Jakarta, HanTer – Perintah penangkapan terhadap Jenderal (Purn) Wiranto dikeluarkan pengadilan khusus kasus Timor Timur (Timtim) yang didukung oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini. Sejumlah pihak mendesak agar Wiranto memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia dan PBB mengenai keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM di Timtim tahun 1999 lalu.

Ketua Advokasi Hukum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, mantan Panglima TNI Jend. Wiranto harus menjelaskan keterlibatannya pada kasus pelanggaran HAM di Tim-Tim tahun 1999 silam kepada PBB.

"Kita sepakat dengan Pengadilan yang didukung PBB Wiranto harus jelaskan dulu masalah yang terjadi di Timtim soal pelanggaran HAM itu," cetus Habiburokhman kepada Harian Terbit, Selasa (24/6) pagi.

Menurut dia selain menuding Prabowo sebagai pelanggar HAM. Harusnya Ketum Partai Hanura itu juga jelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada kasus 1999 di Timur-Timur.
"Wiranto ini kan sudah menuding Prabowo yang melakukan pelanggaran HAM 1998. Nah sekarang kita pertanyakan juga dia itu melanggar HAM apa tidak," tegasnya.

Seperti diketahui, Pengadilan yang didukung PBB mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Wiranto atas pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 silam.
"Dikeluarkannya perintah penangkapan Wiranto merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan kami untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap penduduk sipil Timor Timur pada 1999," tukas penuntut PBB Nicholas Koumjian dalam sebuah statemen yang dirilis di Timtim, seperti dilansir Associated Press (AP), Senin (10/5/2004).

Surat penangkapan ini keluar tujuh pekan setelah pengadilan khusus Timtim menuduh Wiranto bertanggung jawab atas "pembunuhan, deportasi dan penganiayaan" di Timor Lorosae pada tahun 1999 dimana 1.500 orang tewas. Perintah penangkapan ini akan diteruskan ke Interpol. Artinya, Wiranto bisa ditangkap jika calon presiden dari Partai Golkar itu meninggalkan Indonesia. Pemerintah RI tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pengadilan khusus Timtim yang didukung PBB tersebut.

Wiranto sebelumnya telah menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM tersebut merupakan bagian dari konspirasi untuk merusak aspirasi kepresidenannya.

Pengamat Politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menilai bahwa kasus pelanggaran HAM di Timtim tahun 1999 yang melibatkan Wiranto sebagai pelaku utamanya bisa menjadi bumerang baginya karena sudah menuding capres Prabowo sebagai pelanggar HAM di tahun 1998.

"Jadi kasus di Timtim yang melibatkan Wiranto itu membuktikan bahwa dia itu juga seorang pelaku pelanggar HAM," tegas Igor kepada Harian Terbit, Selasa (24/6).

Dia pun sangat mengapresiasi pengadilan yang didukung PBB untuk melakukan penangkapan terhadap politisi Golkar tersebut. Pasalnya selain sudah melempar tudingan sebagai pelanggar HAM. Wiranto juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk soal pelanggaran HAM itu.

"Saya mendukung jika Wiranto itu ditangkap seperti apa yang disampaikan pengadilan. Dan pengadilan tentunya bisa meminta klarifikasi ke dia apa benar terlibat atau tidak," cetusnya.

Di satu sisi dengan adanya pemberitaan soal penangkapan Wiranto atas pelanggaran HAM di Timtim. Ini nantinya akan berdampak buruk pada karir politiknya. Terlebih bagi pencapresan Jokowi-JK yang didukung oleh Wiranto dan partainya karena dalam tim pemenangan Jokowi-JK ada seorang jenderal pelanggar HAM.

"Ini secara nggak langsung bisa menyudutkan Wiranto dan tentunya bebang tersendiri bagi Jokowi-JK sebagai bagian yang didukungnya karena mereka menampung seorang pelanggar HAM di Timtim," pungkasnya.

ada maling teriak maling, gmn nih jasmev? maling nya ada di pihak elu

sumur

berhubung ente2 jasmev kerjaannya pada males nih ane kasih dah

http://www.harianterbit.com/read/201...angkap-Wiranto
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2112586/fuad-bawazier-surat-pbb-isinya-tangkap-wiranto#.U6oIl8nzaUk[/url]
http://www.wartanews.com/nasional/12...angkap-wiranto