News
Batal
KATEGORI
link has been copied
123
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/53b2e28b128b4697488b470a/breaking-news-prahara-maling-minyak
Primetime News, Selasa (01/07/2014), dengan topik "Prahara Mafia Migas", hadir di Primetime News yaitu solidaritas kerakyatan khusus SKK Migas Ferdinand Hutahaean Iwan Piliang, pengamat migas Kurtubi.Hasil verifikasi Ferdinand Hutahaen melaporkan Hatta Rajasa dan Rizal chalid ke KPK. http://video.metrotvnews.com/play/2014/07/01/259828/prahara-mafia-migas-1 http://video.metrotvnews.com/pl
Lapor Hansip
01-07-2014 23:32

(Breaking News) Prahara Maling Minyak

Primetime News, Selasa (01/07/2014), dengan topik "Prahara Mafia Migas", hadir di Primetime News yaitu solidaritas kerakyatan khusus SKK Migas Ferdinand Hutahaean Iwan Piliang, pengamat migas Kurtubi.Hasil verifikasi Ferdinand Hutahaen melaporkan Hatta Rajasa dan Rizal chalid ke KPK.


http://video.metrotvnews.com/play/20...-mafia-migas-1


http://video.metrotvnews.com/play/20...-mafia-migas-2


http://video.metrotvnews.com/play/20...-mafia-migas-3


http://video.metrotvnews.com/play/20...-mafia-migas-4

Mafia migas adalah maling minyak...

Tolong bantu dishare di FB Twitter socmed gan...Tq
Diubah oleh HenieCay
0
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 4 dari 7
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 09:45
MALING MINYAK dalangnya fitnah dan kampanye hitam. emoticon-Matabelo
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:01
Emang kubu no. 1 koalisi elit2 mafia, garong oh garong....
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:05
Quote:Original Posted By saveinves
Emang kubu no. 1 koalisi elit2 mafia, garong oh garong....


Satu paket ma demokrat hahahha
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:07
Quote:Original Posted By kampret.0038


Satu paket ma demokrat hahahha


Paket Maling Minyak. Kalau mafia terlalu keren istilahnya...emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:11
saya prihatin cin...
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:13
JOKOWI korupsi bus trans jakarta

kacau baru 1.5 tahun menjabat dah korupsi aja sikowi
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:15
Quote:Original Posted By saveinves
Emang kubu no. 1 koalisi elit2 mafia, garong oh garong....


iya PDIP tukang jual aset yah

emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:17
Quote:Original Posted By selayo
JOKOWI korupsi bus trans jakarta

kacau baru 1.5 tahun menjabat dah korupsi aja sikowi


Oh ye? Mane tu yg katanya punya bukti rekaman? Cuma ngarang doang

Beda ma pideo di atas, lantang ngomongnya gak pake mikir keras au au
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:23
Quote:Original Posted By kampret.0038
Oh ye? Mane tu yg katanya punya bukti rekaman? Cuma ngarang doang

Beda ma pideo di atas, lantang ngomongnya gak pake mikir keras au au


halah pidio rekaman gituan doang lo kira dah bisa jadi bukti.
emoticon-Ngakak
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:34
semoga maling nya cepet ketangkep ...
keknya gak bisa/gak mau/gak niat...emoticon-Berduka (S)
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:39
Quote:Original Posted By prahuruhara
minyaknya pada bochor ! emoticon-Belo

(Breaking News) Prahara Maling Minyak


yang gini nih mst diangkat di publik....
biar semua orang pada melekkk emoticon-Malu (S)
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:44
Mafianya bukan si Rudi Rubiandini? Hatta juga? emoticon-Takut
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:53
Quote:Original Posted By selayo
JOKOWI korupsi bus trans jakarta

kacau baru 1.5 tahun menjabat dah korupsi aja sikowi


Masih sibuk cari bukti yang gak pernah ada...emoticon-Ngakak
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 10:58
Quote:Original Posted By danieltyo
Mafianya bukan si Rudi Rubiandini? Hatta juga? emoticon-Takut



Kasarnya HR maling minyak melalui kebijakan2 yang dia buat.

