Kivlan Zen sebut ada bau-bau komunis di belakang Jokowi

Merdeka.com - Tim sukses Prabowo-Hatta, Kivlan Zen menuding ada ideologi komunis di belakang Capres Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan oleh Kivlan di Hotel Crowne, Jl. Gatot Subroto Jakarta, Kamis (26/6).

"Di bidang ideologi, paham-paham komunis emang sudah tidak eksis. Namun masih ada sampai sekarang segelintir dari nomor dua," kata Kivlan Zen.

Menurutnya, indikasi penganut komunis itu terlihat dari sebutan kawan pada pendukung Jokowi. Sebutan itu adalah panggilan kamerad untuk para aktivis komunis.

"Ada foto-foto Jokowi yang bertuliskan kawan Jokowi. Sebutan kawan itu sama-sama sebutan kamerad, itu bau-bau PKI, bau-bau komunis," terangnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan adanya informasi dukungan China untuk membangunkan kembali ideologi komunis. Hal itu terlihat dari banyaknya propaganda yang menyerang wacana nasionalisme yang didengungkan Prabowo.

"Saya mendetek China akan memberikan Rp 15 triliun jika dapat membangun komunis di Indonesia. Sekarang ada indikatornya propaganda dan agitator menjelek-jelekkan Prabowo," ujarnya.

http://www.merdeka.com/pemilu-2014/k...ng-jokowi.html

Akan Mencabut Tap MPRS XXV/1966, Jokowi-JK Digoyang Isu Komunis

Jakarta, HanTer – Pernyataan Tim Sukses (Timses) Jokowi-JK, Prof Dr Musdah Mulia bahwa jika terpilih Jokowi akan mencabut Tap MPRS No XXV/1966 tentang larangan paham komunisme, dikecam banyak pihak. Pencabutan itu sama saja menghidupkan kembali paham komunisme di Indonesia.

Kecaman keras itu antara lain datang dari budayawan Ridwan Saidi. Komunis, kata Ridwan, adalah sejarah kelam Indonesia. Bumi Indonesia dibanjiri darah untuk menghilangkan komunis dari Tanah Air.

"Komunis itu, ajaran yang memiliki pengalaman kelam di Indonesia, dan bangsa ini berjuang dengan darah untuk membasmi faham itu. Jadi, PDIP jangan seenaknya main hapus saja Tap MPR itu. Patut dicurigai, PDIP akan kembali ‘menghidupkan’ dan menyebarkan faham itu, ini harus kita lawan," kata Ridwan dengan nada meninggi saat berbincang dengan Harian Terbit di sebuah cafe di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Dia meminta kepada PDIP jangan mengatasnamakan diskriminasi, hak asasi manusia (HAM), dan Bhineka Tunggal Ika sebagai alasan untuk mengembalikan ajaran komunis ke Indonesia.

Menurutnya, ajaran tersebut tidak akan ada yang menganut, karena Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai dasar tumpuan negara. "Ini aneh, ketika komunisme sudah runtuh kenapa PDIP mau membangun itu kembali," tegasnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat jika ada orang-orang yang sudah bergerak menyebarkan paham komunis, maka segera melapor kepada pihak berwajib. "Komunis ini cukup kita pelajari saja jangan sampai ada orang yang menyebarkan," ungkapnya.

Kubu Jokowi Frustasi

Ridwan menilai kubu Jokowi-JK seolah frustasi melihat elektabilitas Prabowo yang semakin naik. "Saya lihat kubu Jokowi sudah susah mencari suara makanya mereka ngumpulin tetelan-tetelan kecil kaya komunis itu," tutupnya.

Ridwan mengaku tidak kaget dengan ucapan salah satu kader PDIP Musdah Mulia yang mengatakan siap mencabut Tap MPR No XXV Tahun 1966 dengan dalih membangun Indonesia tanpa diskriminasi.

Menurutnya, PDIP dari zaman presiden almarhum Gus Dur sangat vokal soal penghapusan Tap MPRS No XXV/1966 tersebut. Tapi yang dia heran mengapa saat Megawati berkuasa, PDIP sama sekali tak bersuara soal peraturan itu.

"Kalau kita lihat dari debat capres jilid III, Jokowi bilang siap mempersenjatai Resimen Mahasiswa (Menwa), Hansip demi melindungi pertahanan negara. Itu jelas prinsip-prinsip komunisme," kata Ridwan.


PDIP Tegur Musdah

Anggota Fraksi PDIP Adang Ruchiatna membantah pernyataan Musdah yang ingin mencabut Tap MPR No XXV/1966 adalah program Jokowi-JK. Menurutnya wacana pencabutan Tap tersebut tidak pernah dibahas oleh Jokowi maupun Jusuf Kalla.

"Kita sudah tegur Musdah karena asal bicara. Kita tidak pernah ingin menghidupkan komunisme di Indonesia," kata Adang.

