1.000 Buruh PT Kiani Kertas Tuntut Perusahaan Bayar Tunggakan Gaji
Selasa, 24 Juni 2014 | 16:46

Jakarta - Lebih dari 1.000 buruh perusahaan PT. Kiani Kertas di Berau, Kalimantan Timur dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Berau untuk meminta aparat pemerintahan menindak perusahaan yang dimiliki calon presiden Prabowo Subianto itu untuk membayar utang gaji lima bulan yang belum dibayarkan.

Ketua DPC SBSI Kabupaten Berau, Suyadi, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa dibatalkan karena pihak perusahaan kembali akan melakukan pembayaran gaji.

"Kita batalkan dulu aksi karena perusahaan janji gaji akan dibayar sebagian. Memang berulang kali seperti itu, ketika kita aksi, maka akan dibayar sebulan," kata Suyadi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/6).

Ditunggaknya pembayaran gaji karyawan itu sudah dimulai sejak Agustus tahun lalu. Pembayarannya seret sehingga kini perusahaan bubur kertas terbesar di Asia itu sudah menunggak lima bulan gaji ke karyawan. Rata-rata gaji karyawan Rp 5 juta perbulan, sebagai rasio gaji terendah.

Tadinya, para buruh hendak melakukan aksi untuk menyampaikan desakan ke Pemkab agar memanggil pemilik perusahaan untuk membayar upah buruh. Sebab, kata Suyadi, sampai hari ini buruh tak pernah bertemu pemilik, yang selalu diwakili manajemen perusahaan.

"Dan kepada kami disampaikan selama ini bahwa ini karena kondisi keuangan perusahaan yang dipicu perusahaan tak ada kegiatan. Memang per bulan Agustus tahun lalu sudah tak ada kegiatan pabrik," jelas Suyadi. Dan memang, kata Suyadi, masalah itu dipicu keputusan pemilik dan manajemen yang mengkondisikan perusahaan tak dioperasikan. Para karyawan mengetahui jelas bahwa mesin-mesin masih normal dan ribuan hektar kayu gamalina dan akasia untuk bahan kertas sudah siap namun tak dipanen.

Karena itu juga, kata Suyadi, sebenarnya bukan hanya karyawan yang dirugikan oleh keputusan sepihak pemilik dan manajemen perusahaan menghentikan operasi. Namun juga ribuan warga yang sudah terlanjur menanami lahannya dengan kedua pohon itu.

Sejak dahulu, jelas Suyadi, warga diarahkan menanami lahannya dengan kedua jenis pohon itu dengan harapan dipasok ke PT. Kiani Kertas. Saat masih belum dikelola Prabowo sebagai pemilik, perusahaan itu secara luar biasa bermanfaat bagi rakyat dan berhasil meningkatkan taraf ekonomi di Berau.

"Setelah dipegang pemilik sekarang, justru jadi krisis. Sering macet dan sering perusahaan tak jalan," imbuhnya.

Buruh dan warga sebenarnya tak diam melihat situasi itu. Kata Suyadi, pihaknya sempat mengajukan proses pailit ke kantor kejaksaan setempat agar perusahaan bisa dioperasikan pemilih baru.

"Tapi dia (pihak Prabowo) tak mau mempailitkan karena perusahaannya memang sebenarnya tak merugi. Informasi yang kami terima, perusahaan banyak utang sebesar Rp 7 triliun. Setelah diaudit, nilai usaha itu Rp 3,5 triliun," bebernya.

"Ada beberapa investor mau beli, tapi perusahaan tak berkenan. Ada yang mau beli Rp 5 triliun, tapi kan masih kurang untuk membayari utang. Mungkin itu alasan masih dipertahankan."

Terlepas dari itu, Suyadi menekankan kondisi berlarut-larut dan tak jelas itu merugikan ribuan karyawan beserta keluarga mereka yang nasibnya digantung. Di luar itu, ribuan masyarakat sekitar yang terlanjur menanami lahannya dengan pohon akasia dan gamalina juga rugi besar.

"Karena kayu itu cuma bisa dijual ke Kiani Kertas. Tak bisa dibuat untuk yang lain," imbuhnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/AF

sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/1923...akan-gaji.html

Karyawan PT Kertas Nusantara di Berau Minta Sumbangan
Kamis, 23 Januari 2014 17:47 WIB


