JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignasius Jonan menilai megaproyek Shinkansen alias kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menelan investasi sekitar Rp 56 triliun tidak berkeadilan.

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata Jonan dalam CEO Speaks on Leadership Class di Universitas Binus, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Jonan mengatakan, dirinya menolak pembangunan proyek itu jika didanai dengan anggaran APBN, baik langsung maupun dengan cara utang. Menurut dia, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting dibanding mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua.

"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa aja yang maju, ya merdeka aja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan.

Di sisi lain, dia mengatakan, KAI akan mendukung proyek kereta api walaupun mahal tetapi menggunakan dana KAI sendiri dan tidak menggunakan APBN. Misalnya, proyek kereta api Bandara Medan-Kualanamu.

"Sebentar lagi kita juga akan bikin, pakai duit KAI sendiri kereta Bandara Soekarno-Hatta, hampir Rp 3 triliun," katanya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia menerima dana hibah dari Pemerintah Jepang sebesar 15 juta dollar AS untuk studi kelayakan proyek Shinkansen Jakarta-Bandung. Studi kelayakan berlangsung selama dua tahap.

Tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar kereta peluru tersebut. Tahap kedua berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015 guna menggodok detail kalkulasi biaya pembangunannya.

Perkiraan awal, proyek kereta kilat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya.