Mantan Ketua Umum PBHMI M Fakhruddin mengatakan, Megawati adalah sosok pelanggar HAM yang sebenarnya di Indonesia.

Menurut Fakhruddin, seperti dikutip dari situs inilah..com, serangan kasus HAM yang gencar dilakukan oleh kubu Jokowi-JK, dinilai sangatlah tidak pantas. Alasannya, timses Jokowi-JK banyak merekrut jenderal yang tersangkut kasus HAM.

"Dalam konteks HAM, Prabowo itu korban kambing hitam. Prabowo masuk Kopassus ketika Soeharto mau jatuh. Biang kasus HAM itu, LB Moerdani. Termasuk beberapa jenderal yang masuk tim sukses Jokowi-JK," tandas Fakhruddin, di Jakarta, Minggu (1/6/2014).

Selanjutnya, dia menyindir penetapan DOM (daerah operasi militer) untuk Aceh ketika Megawati berkuasa. Tepatnya pada 18 Mei 2003, Megawati memberikan izin DOM untuk Aceh. "Ribuan orang menjadi korbannya. Tapi kenapa enggak ada yang persoalkan," tukasnya.

Fakhruddin juga menyebut kasus pembunuhan tokoh HAM Munir yang tak pernah terungkap dengan tuntas. Peristiwa tersebut dikait-kaitkan dengan AM Hendropriyono yang saat itu menjabat sebagai kepala BIN (Badan Intelijen Negara).

"Kemana Hendropriyono yang sekarang berada di barisan pendukung Jokowi-Hatta? Saya kira jelaslah, kasus HAM yang diarahkan ke Prabowo itu, politis. Rakyat tentunya bisa dengan mudah membacanya," papar Fakhruddin.

Selain itu, kata dia, penyerangan markas PDIP 27 Juli 1996 atau dikenal dengan kasus Kuda Tuli, menyeret Ketum PKPI Sutiyoso. "Tapi PDIP terima juga PKPI masuk koalisi," tukasnya.

Soal kasus penculikan, lanjutnya, Prabowo sempat melindungi dan menyelamatkan sejumlah aktivis. "Kala itu, faksi di TNI sangat kuat. Memang ada upaya untuk mendiskreditkan Prabowo. Karena dinilai sebagai simbol Istana, orang dekatnya Soeharto," ungkap dia.





INILAHCOM, Jakarta - Mantan politisi Partai Hanura, Fuad Bawazier, meminta publik tidak terkecoh dengan isu soal pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Capres Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata Fuad, mantan Panglima ABRI (Pangab) Jenderal (Purn) Wiranto, juga masih bermasalah dengan HAM. Bahkan, sudah ada keputusan resmi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menangkap Ketum Partai Hanura tersebut.

Kasus yang dituduhkan adalah dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste), saat referendum yang berakhir lepasnya provinsi termuda Indonesia itu.

Surat penangkapan Wiranto keluar, setelah beberapa pekan pengadilan khusus Timtim menuduh dia terlibat dan bertanggung jawab atas kekerasan penduduk sipil.

Wiranto dituduh bertanggung jawab atas "pembunuhan, deportasi dan penganiayaan", yang menewaskan 1.500 orang tewas.

"PBB juga pernah keluarkan surat perintah penangkapan kepada Wiranto," ujar Fuad di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).

Kata Fuad, menyikapi surat yang dikeluarkan PBB, itu menjadi awal mula pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengadili Letjen (Purn) Prabowo Subianto.

"Makanya dia buat itu untuk menyelamatkan diri," tegasnya.

Fuad menjelaskan, dalam struktur di TNI, semua kendali berada di tangan Pangab yakni Wiranto. Sehingga, tidak mungkin bawahannya seperti Prabowo mengambil keputusan sendiri. Apalagi saat itu Presidennya adalah mertua dari Prabowo.

"Jadi Wiranto lah yang bertanggung jawab," katanya.

Untuk itu, Fuad meminta publik tak terkecoh dengan isu pemecatan Prabowo dari TNI. Sebab, pihak-pihak yang menuding tersebut tercatat pernah dipecat dari jabatannya.

"Jangan pakai dugaan. Pak Wiranto dan JK juga pernah dicopot sama Presiden Gus Dur. Saya tanya kok dicopot? Gus Dur bilang Pak Wiranto terlibat pelanggar HAM. Pak JK kenapa? Katanya korupsi," tandasnya. [gus]