30 Juni 2014 | 22:05 wib
Isu Kerusuhan Pasca Pilpres Timbulkan Ekses Negatif

JAKARTA, suaramerdeka.com - Isu potensi kejadinya kerusuhan pasca Pemilihan Presiden 2014, mulai menimbulkan ekses. Padahal seharusnya, kecenderungan yang menggelisahkan itu mestinya tidak ditolerir.

"Karena itu, jajaran TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara perlu memberi jaminan atau memastikan bahwa situasi pasca Pilpres 2014 tetap kondusif," kata anggota Komisi III DPR, Senin (30/6).

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendengar berbagai kalangan menggunjingkan kemungkinan terjadinya rusuh pasca pilpres. Bahkan, isu tersebut telah dia dengar dalam beberapa pekan terakhir. "Apalagi, Polri pun sudah memprediksi kemungkinan terjadinya benturan fisik antarpendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada pilpres di beberapa kota. Situasi seperti ini sangat menggelisahkan dan mestinya tidak ditolerir," tandasnya.

Menurut Bambang, ekses dari isu tersebut sangat nyata. Pekan lalu atau jelang akhir Juni 2014, depresiasi rupiah terus berlanjut. Bahkan, nilai tukar rupiah sudah menembus Rp 12.103 per dolar AS.

Dikatakan, faktor utama yang mempengaruhi situasi pasar valuta dan saham akhir-akhir ini adalah dinamika politik menuju Pilpres. Dia menilai, dinamika yang terjadi terkesan tidak kondusif. "Kegelisahan sebagian masyarakat itu setidaknya telah disuarakan oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di Bekasi, Jumat lalu. Beliau juga menyatakan telah mendengar rumor akan terjadi huru-hara," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mega juga mengaku tidak tahu siapa yang pertama menyebarkan rumor tersebut. Oleh karenanya, Bambang sangat mengapresiasi kesiagaan Polri, TNI dan BIN yang terus memantau dinamika publik. "Namun, saya menyarankan agar Polri berinisiatif membangun komunikasi dengan tim pemenangan masing-masing kubu capres-cawapres. Hal itu guna mengajak mereka bekerjasama mewujudkan suasana kondusif dan damai," tegasnya.

Sebab, lanjutnya, masing-masing kubu harus menyadari pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index...-Ekses-Negatif



"Satgas Anti Pilpres Curang" di Kepala Jokowi
26 Juni 2014 17:55 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Presiden Joko Widodo hari ini menghadiri Apel Siaga Satgas Relawan Jokowi-JK, di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, hari ini. Sebelum meyampaikan orasi politiknya, Jokowi meminta ribuan relawan yang hadir untuk duduk.

Pantaun Metrotvnews.com, sesuai arahan dari tim pemenangan Jokowi-JK, Maruarar Sirait, ribuan relawan yang hadir ikut serta duduk dengan para koordinator relawan.

"Bapak Jokowi sudah duduk, masak yang lain enggak mau duduk?," pinta Maruar Kepada ribuan pendukung.

Sesaat Ribuan massa yang memadati Parkir Timur Senayan tersebut duduk mengikuti arahan dari tim pemenagan Jokowi-JK ini. Kemudian diiringi dengan hadirnya Jokowi, dengan mengenakan baju Kotak-kotak dan berbalut ikat kepala bertuliskan "Satgas Anti Pilpres Curang" untuk berorasi politik.
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...-kepala-jokowi

PRI: Kerusuhan dan Konflik Horizontal Ancam Pilpres 2014
July 1, 2014

intelijen – Kerusuhan dan konflik horizontal menjadi ancaman besar pesta demokrasi Pilpres 2014. Potensi kerusuhan itu muncul akibat penggunaan kampanye hitam yang dipropagandakan secara masif, sehingga rakyat terpolarisasi dalam dua kutub pasangan capres/cawapres.

Peringatan itu disampaikan Komite Pimpinan Nasional Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) melalui rilis  kepada intelijen (01/07).  Ancaman kerusuhan semakin menguat setelah muncul  kabar akan adanya provokasi tindak anarkis, penjemputan paksa, dan polemik bertensi tinggi.