Mimpi Prabowo menghapus mafia minyak akan terkubur, karena mimpi ini akan berhadapan dengan cawapres Hatta Rajasa, setelah dituding sebagai mafia migas? Ada apa dengan politik subsidi BBM? Siapa yang paling diuntungkan dengan subsidi BBM? Sikap Jokowi-JK?

Cawapres Hatta Rajasa dituding telah menerbitkan kebijakan yang membuat rakyat miskin. Dibawah Hatta, Indonesia sangat tergantung pada impor bahan bakar minyak. Kebijakan ini sengaja dibuat sehingga Indonesia tidak lagi mendirikan kilang minyak, sehingga ketergantungan pada impor migas berjalan terus.

Saat ini, kebijakan pro impor, didukung oleh mafia migas yang mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina/Indonesia dengan cara impor.

Saat ini, nilai impor mencapai Rp 300 triliun per tahun. Hasil penelitian Badan Pemerhati Migas, Hatta dan M Cholid Riza disebut-sebut menguasai kegiatan impor dan ekspor migas. Matarantai bisnis minyak dan gas telah dikuasai oleh cawapres Hatta Rajasa.

Pada tingkat struktur Pertamina, komisaris dan direksi yang diangkat oleh Presiden SBY, sebagai besan Hatta yang dinilai gagal dalam menyelesesaikan persoalan-persoalan ketergantungan impor minyak dan gas selam periode 10 tahun era SBY, padahal Indonesia penghasil minyak dan gas.

Saat ini, Indonesia mampu produksi minyak 840.000 barel per hari, sementara kebutuhan BBM nasional 1,3 juta/bph. Akibatnya, quota impor meningkat terus setiap tahunnya. Data terakhir meyebutkan, kebutuhan BBM nasional sudah mencapai 1,5 juta/bph.

Pertanyaannya? Siapa yang paling diuntungkan oleh kebijakan subsidi BBM? Rakyat miskinkah atau elit ekonom dan penguasa? Alokasi dana subsidi BBM, pada tahun 2014 subsidi BBM dikoreksi, naik dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun. Subsidi BBM tetap tidak bisa dinikmati oleh rakyat, public, atau masyarakat. Karena, harga BBM dijual dengan harga pasar internasional. Nah, yang paling menikmati bisa ditebak, perusahaan jasa pengiriman minyak dan gas bumi.

Kegiatan ekspor impor BBM tentu melibatkan perusahaan kargo–forwarding. Pengusaha yang bergerak jasa pengirimam BBM inilah yang paling diuntungkan oleh kebijakan BBM.

Dalam takaran kargo yang pernah disampaikan politisi Partai Demokrat, Jero Wacik bahwa pasokan gas untuk kebutuhan industri, pembangkit, pupuk dan transportasi akan dipasok dari :

1. LNG dari BP Tangguh, Papua mulai sejak tahun 2012, 20 kargo / tahun untuk Indonesia.
2. LNG Tangguh Train 3 (ex Sempra) akan mulai produksi tahun 2018, 40% untuk domestik.
3. Blok Mahakam : seluruh excess Kargo dari Mahakam PSC di prioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, yakni sebesar 16 kargo.
4. Dari Eni Jangkrik dan North East Jangkrik, alokasinya :
a. Tahun 2016 : 14 Kargo
b. Tahun 2017-2022 : 18 Kargo
c. Tahun 2023 : 7 Kargo
d. Tahun 2024 – 2025 : 4 Kargo
5. Dari Chevron IDD di Selat Makassar.

Kenapa terus impor?

Direktur Riset dan Badan Pemerhati Gas, Syafti Hidayat, ketergantungan impor sengaja dibuat supaya fee atau komisi bisnis ekpsor-impor dikuasai oleh mafia migas. Mafia ini mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina/Indonesia dengan cara impor.

