Bantah Hatta, JK Tegaskan Tak Akan Hapus Sertifikasi Guru
JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) membantah bahwa dirinya dan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghapus sertifikasi guru jika terpilih dalam Pemilu Presiden 2014. JK menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan sertifikasi guru itu.
Penegasan itu disampaikan JK saat debat cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014) malam, dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek".
Hal itu disampaikan JK saat ditanya cawapres Hatta Rajasa. "Seingat saya, justru yang ditolak (Jokowi-JK) sistem sertifikasi guru," kata Hatta.
JK menyarankan Hatta membaca visi dan misi yang diusung pihaknya bahwa tidak ada rencana penghapusan program sertifikasi guru. Menurut JK, yang ada bahwa pihaknya ingin meningkatkan kesejahteraan guru, salah satunya dengan sertifikasi guru.
JK menambahkan, pihaknya juga tidak akan bisa menghapuskan program tersebut tanpa persetujuan DPR. "Jadi, tidak mungkin (dihapus). Justru Jokowi-JK tetap ingin ada sertifikasi guru," kata JK.
Jusuf Kalla: Jokowi-JK Tetap Ingin Ada Sertifikasi Guru
Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan, jika terpilih nanti sebagai wakil presiden bersama dengan Joko Widodo tetap ada sertifikasi guru. Hal ini menjawab pertanyaan dari cawapres Hatta Rajasa yang mendengar kabar sertifikasi guru akan dihapus.
"Karena kita bicara visi misi, Pak Hatta bisa baca visi misi kita apakah ada, jelas tidak ada, yang ada peningkatan seluruh kesejahteraan guru. Tentu kesejahteraan guru itu termasuk sertifikasi. Karena sertifikasi sendiri adalah undang-undang," ujar pria yang kerap disapa JK dalam debat cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014).
JK menegaskan, tidak mungkin seorang presiden bisa dengan seenaknya membatalkan undang-undang. "Itu sangat tidak mungkin Jokowi-JK katakan ingin sertifikasi ditiadakan," kata dia.
Sebab, tujuan Jokowi-JK adalah meningkatkan guru, tunjangan guru, kesejahteraan guru dan undang-undang juga dibentuk tak mungkin tanpa persetujuan semua partai.
"Justru Jokowi-JK tetap ingin ada sertifikasi guru dan kita laksanakan sebaik-baiknya," tandas JK.