TRIBUNNEWS.COM TANJUNG REDEB, – Sudah tiga hari berturut-turut, karyawan PT Kertas Nusantara (PT KN) melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini menutut agar pihak manejemen PT KN agar segera membayar gaji yang sudah menunggak lima bulan.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini para pengunjuk rasa membawa serta keluarganya, termasuk istri dan anak-anak mereka. Sebelumnya, pada hari Rabu (22/1/2014) lalu para karyawan PT KN juga melakukan aksi serupa di DPRD Berau.
Sedangkan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Kamis (23/1/2014), ratusan karyawan juga melakukan aksi bakar ban di halaman kantor bupati. Entah serius atau hanya sindiran, karyawan dan keluarga PT KN juga melakukan aksi meminta sumbangan ke kantor bupati.
Menurut salah seorang istri karyawan PT KN, sejak bulan Agustus 2013, suami mereka tidak mendapat gaji, akibatnya kondisi kesehatan anak-anak mereka menjadi terganggu. ”Kalau kami ini, rasa lapar masih bisa ditahan, tapi kalau anak-anak kami ini mana bisa. Kalau lapar ya menangis,” kata seorang ibu sambil menggendong bayinya.
Di hadapan para wartawan, para ibu rumah tangga ini ’curhat’ mengenai kondisi keluarga mereka selama tidak mendapat gaji. ”Saya diusir dari kontrakan karena tidak bisa bayar sewa, bagaimana mau bayar kalau tidak ada penghasilan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Makmur HAPK enggan berkomentar banyak mengenai persoalan ini. Pasalnya, keterlambatan pembayaran gaji karyawan merupakan urusan internal perusahaan.
”Persoalannya tidak akan selesai, kalau pimpinan PT Kertas Nusantara tidak datang untuk menyelesaikannya,” ujarnya singkat.(gef)

sumber :
http://www.tribunnews.com/regional/2...inta-sumbangan

SENIN, 27 JANUARI 2014 | 20:44 WIB
Protes Buruh Pabrik Kertas Milik Prabowo Berlanjut

TEMPO.CO, Berau - Memasuki aksi protes hari kedelapan, sekitar seribuan buruh PT Kertas Nusantara (sebelumnya Kiani Kertas) kembali mengepung kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur, Senin, 27 Januari 2014. Mereka tetap meminta pihak manajemen membayar gaji 5 bulan yang tertunda hingga hari ini.

Dalam aksi kali ini para buruh membawa serta anak dan istri ke lapangan karena ada pertemuan antara buruh dan Direktur Utama PT Kertas Nusantara di kantor bupati. Tapi sayang, hasil yang diharapkan tak memuaskan para karyawan. Buruh perusahaan milik calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ini memutuskan tetap menginap di halaman Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Berau, pada hari kesembilan besok.

"Tolonglah Pak Prabowo (Subianto) bantu kami. Anak dan istri kami di rumah kelaparan," kata Syaifullah Tandjung, Wakil Sekretaris SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, kepada Tempo, Senin, 27 Januari 2014.

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut, Pola Winson yang didampingi Teguh Sulistiawan, General Manager PT Kertas Nusantara site Mangkajang, tidak bisa memenuhi tuntutan buruh. Untuk membayar gaji sebulan saja, menurut Syafullah, manajemen tak mampu.

Menurut Syaifullah, pihak manajemen, seperti yang diungkapkan Pola Winson, saat ini memiliki dana Rp 5 miliar. Dari dana tersebut, Rp 4 miliar akan digunakan untuk membayar gaji. Sisanya, Rp 1 miliar, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Dana Rp 4 miliar akan dibayarkan sebagai gaji, tapi tidak penuh. Untuk tingkat di bawah supervisor akan menerima 50 persen dari gaji total, supervisor-superintendent dibayarkan 40 persen dan setingkat manajer akan menerima 30 persen dari gaji total.

"Kami tak terima tawaran itu. Kami meminta perusahaan membayar seluruh gaji kami yang tertunda hingga lima bulan lamanya," kata Syaifullah. "Kami tahu dengan tawaran itu manajemen meminta aksi buruh bubar. Tidak bisa."

Memasuki hari kedelapan, para buruh tinggal di tenda-tenda darurat di halaman kantor Disnaker Kabupaten Berau. Mereka menginap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang tak menghiraukan para pekerja.

Sementara itu, Ketua SP Kahutindo, Indra Alam, menilai pemerintah daera, khususnya Disnaker, tak serius menyelesaikan permasalahan buruh. Delapan hari menginap di kantornya tak ada langkah-langkah konkret untuk menekan perusahaan yang jelas-jelas bersalah. "Gaji itu adalah hak pekerja, tapi mengapa Disnaker seolah tak bertaring?" kata Indra Alam.

Sebelumnya, Kepala Humas PT Kertas Nusantara, Nasution, mengungkapkan saat ini perusahaan tengah mengalami kesulitan keuangan. Tak hanya gaji karyawan, pabrik pun tak beroperasi karena kurangnya dana segar yang dimiliki manajemen PT Kertas Nusantara.

Soal tuntutan karyawan, Nasution menyatakan perusahaan sedang berusaha menjalankan kewajiban membayar gaji karyawan. Saat ini, berbagai cara dilakukan hanya untuk mencari dana talangan yang dibutuhkan perusahaan. Kerja sama dengan Salim Grup merupakan salah satu jalan. Namun, kerja sama ini masih dalam negosiasi petinggi perusahaan.

"Kami memang dalam kondisi kesulitan dana saat ini, tapi bukan berarti tidak akan membayar (gaji karyawan). Kami masih berusaha mencari talangan dana," kata Nasution saat dihubungi Tempo, beberapa waktu lalu.

PT Kertas Nusantara, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki Prabowo Subianto, mempunyai karyawan sebanyak 1.500 orang. Dalam sebulan, perusahaan harus membayar gaji seluruh karyawan sebesar Rp 13 miliar.

sumber :
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...bowo-Berlanjut