Pasangan Jokowi-JK dengan mudah akan dapat menyelesaikan masalah subsidi dan impor minyak. Dalam visi-misinya, mereka berjanji akan menghemat subsidi BBM hingga Rp60-70 triliun. Penghapusan subsidi BBM itu akan dilakukan secara bertahap dalam empat tahun. Artinya, rata-rata subsidi dipangkas 25% per tahun.

Berbeda dengan Jokowi-JK, pasangan Prabowo-Hatta tidak bermaksud menghapus subsidi BBM. Mereka hanya akan mengurangi subsidi BBM khususnya untuk orang kaya dengan sistem pajak dan cukai.

Jelas sudah alasan Hatta tidak akan menghapus subsidi BBM yang hanya dinikmati oleh pengusaha ekspor-impor minyak di selilingnya. Sementara, rakyat hanya menikmati beban kenaikkan harga BBM yang bisa juga sulit dikendalikan jika investasi di bidang migas ini dihentikan, atau dipersulit.

Subsidi BBM memang mengundang sikap kontroversi publik dan seringkali membuat mati langkah bagi presiden terpilih atau capres yang sedang kampanye. Isu seputar BBM sangat sensitive terhadap kebijakan public lainnya. Konsumsi BBM yang membengkak pasti bakal menggerogoti anggaran—pundi-pundi negara. Akibatnya, kemampuan APBN sebagai pemacu pertumbuhan kian melemah. Ada yang menghitung tahun ini saja subsidi itu bakal mencapai Rp300 triliun dari total belanja APBN 2014 sekitar Rp1.842,5 triliun.

Persoalan subsidi bukan pada persoalan menghapus atau setidaknya mengurangi subsidi, atau bahkan menghapus subsidi. Karena, faktanya kenaikkan harga BBM tetap akan memberatkan rakyat. Belum soal yang ditimbulkan dari kenaikkan harga BBM, efek domino seperti kenaikkan harga-haraga barang (sembako)

Persoalan yang faktual adalah adanya permainan ekspor-impor minyak dan gas yang sengaja diabadikan untuk impor, sehingga subsidi BBM akan mengalir kepada kegiatan ekpsor-impor minyak dan gas, bukan pada kebutuhan rakyat.

Praktek mafia minyak dan gas ini sudah cukup lama terbaca. Sejak ekonom senior Rizal Ramli berteriak untuk membasmi mafia minyak. Hampir delapan tahun lebih mafia minyak dan gas dibiarkan terus menggeroti uang APBN dengan kedok subsidi. Namun sejauh ini kelompok Hatta sepertinya tetap saja abai, bahkan cenderung menutup-nutupi eksistensi mafia migas.

Semuanya menjadi terbukti, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini karena menerima suap dari perusahaan Migas untuk memenangkan tender. Realitas ini hanyalah puncak gunung es. Selain Rudi masih banyak korupsi serupa yang jumlahnya jauh lebih besar dan melibatkan pejabat yang levelnya lebih tinggi.

Jika, praktek mafia migas dihapuskan negara diuntungkan sedikitnyaUS$1 milyar/tahun. Bila KKN dan inefisiensi dihapuskan maka apa yang disebut sebagai ‘subsidi’ tidak sebesar seperti sekarang.

Tapi anehnya, kendati produksi terus melorot, biaya mengeluarkan minyak dari perut bumi Indonesia dari waktu ke waktu justru naik terus. Pada 2007 saja, costrecovery Migas sudah mencapai 30% atau senilai US$10,4 miliar dari total penerimaan kotor senilai US$35 miliar.

Dengan faktaliftingminyak yang terus turun dibarengi terus naiknya costrecovery, sama artinya menggelembungkan biaya produksi minyak di Indonesia menjadi US$14,8 per barel. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain yang hanya US$6 per barel.

Dilema Prabowo-Hatta

Pada konteks ini, pasangan Prabowo-Hatta secara retoris menyatakan berani keluar dari kotak bernama kemelut subsidi. Mereka melihat ada jalan keluar lain yang bisa diambil tanpa harus mengerek harga BBM di pasar dalam negeri, dengan memberantas mafia Migas.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengakui adanya mafia minyak dalam pemerintahan. Maka jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI 2014-2019, mafia minyak akan diberantas.

