TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Gerak Jalan Revolusi Mental, Charles Honoris menegaskan, Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak sedang melakukan kampanye saat hadir di Monas, Minggu 22/6/2014) lalu.
Pernyataan Carles ini menanggapi Tim Prabowo -Hatta yang melaporkan Jokowi atas dugaan pelanggaran aturan kampanye di Monas ke Bawaslu.

"Pak Jokowi tidak melakukan kampanye di Monas. Tidak ada orasi politik, maupun penyampaian visi misi di Monas. Beliau hanya membuka kegiatan gerak jalan saja," kata Charles Honoris, Selasa 24/6/2014)

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman, melaporkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu. Jokowi dituduh melakukan pelanggaran kampanye, yakni menggunakan fasilitas umum untuk berkampanye.

"Kami melaporkan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh kubu Jokowi-JK, yang dipimpin oleh Jokowi sendiri," kata Habiburokhman di Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014).

Menurut Habib, Jokowi berkampanye di tempat yang dinyatakan steril, yaitu di sekitar Tugu Monumen Nasional dan Bundaran HI pada Minggu (22/6/2014).

Dua daerah tersebut, kata dia, terlarang untuk kampanye berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No 1389/07.17 tanggal 18 Juli 2008 tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Keputusan KPU DKI No 39 Tahun 2013.

Habib mengatakan, jangankan rapat akbar, pemasangan spanduk saja tidak boleh. Ia merasa heran mengapa Jokowi sebagai gubernur tidak mengetahui peraturan ini.

"Jokowi kan gubernur, walaupun nonaktif, yang seharusnya paham peraturan yang mengikat di daerahnya sendiri. Bagaimana mungkin gubernur tidak paham SK Gubernur?" kata Habib.

Ia menambahkan, kampanye Jokowi itu sudah mendapat respons yang cukup keras dari KPUD DKI Jakarta. Ia mengaku kedatangannya ke Bawaslu bukan untuk mencari-cari kesalahan Jokowi, tetapi hanya ingin mengingatkan.

Charles menegaskan, acara yang digelar pada Minggu lalu itu sudah memiliki izin. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi.

"Kami juga punya videonya. Dan perizinan kami sudah lengkap. Baik itu izin penggunaan Monas maupun pemberitahuan ke Polda, Panwaslu DKI, serta KPUD DKI," pungkasnya.


http://www.tribunnews.com/pemilu-201...panye-di-monas