Timses: Prabowo Jadi Presiden, Orang Kaya Dilarang Pakai BBM Subsidi
Rista Rama Dhany - detikfinance
Rabu, 25/06/2014 10:19 WIB
http://images.detik.com/content/2014...34/prabowo.jpg
Jakarta -Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Prabowo-Hatta akan menghapuskan subsidi BBM untuk orang kaya. Sehingga yang bisa menikmati BBM subsidi hanya orang yang tidak mampu, dan yang memang pantas mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Prabowo jadi presiden, BBM subsidi tidak akan dihapus 100%, masih akan terisisa 30-10%, yang nantinya hanya akan dinikmati oleh orang miskin dan tidak mampu saja," ujar Tim Sukses Prabowo-Hatta yang pernah menjadi Kepala BP Migas, Kardaya Warnika, kepada detikFinance, Rabu (25/6/2014).

Kardaya menungkapkan, subsidi BBM merupakan sebuah bantuan dari pemerintah, saat ini kebijakan tersebut salah sasaran karena orang kaya dan orang yang mampu yang tidak minta disubsidi tetapi tetap diberi oleh pemerintah.

"Sekarang inikan BBM subsidi (premium dan solar subsidi) bebas dinikmati siapa saja, bukan hanya orang kaya dan mampu. Bule (orang asing) juga bebas nikmati BBM subsidi, nggak ada meelarang, inilah yang salah," ucapnya.

Kardaya menegaskan, bila Prabowo-Hatta menang dalam pemilihan presiden, maka akan ada dua harga di SPBU nanti.

"Hanya ada BBM yang harganya keekonomian sesuai harga pasar (harga minyak internasional) dan BBM subsidi yang hanya boleh dinikmati oleh orang miskin," katanya.

Ia menjelaskan, artinya ketika nanti Prabowo-Hatta memimpin Indonesia, harga BBM akan mengalami kenaikan harga. Namun itu hanya berlaku untuk orang kaya saja.

"Bagi orang miskin tidak ada kenaikan harga BBM subsidi, harganya tetap, tapi untuk orang kaya harganya naik dong, sesuai harga keekonomian," ujarnya.

"Karena pada dasarnya 80% BBM subsidi tersebut tidak tepat sasaran, dari 80% itu BBM subsidi yang tidak tepat sasaran sebanyak 20% dicuri, diselundupkan, dan dinikmati industri komersil yang seharusnya dilarang menggunakan BBM subsidi," tutupnya.

Dalam visi-misi Prabowo-Hatta, anggaran subsidi yang saat ini membengkak Rp 400 triliun dan menjadi beban bagi negara akan dikurangi hingga 2/3 yang dilakukan secara bertahap selama 3 tahun.
(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!