Hashim juga punya cita-cita senada dengan Rizal Ramli. Bedanya, adik kandung Prabowo itu terkesan sedikit lebh soft. Pemberantasan mafia Migas versi Hashim dilakukan dengan menguatkan peran dan fungsi BUMN.

Bagi Hasyim blok-blok Migas yang sudah mati, akan ditawarkan ke Pertamina. Tidak ada alasan lagi Pertamina yang milik rakyat dikuasai asing.

Tinggal kini, bagaimana merealisasikan perpaduan obsesi Rizal dan Hashim/Prabowo itu. Pasalnya, rakyat sudah teramat lama dipaksa membayar minyak dari perut buminya sendiri dengan harga standar internasional di New York Marcantile Exchange atau Singapura. Alasannya, minyak di dalam negeri harus dijual sesuai harga keekonomian. Dengan begitu, investor jadi tertarik dan APBN tidak kedodoran.

Padahal, semua paham betul, sebagian besar rakyat kita masih miskin. Pemerintah kita memang aneh bin ajaib. Giliran jualan minyak kepada rakyat, patokannya harga internasional. Tapi saat disodorkan nasib sebagian besar rakyat yang masih terpuruk, kok banyak saja alasan dan dalihnya. Ujung-ujungnya, subsidi dipangkas. Harga pun dikatrol naik. Ampuuun, deh

Produksi minyak Indonesia saat ini masih di bawah 840.000 barel per hari. Untuk meningkatkannya dibutuhkan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, sektor migas di Indonesia masih membutuhkan investor asing karena kemampuan domestik saja belum memadai

Salah satu cara agar investor makin banyak yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia adalah dengan upaya promosi. Hal ini yang menjadi latar belakang IPA menyelenggarakan pameran berskala besar.

Potensi minyak komersial masih mencapai 45,5 miliar barel. Berdasarkan data IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), cadangan minyak Indonesia yang digali baru mencapai 16%, masih banyak potensi lainnya terutama di laut dalam.

Subsidi beban rakyat, kue mafia

Dampak subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya mencapai ratusan triliunan rupiah, sementara anggaran untuk infrastruktur di Indonesia cukup kecil. Di dunia, nilai subsidi BBM mencapai US$ 277 miliar atau sekitar Rp 2.770 triliun.

Menurut data International Energy Agency (IEA) tahun 2012 yang dilansir dari BBC, Selasa (6/4/2014), nilai subsidi BBM ini memiliki porsi 80% dari total subsidi energi di dunia, yang angkanya mencapai US$ 544 miliar atau sekitar Rp 5.440 triliun pada 2012 lalu.

Berikut besaran porsi subsidi energi yang ada di dunia pada 2012:

Bensin US$ 277 miliar
Listrik US$ 135 miliar
Gas US$ 124 miliar
Batubara US$ 7 miliar
Dalam laporannya, IEA membuat peringkat 10 negara dengan subsidi BBM terbesar di dunia di 2012, yaitu:

Arab Saudi
Iran
India
Indonesia
Vanezuela
Mesir
Irak
Dari data tersebut terlihat, kebanyakan negara yang memberi subsidi BBM adalah negara-negara yang berada dalam status negara berkembang. Untuk negara-negara Timur Tengah dan di Afrika utara, subsidi BBM setara dengan 20% lebih dari belanja pemerintahnya.

Menurut hasil tulisan BBC ini, subsidi di negara berkembang memang seringkali tidak tepat sasaran. Secara umum, hanya sedikit orang miskin yang menggunakan bensin subsidi. Jadi subsidi BBM tidak efisien dalam membantu masyarakat miskin. Bahkan studi International Monetary Fund (IMF) mengatakan 20% orang kaya menikmati keuntungan subsidi 6 kali lipat lebih besar dari 20% orang miskin.

