Kabar6-Seluruh pendukung pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di Tangerang dihimbau untuk waspada terhadap berbagai kecurangan yang mungkin terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Salah satunya adalah, mewaspadai gerakan terstruktur yang kemungkinan dilakukan oleh Pegawai Negri Sipil (PNS).

"Saya himbau seluruh relawan pendukung untuk mewaspadai setiap kemungkinan kecurangan yang terjadi. Ya termasuk salah satunya gerakan terstruktur PNS di Tangerang ini," ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang, Muhlis, Minggu (22/6/2014).

Himbauan waspada yang dilontarkan Muhlis kiranya bukan tanpa sebab, itu karena pasangan Capres dan Cawapres yang maju pada Pilpres juga didukung oleh koalisi parpol.

"Pemimpin di masing-masing daerah berasal dari Parpol yang berbeda-beda. Itu yang memang harus diwaspadai," ujarnya.

Muhlis juga mengklaim bila pihaknya sudah membuat posko pengaduan, apabila ditemukan kecurangan dalam Pilpres maupun ketidaknetralan PNS.

"Tentunya kami sangat menginginkan proses kampanye hingga pelaksanaan Pilpres nanti berjalan jujur, adil, tertib dan aman," ujarnya. **Baca juga: Super Getar Optimis Jokowi-JK Menang Besar di Tangerang.

Sementara, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sebelumnya telah secara tegas mengingatkan agar seluruh PNS dilingkup pemerintahannya agar netral dalam Pilpres. **Baca juga: Begini Arahan Prabowo Untuk Mesin Politik di Tangsel.

"Saya mengecam keras bila ada PNS yang tidak netral. Karena sesuai aturan PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis," ujar Zaki. **Baca juga: Bupati Tangerang Kecam PNS Tidak Netral.

Bahkan, Bupati muda ini telah memanggil seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahannya agar mengeluarkan edaran (Surat Edaran BUpati Tangerang), tentang larangan PNS berpolitik praktis.(mer/tom migran)