APAKAH BEASISWA ANAK-ANAK PAPUA HARUS DIHENTIKAN KARENA KEBIJAKAN PEMERINTAH?

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro meyakini alokasi dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat lokal pada 2015 menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Program LPMAK Yohanis Arwakon di Timika, Senin (23/6/2014), mengatakan penurunan alokasi dana kemitraan Freeport yang selama ini dikelola LPMAK karena penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pemberlakuan UU yang mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter ini mengakibatkan perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut tidak bisa lagi mengirim konsentrat tembaga dan emas ke luar negeri.

"Kalau untuk 2015, kami memastikan bahwa hal itu pasti terjadi," katanya.
Menurut dia, tahun ini saja LPMAK sudah mulai melakukan penyesuaian program-programnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lain di Papua.


"Untuk program-program rutin relatif masih berjalan, kecuali untuk program-program yang sama sekali baru kita batalkan," jelasnya.
Yohanis tidak menyebutkan secara rinci berapa besar alokasi dana kemitraan yang diterima oleh LPMAK dari Freeport setiap tahunnya untuk menopang program-program pemberdayaan masyarakat lokal di Mimika. Namun, yang pasti sejak LPMAK dibentuk pada sekitar 1996 (awalnya bernama PWT2 lalu berubah menjadi LPM-Irja dan kemudian berubah lagi menjadi LPMAK), satu-satunya donatur LPMAK adalah PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif LPMAK Emanuel Kemong mengaku pesimistis Freeport bisa mengucurkan dana kemitraan dengan jumlah yang sama atau malah meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya karena produksinya menurun akibat terganjal regulasi soal ekspor konsentrat tembaga dan emas.

"Ketika produksi Freeport turun maka secara otomatis dana untuk masyarakat yang dikelola LPMAK juga akan menurun drastis. Besar-kecilnya dana yang diterima LPMAK selama ini sangat tergantung dari produksi Freeport," jelas Emanuel.


Emanuel mengatakan LPMAK akan memangkas sebagian besar alokasi dana untuk menopang program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat jika kondisi itu benar-benar terjadi.

"Dampak dari kebijakan ini sangat besar. Kebijakan ini tidak saja untuk menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah baru. Kami sangat khawatir hal ini bisa memicu gejolak di Timika. Kalau semua bantuan dari Freeport dihentikan maka pasti masyarakat akan mengamuk," tegasnya.

Sumber
Foto: Eksklusif TS
Mungkin pemerintah harus sedikit memikirkan nasib anak tanah timur sana sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Apakah selama ini warga Papua khususnya Timika pernah diperhatikan oleh pemerintah? Semoga!