Sebenarnya pada 2009 lalu, negara-negara anggota G20 telah berkomitmen bahwa subsidi BBM tidak efisien dan mendorong pemborosan konsumsi, namun sampai sekarang progres pelaksanaan kebijakan ini sangat lambat.
Dengan fakta-fakta yang terkait di sini, program Jokowi untuk menghapus subsidi BBM, adalah kebijakan rasional, efisiensi dan efektif . sehingga subsidi BBM tidak dapat dialokasikan kepada kebutuahn rakyat, buakn segelintir orang.***

http://www.tempokini.com/2014/06/hat...i-mafia-migas/
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 11:10
Sungguh Ngerii gan, Ngerikiti
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 11:13
Sundul terusssss tritbagus jangan tenggelam ,keenakan panasbung udah dibayar gakmau ngounter emoticon-Sundul
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 11:14
sep, tinggalin jejak dulu ya gan,
mau nonton link youtube yg di share di page 1, sekarang masih blom sempat lagi kerja emoticon-Malu (S)
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 11:27
http://dahlaniskan.wordpress.com/201...an-prinsip-cc/
Ribut-ribut Petral dan prinsip C&C
POSTED BY ADMINISTRATOR ⋅ 21 MEI 2012 ⋅ 305 KOMENTAR
Senin, 21 Mei 2012
Manufacturing Hope 27

Kadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul tenggelam. Begitulah isu korupsi di Pertamina. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun.

Belum ada yang mengamati: tiap musim apa mulai timbul dan mengapa (ada apa) tiba-tiba tenggelam begitu saja.

Lalu, sejak sekitar tiga bulan lalu isu ini timbul lagi. Belum tahu kapan akan tenggelam dan ke mana tenggelamnya. Sebenarnya menarik kalau bisa dirunut, mengapa isu ini kembali muncul.

Ada kejadian apa dan siapa yang pertama kali memunculkannya. Dari sini bisa diduga kapan isu ini akan tenggelam dan bagaimana tenggelamnya.

Kadang isu yang muncul di sekitar sewa tanker. Kadang sekitar ekspansi Pertamina di luar negeri. Kadang pula, seperti sekarang ini, soal anak perusahaan Pertamina yang bernama Petral.

Petral adalah anak perusahaan yang 100 persen dimiliki Pertamina. Tugasnya melakukan trading. Jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina.

Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Petral memang didesain untuk didirikan di Singapura.

Sebagai perusahaan Singapura Petral tunduk pada hukum Singapura.

Isu pertama: mengapa dibentuk anak perusahaan? Kedua: mengapa di Singapura?

Dulu, segala macam pembelian dilakukan induk perusahaan Pertamina di Jakarta. Apakah ketika itu tidak ada isu korupsi? Sama saja. Isunya juga luar biasa.

Tapi mengapa dipindah ke Singapura? Dan dilakukan anak perusahaan?

Alasan pembenarnya adalah supaya segala macam pembelian dilakukan oleh perusahaan trading. Direksi Pertamina jangan diganggu oleh pekerjaan trading.

Alasan tidak formalnya, kalau transaksi itu dilakukan di Singapura dan tunduk pada hukum Singapura, maka intervensi dari mana saja bisa berkurang.

Bagi orang korporasi seperti saya, sangat gampang menerima logika mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura. Tapi bagi publik bisa saja dianggap mencurigakan.

Bagi publik, munculnya pertanyaan mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura itu saja sudah mengandung kecurigaan.

Pertamina memang bisa membuktikan praktik di Petral sudah sangat clean dengan tender internasional yang fair. Tim-tim pemeriksa yang dikirim ke sana pun tidak menemui penyimpangan.

Kalau begitu apa yang masih diperlukan? Di sini kelihatannya bukan hanya clean yang perlu dipertunjukkan, tapi juga clear.

Perusahaan BUMN memang tidak cukup dengan clean, tapi juga harus C & C. Harus clean and clear.

Clean berurusan dengan GCG, hukum, dan penjara. Clear berhubungan dengan public trust alias kepercayaan publik.

Perusahaan yang tidak clear tidaklah melanggar hukum. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi perusahaan yang tidak clear tidak akan dipercaya publik.

Karena BUMN adalah perusahaan milik publik, maka praktik C & C menjadi sangat penting.