“Ancaman kerusuhan akibat dari akumulasi sikap-sikap provokatif dan berlebihan dari oknum-oknum pendukung capres yang berada di pusaran elit. Ancaman beberapa oknum yang mengklaim keikutsertaan korps ketentaraan juga semakin mengentalkan rendahnya pemahaman demokrasi di level elit,” tegas Ketua Umum PRI, Yudi Syamhudi Suyuti.

Terkait akan adanya potensi konflik horizontal itu, PRI menyerukan agar rakyat secara bersama-sama melawan provokasi oknum-oknum yang melalukan tindakan anti demokrasi. “Ancaman, intimidasi dan tekanan fisik serta psikis terhadap orang lain yang berpendapat berbeda harus dicegah. Perilaku itu merupakan kejahatan terhadap cita-cita reformasi dan juga terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang mensyaratkan adanya ruang berbeda pendapat,” pungkas Yudi Syamhudi.
http://www.intelijen.co.id/pri-kerus...-pilpres-2014/

IEDS: Prediksi Kerusuhan 2014
15 Desember 2013

Indonesia Economic Development Studies (IEDS) melakukan diskusi 'Prediksi Indonesia yang berpotensi terjadinya kerusuhan 2014' pada pukul 10.00 WIB, Minggu 15 Desember 2013 di Asean Room 123 Hotel Sultan, Jakarta.

Peneliti Senior IEDS Musyafaur Rahman dalam rilis persnya yang diterima TokohIndonesia.com dan Majalah Berita Indonesia menjelaskan bahwa sebelum Presiden SBY bertolak ke Jepang, sempat melontarkan pernyataan tentang adanya pihak-pihak yang akan melakukan kerusuhan di tahun 2014. Siapakah mereka? Apa pemicunya? Cukupkah syarat-syarat terjadinya kerusuhan sosial? Apakah kerusuhan 2014 adalah buah dari kebijakan pemerintah tahun 2013?

Musyafaur Rahman menyatakan semua itu akan dikupas tuntas dalam diskusi tajam berbasis data dan mengulas fakta. Tampil sebagai pembicara Pembicara yakni Ratna Sarumpaet, Haris Rusli Moti, Boni Hargens, Adhi Masardi, Eggie Sudjana dan Jhon Mempi. Berikut rilis pers IEDS selengkapnya:

Beberapa hari lagi tahun 2013 akan segera berakhir. Indonesia akan memasuki tahun-tahun sulit yang sangat mungkin bermuara pada kerusuhan dibanyak tempat yang pada akhirnya bisa membuat Pemilu tidak terlaksana atau diundur. Secara objektif syarat-syarat akan terjadinya kerusuhan tersebut sudah terpenuhi saat ini dan akan memuncak di awal tahun 2014:

Kelima faktor tersebut diperkirakan akan bertemu bersamaan pada awal tahun 2014 dan menjadikan Indonesia seperti rumput kering yang mudah terbakar. Satu trigger kecil yang muncul bisa menciptakan kerusuhan yang merambat. Namun jika ada pihak-pihak yang memang ingin menggagalkan pemilu untuk melanggengkan status Quo maka situasi saat ini sangat memungkinkan untuk terjadi.

Pertama: Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat tidak stabil berdampak pada ketidakpastian dunia usaha, khususnya industry dan perdagangan dalam melakukan transaksi ekonomi dan investasi jangka panjang di Indonesia. Instabilitas dunia usaha ini akan berujung pada instabilitas ekonomi secara nasional. Multiplayer efek dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dollar ini bias mengulang apa yang pernah terjadi di tahun 1997 – 1998. Instabilitas ini sangat mungkin mendorong terjadinya PHK di berbagai sektor industry dan perdagangan, baik di industry atau perdagangan skala kecil hingga skala besar.

Kedua: Tutupnya sekitar 600 perusahaan tambang mineral dan sekitar 700 kontraktor tambang sebagai akibat diberlakukannya larangan ekspor bahan mentah akan menyumbang PHK dalam jumlah fantastis yaitu sekitar 1 juta orang dengan prosentase 70% nya adalah pekerja terdidik.

