kabar24..com, JAKARTA—Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pada masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang janji kampanyenya justru bisa membahayakan kondisi bangsa maupun rakyat dan janjinya mustahil diwujudkan.

Ia meminta agar masyarakat bisa memahami bagaimana janji kampanye capres yang objektif dan bisa diwujudkan bukan sekedar "angin surga".

"Saya tetap konsisten dan sikap dan pandangan saya, untuk pilih pemimpin negeri ini kita harus persis tahu begitu terpilih apa yang dilakukan beliau, mau dibawa kemana negara kita ini, pemerintah yang dijalankan seperti apa," kata Yudhoyono dalam sebuah wawancara yang diunggah di situs Youtube.

SBY mencontohkan ada capres yang mengatakan bila terpilih menjadi presiden akan menasionalisasi semua perusahaan asing di Indonesia, dan disadari atau tidak janji itu sulit dipenuhi. Bila dipenuhi tentu juga membawa konsekuensi ekonomi bagi Indonesia ke arah yang buruk.

"Saya ambil contoh, untuk janji kampanye sekarang ada yang bahaya, misalkan kalau jadi presiden semua aset-aset asing akan dinasionalisasi barangkali yang mendengar retorika seperti itu, wah ini hebat, tegas, nasionalime tinggi, tapi kalau kemudian jadi presiden semua aset dinasionalisasi yang perjanjiannya sudah sejak era Bung Karno dan Pak Harto, hari ini kita nasionalisasi, besok kita dituntut di arbitrase, lusa kita bisa kalah dan memporakporandakan ekonomi kita," katanya.

Yudhoyono mengatakan dirinya sepakat dan telah menjalankan pemahaman bahwa kerjasama dengan pihak asing harus menguntungkan rakyat dan pemerintah Indonesia, demikian juga kontrak-kontrak kerjasama harus mendorong agar bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri.

"Dampaknya akan sangat dahsyat, oleh karena itu menurut saya kalau memamng ada capres yang bersikukuh nasionalisasi aset, saya tidak akan mendukungnya karena bisa membawa malapetaka pada ekonomi kita," tuturnya.

Janji lain, kata SBY, yang sulit untuk diwujudkan adalah bila ada capres yang menjanjikan akan mengembalikan bentuk dan isi Undang-Undang Dasar 1945 seperti sebelum amandemen. Padahal, katanya, langkah itu bisa mengganggu stabilitas politik.

Oleh karena itu, kepada para capres, SBY meminta agar menjelaskan platform dan visi kepada masyarakat, sementara masyarakat juga harus jeli dalam menilai platform dan visi yang diajukan oleh para calon presiden.

Posisi Partai Demokrat Dalam bagian lain wawancaranya, Yudhoyono juga mengatakan Partai Demokrat dalam menentukan koalisi maupun apakah akan mengajukan calon presiden, masyarakat diminta bersabar menunggu beberapa pekan mendatang.

"Ada tantangan meski dukungan rakyat tinggi, suara Demokrat dalam pemilu tidak terlalu tinggi hanya sekitar 10 persen maka demokrat tidak bisa calonkan sendiri. “Ada sejumlah opsi, bisa calonkan sendiri (melalui koalisi dengan partai lain-red), dukung calon lain, dan nanti ada opsi lain, kita tunggu satu, dua minggu mendatang,’ jelasnya. (Antara)
[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20140507/98/217992/sby-sindir-capres-janji-nasionalisasi-aset-asing-dan-tebar-angin-surga[/url]

Merdeka.com - Calon presiden Prabowo Subianto membantah dirinya bakal menasionalisasikan aset asing jika berhasil menjadi presiden di Pilpres 2014. Dia menilai, ada pihak yang menyalahartikan pandangannya mengenai menjaga kepentingan nasional dengan nasionalisasi.

"Mungkin ada yang salah menafsirkan menjaga nasionalisme dengan nasionalisasi. Saya selalu mengatakan, semua pemimpin Indonesia berkomitmen membela kepentingan nasional. National interest logikanya nasionalisasi. Itu agak konyol," ujar Prabowo saat menjawab pertanyaan peserta Dialog bersama Partai Demokrat dan Capres Prabowo-Hatta, di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (1/6)

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menambahkan, saat menjadi pembicara di kampus-kampus, dirinya sering ditanya, jika menjadi presiden, akankah dirinya berani menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Dia menegaskan, tidak akan menasionalisasi, namun jika ada kontrak karya yang merugikan bangsa, dirinya akan merenegoisasi ulang.

"Kita butuh perusahaan asing. Kalau ada kontrak yang tidak adil, kita berunding, renegosiasi. Kekayaan kita sudah banyak, tidak perlu kotak-katik. Saya tegaskan tidak ada pemikiran nasionalisaisi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mengkritik capres yang akan menasionalisasikan aset asing di Indonesia. Menurut SBY, hal itu tidak mungkin dilakukan karena Indonesia bisa dituntut di pengadilan arbitrase jika secara sepihak menasionalisasikan aset asing.
http://www.merdeka.com/politik/prabo...tu-konyol.html