Metrotvnews.com, Jakarta: Respons dan dukungan langsung dari masyarakat membludak saat Joko Widodo atau Jusuf Kalla turun ke lapangan. Hal itu mencerminkan kalau elektabilitas capres dan cawapres nomor urut dua tersebut masih unggul dibanding lawannya.

Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Ahmad Basarah, pun menyaksikan bagaimana dukungan mengalir deras dari warga saat bersama Jokowi berkampanye keliling Indonesia.

"Sehingga rasanya aneh kalau elektabilitas Jokowi disebut tidak pernah mengalami peningkatan. Kami menghargai hasil survei yang dilaporkan beberapa lembaga survei akhir-akhir ini. Namun, terhadap hasil survei yang melaporkan perolehan suara Jokowi-JK hanya selisih 3 atau 4 persen lebih banyak dari Prabowo-Hatta sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan," ujar Basarah di Jakarta, Minggu (29/6/2014).

Ucapan Basarah untuk merespon hasil survei yang dirilis Indo Barometer hari ini. Survei itu menyebutkan selisih keunggulan Jokowi-JK terhadap pasangan Prabowo-Hatta tinggal 3-4 persen.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini menduga skenario kecurangan pilpres telah dimulai. Konspirasi kecurangan pilpres akan dilakukan secara terencana, terstruktur dan masif.

"Sangat mungkin kecurangan dimulai dari rekayasa pembentukan opini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga survei yang akan dibayar untuk mengumumkan hasil survei yang semakin menurunkan elektabilitas Jokowi-JK dan menaikkan elektabilitas Prabowo-Hatta," ujar Basarah.

Anggota Komisi III DPR-RI itu menambahkan, rekayasa hasil survei tersebut akan merekayasa persepsi publik secara masif. Persepsi publik yang telah terbentuk secara masif tersebut akan ditindaklanjuti dengan rekayasa rekapitulasi suara hasil pilpres.

"Pengalaman pahit proses pemungutan suara pemilu legislatif kemarin masih belum hilang dari ingatan kita. Kecurangan dalam pelaksanaan pileg mulai dari pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang sebagian besar masih bertugas kembali dalam pemilu presiden ini," kata dia.

Dengan kata lain, menurut Basarah, telah tersedia instrumen yang akan digunakan untuk melakukan berbagai praktek kecurangan dalam pilpres yang akan datang.

"Kami mendesak agar KPU dan Bawaslu berani bertindak progresif dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan proses pilpres yang demokratis dan bermartabat. Mari kita selamatkan demokrasi Indonesia," tandasnya.

(Jco)