Ketiga: Kekecewaan sekitar 118,1 Juta buruh akibat tidak terpenuhinya tututan kenaikan upah minimum propinsi menciptakan api dalam sekam yang setiap saat bisa menyala.

Keempat: Ketidakpercayaan pada pemerintah akan ikut menyumbang ketidakstabilan politik. Ketidakpercayaan itu nampak jelas dari berbagai hasil survey seperti yang di rilis beberapa waktu lalu hasil survey tersebut, beberapa bahkan sangat mengejutkan karena mencantumkan hasil survey untuk Partai Demokrat hanya 6,1 persen menurut survey Lembaga Survey Nasional (LSN) pada Juli 2013.

Kelima: Meningkatnya suhu politik menjelang pemilu.

Kelima faktor tersebut diperkirakan akan bertemu bersamaan pada awal tahun 2014 dan menjadikan Indonesia seperti rumput kering yang mudah terbakar. Satu trigger kecil yang muncul bisa menciptakan kerusuhan yang merambat. Namun jika ada pihak-pihak yang memang ingin menggagalkan pemilu untuk melanggengkan status Quo maka situasi saat ini sangat memungkinkan untuk terjadi. Demikian IEDS.
http://www.tokohindonesia.com/berita...kerusuhan-2014


Menko Polhukam Jamin Tak Ada Kerusuhan di Pilpres
Selasa, 01/07/2014 14:19 WIB

Jakarta - Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meyakinkan TNI dan Polri akan bersifat netral di pemilihan presiden 9 Juli mendatang. "Kita meyakinkan TNI dan Polri netral. Tidak boleh ada kerusuhan, perusakan. Itu yang akan dijamin oleh Polri, TNI dan Bawaslu," kata Djoko menegaskan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).

Pada kesempatan yang sama Djoko juga menyatakan kesiapan Polri menghadapi potensi terorisme di Pilpres. "Pilpres tidak Pilpres terorisme selalu ada. Saya rasa Polri sudah mengantisipasi hal itu, jadi tidak perlu khawatir lagi," katanya menekankan.

Djoko menyatakan kepastian keamanan itu seusai rapat antara Kemenkopolhukam, Kemendagri dan Ketua MPR, hari ini. Dalam rapat itu diagendakan pertemuan antarlembaga negara untuk menciptakan suasana kondusif, aman dan lancar selama Pilpres. Pertemuan direncanakan digelar pada 7 Juli nanti.
http://news.detik.com/pemilu2014/rea...han-di-pilpres

Panglima TNI Jamin Keamanan Pilpres
08 Mei 2014 21:45

PONTIANAK- Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Moeldoko menjaminan keamanan di dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 mendatang.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena situasi keamaman di dalam negeri sudah sangat kondusif,” kata Jendral Moeldoko dalam kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (8/5/2014).

 Menurut Moeldoko, seluruh potensi konflik yang ada di dalam negeri sudah diantisipasi, sehingga segenap komponen masyarakat mesti menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

Dikatakan Moeldoko, TNI dan Polri tetap netral menghadapi Pemilu Presiden tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Jika ada terbukti yang terlibat, tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
http://sinarharapan.co/news/read/140...manan-Pilpres-



Polisi Petakan Titik Rawan Kerusuhan Pilpres 2014
Rabu, 28 Mei 2014 | 19:07 WIB
suarasurabaya.net - Potensi kerawanan pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 bisa terjadi di beberapa tahapan selama pelaksanaan Pemilu. Pihak kepolisian sendiri, sudah melakukan antisipasi dengan menempatkan ribuan personel gabungan di 4.034 TPS di Kota Surabaya.

"Menjelang Pilpres 2014 ini kita sudah melakukan antisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemiluhan Presideb 2014 khususnya di Surabaya dengan menempatkan ribuan personel," kata AKBP Sudamiran Kabag Ops Polrestabes Surabaya pada suarasurabaya.net.