Senada dengan Adang, anggota tim pemenangan JKW4P Denny Iskandar menegaskan, selama pemaparan visi misi Jokowi-JK, pencabutan Tap MPR tersebut tidak pernah dibahas. Dia pun mengaku memang belum bertemu Musdah untuk berbicara hal ini. "Kita belum bahas masalah ini kepada Musdah, tapi mungkin nanti," pungkasnya.

Bantahan juga datang dari Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Abdul Azis yang mengatakan, langkah pasangan capres-cawapres Jokowi-JK yang berniat mencabut Tap MPRS No XXV/1966, tidak benar adanya. Pasalnya wacana tersebut tidak keluar langsung dari Jokowi.

"Saya belum dengar langsung dari Jokowi, wacana yang dilontarkan timses itu belum tentu semuanya benar," kata Abdul saat dihubungi Senin (23/6).

Menurutnya, masyarakat Indonesia dengan mayoritas pemeluk agama Islam sudah melekat stigma aliran komunis tidak baik dan aliran yang mengerikan. Dia menilai apabila wacana tersebut benar adanya, maka masih harus melalui mekanisme di DPR RI.

“Saya menyayangkan jika Musdah Mulia benar melontarkan pernyataan tersebut. Sebab, pernyataan itu dapat berbalik menjadi bumerang terhadap Jokowi-JK. Timses Jokowi-JK, sarannya, perlu melakukan evaluasi guna meminimalisir blunder politik,” ujar Abdul.


Di tempat terpisah, juru bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Poempida Hidayatulloh tak yakin jika nanti capres nomor urut dua Jokowi terpilih sebagai presiden akan mencabut Tap MPRS No XXV/1966 tentang larangan paham komunisme demi membangun Indonesia tanpa diskriminasi. Meskipun diakuinya dalam visi misi Jokowi-JK yang disampaikan ke KPU ada paham mengenai Indonesia tanpa diskriminasi.


"Saya gak yakin Jokowi akan mencabut Tap MPRS itu. Karena menurut saya tidak sangat mudah untuk mencabut ataupun mengubah Tap MPRS tanpa ada koordinasi dengan parlemen," kata Poempida kepada Harian Terbit, Senin (23/6), kemarin.

Cabut Tap MPRS XXV/1966

Seperti dikutip dari situs berita online kabar7 Direktur Eksekutif Megawati Insitute Prof Dr Musdah Mulia, meyakini jika capres dan cawapres nomor urut dua, Jokowi-JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, siap mencabut Tap MRPS No XXV/1966, tentang larangan paham komunisme, demi membangun Indonesia tanpa diskriminasi.

"Ya pastilah (mencabut tab MPRS No XXV/1966 tentang larangan komunisme) akan kita lakukan, demi menjamin perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) kepada semua warga negara," ucap Musdah kepada wartawan kabar7.

Musdah yang juga sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan, ini bukanlah persoalan paham yang dilarang oleh negara, tetapi ini soal melindungi warga negara secara merata. "Jadi kita tidak akan tebang pilih dan mendiskriminisasi kepada seluruh warga negara dalam hal perlindungan HAM. Ini harus dihilangkan demi menghapus diskriminasi," lanjutnya.

http://www.harianterbit.com/read/201...ng-Isu-Komunis

Musdah Mulia: Jokowi Siap "Legalkan" Paham Komunis

intelijen – Tim Sukses Pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, mengungkapkan, jika memenangi Pilpres 2014, Jokowi-JK siap mencabut Tap MPRS XXV/1966 tentang larangan paham komunisme.

“Ya pastilah (mencabut Tap MPRS No XXV/1966) akan kita lakukan, demi ngejamin perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) kepada semua warga negara,” ucap Musdah (18/06) seperti dikutip situs kabar7.

Direktur Eksekutif Megawati Institute itu menegaskan bahwa pencabutan Tap MPRS XXV/1966 bukan persoalan paham yang dilarang oleh negara, tetapi terkait upaya untuk melindungi warga negara secara merata.

“Tapi ini memang harus dilakukan demi menghapus diskriminasi di negara ini, jadi tidak boleh ada diskriminasi nantinya, dan di sini juga akan terlihat seorang pemimpin di mana berani mengambil keputusan yang berani,” tegas Musdah.

Belakangan, Musdah Mulia membantah berita soal Jokowi-JK akan melegalisasi PKI dengan mencabut Tap MPRS No. XXV/1966. Seperti ditulis situs ICRP, Musdah Mulia menekankan bahwa isu legalisasi komunisme adalah kebohongan besar, fitnah keji yang tidak bertanggungjawab. Musdah menjamin bahwa Jokowi-JK akan melaksanakan semua amanat konstitusi dengan konsisten dan bertanggungjawab.

Gagasan pencabutan Tap MPRS XXV/1966 sempat dilontarkan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Namun, wacana itu mendapat tantangan keras dari umat Islam.

Indra Piliang: Musdah Mulia Ngigau, Sebut Jokowi Setuju Hapus Kolom Agama KTP

“Jokowi Dukung Hapus Kolom Agama di KTP, Selanjutnya Pelegalan kimpoi Sejenis”

http://www.intelijen.co.id/musdah-mu...paham-komunis/