Di manakah letak belum clear-nya praktik trading Petral di Singapura?

Begini, Pertamina adalah perusahaan yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia.

Sebagai perusahaan terbesar, posisi tawar Pertamina tidak akan ada bandingannya. Boleh dikata, dalam bisnis, Pertamina berhak mendikte: mendikte apa saja, termasuk mendikte pemasok dan bahkan mendikte pembayaran.

Inilah yang belum clear.

Sebagai perusahaan terbesar mengapa Pertamina belum bisa mendikte. Mengapa masih berhubungan dengan begitu banyak trader.

Mengapa tidak sepenuhnya melakukan pembelian langsung dari pemilik asal barang: membeli BBM langsung dari perusahaan kilang dan membeli crude (minyak mentah) langsung dari perusahaan penambang minyak.

Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri, termasuk saya.

Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden atau dari Cikeas atau dari Istana, abaikan saja.

Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY.

Sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!

Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu.

Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi.

Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Bisa kacau-balau.

Memang kelihatannya banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini, setidaknya ada tiga motif, yaitu:

Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan menjadi kebanggaan nasional.
Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan, jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.
Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik!

Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.

Misalnya ketika ada yang menyeru: bubarkan Petral sekarang juga! Saya pikir yang dimaksud sekarang itu ya pasti ada tahapannya.

Ternyata tidak. Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga.

Mereka tidak berpikir panjang kalau Petral bubar sekarang, siapa yang akan menggantikan fungsi Petral. Siapa yang akan mendatangkan bensin untuk keperluan bulan depan dan beberapa bulan berikutnya.

Mungkin memang ada maksud terselubung: bubarkan Petral sekarang juga, biar terjadi kelangkaan BBM dan terjadilah gejolak sosial.

Ini mirip-mirip dengan logika, jangan naikkan harga BBM dan pemakaiannya juga jangan melebihi 40 juta kiloliter setahun! Logika Joko Sembung yang tidak nyambung.

Tentu saya tidak akan terpancing pemikiran pendek seperti itu.

Yang harus dilakukan Pertamina adalah langkah yang lebih mendasar. Sebagai perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara.

Langkah seperti itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina, tapi belum semua. Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral.

Apakah kelak setelah Pertamina tidak lagi membeli minyak dari perantara otomatis tidak akan ada yang dipersoalkan? Tidak dijamin!

Akan terus ada yang mempersoalkan, misalnya:

Mengapa membeli langsung kalau pedagang bisa memberikan harga lebih murah? (Dalam dunia bisnis, tidak dijamin pemilik barang menjual lebih murah dari pedagang. Bisa saja pedagang kuat membeli barang dalam jumlah besar dengan diskon yang tinggi. Lalu menjual kepada konsumen dengan harga lebih murah).
Pertamina (atau siapa pun) dapat komisi dari pemilik barang.
Mengapa membeli langsung kepada pemilik barang? Mengapa tidak pakai tender terbuka saja?
Dan banyak lagi yang masih akan dipersoalkan karena pada dasarnya memang banyak orang yang hobi mempersoalkan apa saja.

Tapi ribut-ribut seperti itu tidak akan lama. Syaratnya manajemen Pertamina konsisten menjaga integritas.

Tidak mudah memang. Memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan konsistensi itu.

Tapi dalam menjaga integritas itu Pertamina tidak akan sendirian. Perkebunan sawit BUMN juga harus melakukan hal yang sama, misalnya dalam pembelian pupuk.

Sebagai perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, tentu aneh kalau PTPN masih membeli pupuk dari perantara. Perkebunan gula idem ditto.

PLN juga harus membeli batubara langsung dari pemilik tambang. Dan ini sudah dilakukan sejak dua tahun lalu: semua pemasok adalah pemilik tambang. Tidak ada lagi perantara batubara di PLN dalam dua tahun terakhir.

Awalnya memang ribut-ribut terus, tapi sekarang sudah kempes.

Inilah prinsip yang harus dipegang: Dengan clean kita memang tidak akan masuk penjara secara fisik, tapi dengan clear kita tidak akan masuk penjara secara rohani.

