Jakarta: Mantan Panglima ABRI Wiranto membantah surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) adalah palsu. Ia juga membantah jika yang menyebarkan surat tersebut adalah mantan jenderal.

Wiranto menegaskan, surat DKP bukan lagi rahasia karena sudah menjadi milik publik sejak 1998. Wiranto sendiri lah yang menjelaskan kepada masyarakat saat itu. Sementara ketika berbicara di manakah surat itu disimpan, Wiranto menegaskan produk DKP itu disimpan di Sekretariat Umum Mabes TNI (dahulu Mabes ABRI).

"Saya sebagai Panglima tidak menyimpan surat-surat yang saya tanda tangani, yang merupakan kebijakan ABRI pada saat itu," tegasnya.

Otentifikasi surat tersebut benar atau tidak, lanjut Wiranto, bisa dilakukan dengan mengklarifikasi langsung kepada purnawirawan yang menandatangani surat tersebut. "Tanda tangan dari tokoh-tokoh yang ditunjuk baik pimpinan DKP, sekretaris DKP, itu sekarang masih ada semuanya. Pak Subagyo Hadisiswoyo sebagai Ketua DKP, Sekretarisnya masih ada, Pak Agum Gumelar, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kartanegara, Arie J Kumaat, masih ada semua orangnya," jelas Ketua Umum Partai Hanura itu.

Menurut Wiranto, tanda tangan mereka bisa diotentikan. Tak hanya itu, substansi produk DKP pun bisa langsung ditanyakan dengan para Purnawirawan Jenderal tersebut.

"Kita lakukan karena ini menyangkut kredibilitas calon pimpinan nasional. Tidak bisa dimain-mainkan. Banyak yang mendiskursuskan ini asli atau tidak, teliti saja itu otentik atau tidak," tegas Wiranto. (OJE) Sumber



Kivlan Zen dan kawan-kawan yang membela mati-matian Prabowo tidak terlibat langsung dalam tragedi '98 dan dalam proses pemecatan dalam kasus penculikan, yang menjadi pertanyaan bagaimana mereka tahu alasan sebenarnya hingga dipecatnya Prabowo?

Berikut pernyataan Kavlin Zen



Pernyataan Agum Gumelar yang terlibat dalam penandatanganan surat DKP









PERMINTAAN ALM. MUNIR :

ALM. MUNIR : KENAPA PRABOWO TIDAK KE PENGADILAN SAJA? UNTUK MEMBUKTIKAN PRABOWO BERSALAH ATAU TIDAK






Terlibat tidaknya harus melalui Mahkamah Militer
dan Komnas HAM bukan hanya sampai DKP.