Seminar Komunikasi Politik: Fenomena Kontemporer Komunikasi Politik, di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (23/6/2014).

Maulana memandang, jika komunitas suporter seperti Bonek bisa melakukan itu, seharusnya hal serupa bisa dilakukan pula oleh masyarakat. Pengawasan terhadap media penyiaran, baik televisi maupun radio, memang berbasis masyarakat. Ini merupakan jalan keluar dari diskusi mengenai model pengawasan terhadap media penyiaran, yakni otoritarian (dilakukan oleh negara), libertarian (dilakukan melalui mekanisme internal media bersangkutan), dan demokratis.

Maulana mengimbau kepada masyarakat untuk tidak dibingungkan soal prosedur dan pasal-pasal hukum pengaduan. "Masyarakat ini kan sejak kecil sudah dibekali nilai-nilai. Nah, dilihat saja, kalau memang tayangan TV itu tak sesuai dengan nilai-nilai, laporkan saja. Nanti biar kami yang mencari pasal-pasalnya," katanya.

Namun, Maulana mengakui, KPI kesulitan untuk menindak pelanggaran terkait dengan masalah netralitas dalam pemberitaan politik dibandingkan terkait tayangan bernuansa kekerasan, pornografi, dan lain-lain. "Kami harus melakukan content analysist (analisis isi) dulu," katanya.

Sejauh ini dalam pengamatan KPI, media massa di Jawa Timur relatif lebih netral dalam menghadapi kontestasi pilpres. "Ini dikarenakan pemilik media di Jatim tidak ikut dalam kontestasi tersebut," kata mantan wartawan BBC London perwakilan Indonesia itu.