Hukum cukup menghendaki clean. Publik menghendaki clean and clear. (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 11:30
gila, halaman 1 panastak semua. emoticon-Takut
sepertinya sedang kerja keras nih emoticon-Matabelo
semangat gan, jangan sampai kalah 9 juli. emoticon-Selamat
ngapain door to door, enakan lewat keyboard emoticon-Ngakak
0 0
0
(Breaking News) Prahara Maling Minyak
02-07-2014 11:33
Quote:Original Posted By domom.kcuf
http://dahlaniskan.wordpress.com/201...an-prinsip-cc/
Ribut-ribut Petral dan prinsip C&C
POSTED BY ADMINISTRATOR ⋅ 21 MEI 2012 ⋅ 305 KOMENTAR
Senin, 21 Mei 2012
Manufacturing Hope 27

Kadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul tenggelam. Begitulah isu korupsi di Pertamina. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun.

Belum ada yang mengamati: tiap musim apa mulai timbul dan mengapa (ada apa) tiba-tiba tenggelam begitu saja.

Lalu, sejak sekitar tiga bulan lalu isu ini timbul lagi. Belum tahu kapan akan tenggelam dan ke mana tenggelamnya. Sebenarnya menarik kalau bisa dirunut, mengapa isu ini kembali muncul.

Ada kejadian apa dan siapa yang pertama kali memunculkannya. Dari sini bisa diduga kapan isu ini akan tenggelam dan bagaimana tenggelamnya.

Kadang isu yang muncul di sekitar sewa tanker. Kadang sekitar ekspansi Pertamina di luar negeri. Kadang pula, seperti sekarang ini, soal anak perusahaan Pertamina yang bernama Petral.

Petral adalah anak perusahaan yang 100 persen dimiliki Pertamina. Tugasnya melakukan trading. Jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina.

Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Petral memang didesain untuk didirikan di Singapura.

Sebagai perusahaan Singapura Petral tunduk pada hukum Singapura.

Isu pertama: mengapa dibentuk anak perusahaan? Kedua: mengapa di Singapura?

Dulu, segala macam pembelian dilakukan induk perusahaan Pertamina di Jakarta. Apakah ketika itu tidak ada isu korupsi? Sama saja. Isunya juga luar biasa.

Tapi mengapa dipindah ke Singapura? Dan dilakukan anak perusahaan?

Alasan pembenarnya adalah supaya segala macam pembelian dilakukan oleh perusahaan trading. Direksi Pertamina jangan diganggu oleh pekerjaan trading.

Alasan tidak formalnya, kalau transaksi itu dilakukan di Singapura dan tunduk pada hukum Singapura, maka intervensi dari mana saja bisa berkurang.

Bagi orang korporasi seperti saya, sangat gampang menerima logika mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura. Tapi bagi publik bisa saja dianggap mencurigakan.

Bagi publik, munculnya pertanyaan mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura itu saja sudah mengandung kecurigaan.

Pertamina memang bisa membuktikan praktik di Petral sudah sangat clean dengan tender internasional yang fair. Tim-tim pemeriksa yang dikirim ke sana pun tidak menemui penyimpangan.

Kalau begitu apa yang masih diperlukan? Di sini kelihatannya bukan hanya clean yang perlu dipertunjukkan, tapi juga clear.

Perusahaan BUMN memang tidak cukup dengan clean, tapi juga harus C & C. Harus clean and clear.

Clean berurusan dengan GCG, hukum, dan penjara. Clear berhubungan dengan public trust alias kepercayaan publik.

Perusahaan yang tidak clear tidaklah melanggar hukum. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi perusahaan yang tidak clear tidak akan dipercaya publik.

Karena BUMN adalah perusahaan milik publik, maka praktik C & C menjadi sangat penting.

Di manakah letak belum clear-nya praktik trading Petral di Singapura?

Begini, Pertamina adalah perusahaan yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia.

