Analisis Menlu soal Laut Tiongkok Selatan Senada Pernyataan Jokowi
Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mengatakan, dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, Indonesia memang tidak berkepentingan secara langsung. Namun demikian, sebagai bagian ASEAN, Indonesia akan berupaya untuk menfasilitasi penyelesaian masalah itu. Pernyataan Menlu ini senada dengan yang disampaikan calon presiden (capres) Joko Widodo, atau Jokowi dalam debat capres sebelumnya.
"Tentu upaya ini sifatnya terukur dan realistis, bagaimana kemungkinan-kemungkinan keberhasilannya. Hari ini Pak Jokowi juga mengatakan bahwa upaya diplomasi dikedepankan, dengan pemahaman kita memberikan kontribusi. Saya kira itu sudah kita lakukan, dan ke depan saya yakin akan dilanjutkan," kata Marty di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/6).
Jokowi menjawab soal konflik tersebut, karena menjadi pertanyaan capres Prabowo Subianto. Ke depan, upaya diplomasi harus diutamakan bukan konflik senjata. Jokowi, seperti yang dikatakan Menlu hari ini menyampaikan, untuk sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia memang bukan pihak yang berkonflik secara langsung.
Sebelumnya berbagai kalangan, khususnya pihak Prabowo menuding bahwa Jokowi tak paham konflik ini. Prabowo bahkan bertanya lebih lanjut perlunya Indonesia abstain atau tidak. Padahal perkembangan konflik saat ini belum pada tahap pengambilan suara dan Indonesia masih terus aktif sebagai representasi ASEAN berkomunikasi dengan Tiongkok.
Lebih jauh berbagai pihak menyamakan pula sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan kepulauan Natuna, yang sempat diusik Tiongkok. Namun pada prinsipnya, posisi Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan tak serta-merta sama dalam persoalan Natuna, yang memang masih di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia hingga saat ini memahami, sengketa tersebut meliputi konflik antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN yang bersinggungan teritorinya di wilayah itu, yakni dengan Vietnam, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam.
"Selama ini Indonesia dengan segala diplomasinya, pemikiran dan gagasannya, diterima oleh semua pihak dan tentu ini dilakukan demi kepentingan kita," lanjutnya.
Sementara untuk kasus Natuna sendiri, Marty membenarkan bahwa memang masih ada batas-batas wilayah yang belum jelas dengan wilayah negara lain. Pernyataan Prabowo soal batas yang belum tuntas dibenarkannya. Namun hal itu, kata Marty dalam proses dan tak menjadikan Tiongkok sebagai musuh Indonesia.
"Tapi dengan Tiongkok tidak ada sengketa. Ini disampaikan oleh Tiongkok sendiri," kata dia.