AKBP Sudamiran mengatakan, Polrestabes Surabaya dalam pengamanan pemilu 2014 menggunakan pola pengamanan aman dengan pola 2:5:10. Artinya sebanyak 5 TPS diamankan 2 polisi dan 10 personel Linmas. Sedangkan untuk situasi rawan 2 TPS diamankan 2 polisi dan 4 personel Linmas.

Dia jugua menjelaskan, potensi kerawanan selama pendistribusian logistik diantaranaya bencana alam, keterlambatan logistik di tempat pengiriman, kerusakan alat transportasi pengiriman, peralatan atau perlengkapan dicuri, sabotase, pengadangan dan pengerusakan, pemalsuan surat suara dan kecelakaan lalu lintas.

"Potensi kerawanan juga bisa terjadi pada saat pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Misalnya rekayasa DPT dengan modus pemalsuan data penduduk, DPT ganda dan data pemilih tidak valid dengan modus penduduk yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT," ujar dia.

Sedangkan dalam masa kampanye, kata Sudamiran, potensi kerawanan juga potensi besar terjadi diantaranya rusuh massal, sabotase, teror, ancaman atau pendulikan. Selain itu pelanggaran kecelakaan lalu lintas, tidak sesuai jadwal, di luar tempat yang ditentukan, merusak atribut kampanye calon lain, konflik antar pendukung calon dan politik uang.

"Masa tenang juga tidak menjamin tidak ada potensi kerawanan. Misalnya sabotase, teror, ancaman, kecurangan, kampanye tersebung money politic, intimidasi dan provokasi serta massa terpengaruh untuk melaksanakan golput," katanya.

Kegiatan pemungutan duara, kata Sudamiran, juga memiliki potensi kerawanan diantaranya, sabotase, pengancaman money politic, intimidasi dan pemaksaan, salah cetak surat suara, saksi tidak lengkap, KPPS dan coblosi surat suara sendiri, penghitungan tidak seuai dengan fakta surat suara, tutup TPS atau menghitung suara sebelum waktunya, perusakan TPS atau logistik pemilu dan saksi tidak mau tanda tangan.

Kegiatan rekap dan penghitungan suara memilik potensi kerawanan protes dari elemen masyarakat, sabotase, manipulasi, konflik antara pihak yang menang poin dengan yang kalah serta unjuk rasa penolakan hasil suara di PPK.

AKBP Sudamiran juga mengatakan, kerawanan saat penetapan calon terpilih dan pelantikan juga besar terjadi. Saat penetapan calon terpilih yakni unjuk rasa, pihak yang kalah cari-cari kesalahan pihak menang tuntutan hukum, gerakan massa pendukung untuk unjuk rasa, tindakan anarkis dan pengerusakan serta sikap oposisi pihak yang kalah.

"Pelantikan yang menjadi tahapan akhir memiliki potensi kerawanan pihak yang kalan cari-cari kesalahan pihak yang menang, gerakan massa pendukung untuk unjuk rasa, tindakan anarkis dan pengerusakan serta penggagalan pelantikan," katanya.

Dengan potensi kerawanan yang potensi terjadi pihak kepolisian menyiapkan berbagai upaya-upaya. Diantaranya deteksi dini dengan melakukan identifikasi adanya ancaman dengan melakukan pendataan warga asing atau pendatang dan menggalakkan pertemuan setiap minggu sekali secara bergilir di wilayah RW atau kelurahan.

"Serta melakukan cegah dini dengan melaksanakan operasi yustisi, melakukan penataan bagi warga pendatang yang tidak memiliki kartu identitas serta menghidupkan kembali tamu wajib lapor 1x24 jam.
http://www.suarasurabaya.net/fokus/2...n-Pilpres-2014

------------------------------

Kalah ya kalah, legowo! Tak puas silahkan gugat ke MK, tak usah pake turun ke jalan yang hanya membuat kehidupan normal rakyat dan 'wong cilik' terganggu dan terhambat. Apalagi sampai main kayu dan nekad sampai membuat kerusuhan dan anarkhi ... rakyat pasti akan marah!