INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan Prabowo Subianto menyangkut kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun tiap tahun, masuk akal.

Dalam hitungan angka pasti, memang tidak ada yang benar-benar bisa menyebutnya. Namun, angka Rp1.000 triliun masuk logika, bahkan dianggap lebih dari itu, kalau dihitung dari sektor-sektor seperti tambang, perikanan, hutan, dan lainnya.

"Bagi kalangan aktivis, hal tersebut bukan hal baru, karena sejak lama wacana penjarahan sumber daya alam lewat pencurian, salah kelola, dominasi asing, dan korupsi yang menyertainya, didengungkan kalangan aktivis," ujar pendiri kelompok kajian Suluh Nusantara, Ton Abdilllah Has, dalam keterangan resminya, Senin (23/6/2014).

Menurut dia, apa yang dikatakan Prabowo adalah keberanian dia. Sebab, tidak banyak orang yang berani mengungkapkannya ke publik.

"Selama ini isu kebocoran kekayaan Negara hanya isu gorong-gorong, jauh dari perbincangan elit politik dan para pengambil kebijakan. Padahal sejatinya ini merupakan penyebab utama kemiskinan yang masih mendera rakyat Indonesia," katanya.

Beda dengan negara-negara di kawasan timur tengah. Padahal, kekayaan alam Indonesia jauh lebih besar dan banyak dari mereka.

Apalagi, lanjut politisi muda Partai Golkar ini, kultur agraris yang disokong suburnya bumi pertiwi, harusnya Indonesia jauh lebih makmur ketimbang negara-negara timur tengah.

"Angka kebocoran Rp1.000 triliun setahun yang diungkapkan Prabowo Subianto merupakan angka yang rasional, bahkan boleh jadi kurang. Bayangkan, kerugian di sektor tambang dan minerba, sektor kehutanan, pertanian, dan kelautan dari seluruh penjuru republik ini yang sedang dieksploitasi habis-habisan, angka Rp1.000 triliun rupiah setahun jelas terlalu sedikit," jelas mantan Sekjen DPP IMM ini.

Menurut Ton, kebocoran kekayaan Nasional bisa terjadi karena tiga alasan. Pertama, kegagalan menjaga kekayaan alam akibat minimnya sumberdaya.

Katanya, terbukti pencurian kekayaan laut dan hasil hutan terus terjadi, karena lembaga yang bertanggungjawab untuk menjaganya kekurangan perlengkapan dan SDM.

"Kedua, karena lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Hal ini jelas terlihat pada sektor migas, minerba, perkebunan, dimana hampir seluruh regulasinya sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan asing yang terlibat di dalamnya, dan hal ini terjadi karena pendulum ekonomi kita semakin neoliberal," jelasnya.

Ketiga, lanjut Ton, praktek korupsi yang mengitari kebocoran kekayaan alam ini. Ton mengibaratkan korupsi yang terjadi pada saat sistem tanam paksa kolonial Belanda berlangsung.

Lanjut dia, lembaga-lembaga korup tersebut, tak ubahnya seperti lembaga keresidenan dan kewedanaan era tanam paksa yang menari-nari di atas penderitaan rakyat demi memuluskan eksploitasi tuan asingnya.

"Lihatlah skandal suap yang melibatkan Rudi Rubiandini, kepala SKK Migas, merupakan contoh kongkrit betapa korupsi dan suap begitu luar biasa," katanya.

Ton meyakini, musuh kesejahteraan rakyat bukan hanya praktek korupsi anggaran. Karena, yang lebih besar justru terjadi karena salah kelola sumber daya alam kita, yang seharusnya diberikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Jika republik ini berhasil memerangi keduanya, cita-cita proklamasi sebagai pintu gerbang kemakmuran rakyat niscaya bisa diwujudkan," kata Ton. [gus]

http://m.inilah..com/read/detail/2112472/masuk-akal-prabowo-bilang-kebocoran-rp1000-t


Bocor gan, ini yg ngomong Profesor


Asing Kuasai 70%-80% Aset Negara

Bisnis.com, KENDARI - Asing kini menguasai sekitar 70%-80% aset negara, mulai dari perbankan, telekomunikasi, hingga pertambangan.

"Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan. Tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen ,maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing," ujar Rektor Universitas Gajah Mada Prof Dr Pratikno.

Dia mengungkapkan itu saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu (9/11).

Praktikno mencontohkan aset di industri perbankan, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50%.

Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara 70%-75%, telekomunikasi sekitar 70%.

"Lebih parah lagi adalah pertambambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80%-85%," tegasnya.

Namun, sambungnya, kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40%. "Kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing," katanya.

Oleh karena itu, ujar Rektor UGM, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan, sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Menurut Pratikno, memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan.

Di usia kemerdekaan 68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam, hingga kini banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan.

"Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter," katanya.

Menurut mantan anggota DPR dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Untuk itu, kata Ganjar, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa.

http://m.bisnis.com/finansial/read/20131110/9/185434/asing-kuasai-70-80-aset-negara



Sabar gan jangan buru2 nembak Hatta Rajasa sbg menteri ekonomi, karena permasalahan ini sudah berlangsung sejak rezim Soeharto, termasuk ketika JK menjadi wapres pun hal ini msh berlangsung


Saat ini Indonesia membutuhkan Presiden tegas agar bangsa kita bisa mandiri dan sejahtera, Demi 200 juta lebih rakyat Indonesia mari coblos garuda merah nomor 1 Prabowo - Hatta