Sebagai perusahaan terbesar, posisi tawar Pertamina tidak akan ada bandingannya. Boleh dikata, dalam bisnis, Pertamina berhak mendikte: mendikte apa saja, termasuk mendikte pemasok dan bahkan mendikte pembayaran.

Inilah yang belum clear.

Sebagai perusahaan terbesar mengapa Pertamina belum bisa mendikte. Mengapa masih berhubungan dengan begitu banyak trader.

Mengapa tidak sepenuhnya melakukan pembelian langsung dari pemilik asal barang: membeli BBM langsung dari perusahaan kilang dan membeli crude (minyak mentah) langsung dari perusahaan penambang minyak.

Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri, termasuk saya.

Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden atau dari Cikeas atau dari Istana, abaikan saja.

Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY.

Sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!

Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu.

Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi.

Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Bisa kacau-balau.

Memang kelihatannya banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini, setidaknya ada tiga motif, yaitu:

Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan menjadi kebanggaan nasional.
Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan, jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.
Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik!

Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.

Misalnya ketika ada yang menyeru: bubarkan Petral sekarang juga! Saya pikir yang dimaksud sekarang itu ya pasti ada tahapannya.

Ternyata tidak. Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga.

Mereka tidak berpikir panjang kalau Petral bubar sekarang, siapa yang akan menggantikan fungsi Petral. Siapa yang akan mendatangkan bensin untuk keperluan bulan depan dan beberapa bulan berikutnya.

Mungkin memang ada maksud terselubung: bubarkan Petral sekarang juga, biar terjadi kelangkaan BBM dan terjadilah gejolak sosial.

Ini mirip-mirip dengan logika, jangan naikkan harga BBM dan pemakaiannya juga jangan melebihi 40 juta kiloliter setahun! Logika Joko Sembung yang tidak nyambung.

Tentu saya tidak akan terpancing pemikiran pendek seperti itu.

Yang harus dilakukan Pertamina adalah langkah yang lebih mendasar. Sebagai perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara.

Langkah seperti itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina, tapi belum semua. Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral.

Apakah kelak setelah Pertamina tidak lagi membeli minyak dari perantara otomatis tidak akan ada yang dipersoalkan? Tidak dijamin!

Akan terus ada yang mempersoalkan, misalnya:

Mengapa membeli langsung kalau pedagang bisa memberikan harga lebih murah? (Dalam dunia bisnis, tidak dijamin pemilik barang menjual lebih murah dari pedagang. Bisa saja pedagang kuat membeli barang dalam jumlah besar dengan diskon yang tinggi. Lalu menjual kepada konsumen dengan harga lebih murah).
Pertamina (atau siapa pun) dapat komisi dari pemilik barang.
Mengapa membeli langsung kepada pemilik barang? Mengapa tidak pakai tender terbuka saja?
Dan banyak lagi yang masih akan dipersoalkan karena pada dasarnya memang banyak orang yang hobi mempersoalkan apa saja.

Tapi ribut-ribut seperti itu tidak akan lama. Syaratnya manajemen Pertamina konsisten menjaga integritas.

Tidak mudah memang. Memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan konsistensi itu.

Tapi dalam menjaga integritas itu Pertamina tidak akan sendirian. Perkebunan sawit BUMN juga harus melakukan hal yang sama, misalnya dalam pembelian pupuk.

Sebagai perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, tentu aneh kalau PTPN masih membeli pupuk dari perantara. Perkebunan gula idem ditto.

PLN juga harus membeli batubara langsung dari pemilik tambang. Dan ini sudah dilakukan sejak dua tahun lalu: semua pemasok adalah pemilik tambang. Tidak ada lagi perantara batubara di PLN dalam dua tahun terakhir.

Awalnya memang ribut-ribut terus, tapi sekarang sudah kempes.

Inilah prinsip yang harus dipegang: Dengan clean kita memang tidak akan masuk penjara secara fisik, tapi dengan clear kita tidak akan masuk penjara secara rohani.

Hukum cukup menghendaki clean. Publik menghendaki clean and clear. (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

panastak kejang-kejang............

0 0
0
Halaman 4 dari 7
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia