Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa membantah kabar Pemerintah Republik China mengklaim perairan Natuna, Riau. Marty menegaskan, selama ini tidak ada sengketa wilayah antara China dan Indonesia.

"Bahkan misalnya di Pulau natuna," ujar Marty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Dia menjelaskan, antara Indonesia dan China menjalin hubungan kerja sama kelautan melalui Maritime Forum, termasuk pada forum setingkat wakil menteri luar negeri. Forum itu antara lain membahas tentang kerja sama China dalam bidang penanaman modal asing China di Pulau Natuna untuk proses pengalengan ikan.

"Tidak betul ada sengketa Tiongkok (China) dengan Indonesia mengenai Natuna," katanya.

Marty juga menjelaskan adanya kerja sama antara Indonesia dan China dalam bidang pengembangan industri, seperti pengalengan ikan di Pulau Natuna. "Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki sengketa kewilayahan. Kedua, masalah laut China selatan. Indonesia bukan salah satu claimant state, bukan salah satu negara yang berseteru di kawasan Laut China selatan," ungkapnya.

Dia mengatakan, ada beberapa negara yang masih berseteru di kawasan Laut China Selatan itu. Di antaranya, China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan. "Indonesia bukan salah satu negaranya. Bahkan posisi Indonesia yang salah satu negara yang berseteru, kita menjadi fasilitator, kita bantu menciptakan upaya-upaya penyelesaian masalah itu dengan dialog dan sebagainya," ungkapnya.

Gawat...China Klaim Perairan Natuna Masuk Wilayahnya
Bisnis.com, JAKARTA –Upaya menggarap potensi migas di Blok East Natuna kini menghadapi tantangan baru setelah Pemerintah China mengklaim kawasan Natuna masuk dalam wilayah teritorinya.

Padahal, pemerintah Indonesia sendiri masih mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah No. 52/2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu pasca para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) meminta keringanan pajak.

China menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga China juga sudah dicantumkan.

Vietnam dan Filipina sudah menolak peta China tersebut sebagai dasar untuk pengembangan minyak dan gas bersama yang ditawarkan negara itu.

Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini, mengatakan China telah mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah perairan mereka.

“Klaim sewenang-wenang ini terkait dengan sengketa Spratly dan Paracel Islands antara China dan Filipina . Sengketa ini akan memiliki dampak besar pada keamanan perairan Natuna. " katanya seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (7/4/2014).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Indonesia sedang mencari kejelasan tentang maksud China mengklaim zona maritim di Laut China Selata untuk menghindari salah perhitungan di zona kaya gas alam.

Dia mengaku telah meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu memperoleh kejelasan hukum dari klaim China atas wilayah Indonesia.

Padahal, jelasnya, Filipina pada Maret 2014 telah menantang klaim China untuk wilayah yang diperebutkan dari Laut china Selatan di pengadilan PBB.

"Apa yang perlu dikomunikasikan lebih baik adalah maksud di balik langkah ini sehingga kita minta agar pihak Tiongkok memberikan penjelasan apa latar belakang, hukum apa yang mereka gunakan agar tidak menjadi sumber masalah dan tantangan baru," kata Natalegawa .

Menurutnya, potensi kesalahpahaman berarti ada risiko insiden kecil yang mengarah ke krisis yang lebih besar di kawasan itu. Untuk itu, pihaknya meminta klarifikasi dari China, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan.

Natalegawa mengemukakan Indonesia bukan merupakan penuntut di Laut Cina Selatan , dan negara ini tidak merasa khawatir akan terjebak dalam perselisihan yang lebih luas.

Pasalnya, dia percaya bila setiap orang yang hanya menekankan satu keamanan sendiri akan mengetahui dengan cepat bahwa pendekatan semacam itu hanya dapat bersifat sementara.

Rencananya, Indonesia akan mengerahkan empat helikopter serang Apache Boeing ke Kepulauan Natuna sebagai tindakan pencegahan terhadap ketidakstabilan di Laut Cina Selatan.

Indonesia juga sedang menunggu pengiriman delapan helikopter yang dijadwalkan tiba pada 2017.

Berdasarkan catatan Bisnis, wilayah Natuna merupakan wilayah kaya minyak, gas dan ikan serta rumah bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Khusus untuk Blok East Natuna, PT Pertamina (Persero), bersama dengan mitra yang meliputi unit Exxon Mobil Corp dan Total SA, ingin mengembangkan blok gas tersebut yang diprediksi memiliki potensi sumber daya hingga 57 triliun kaki kubik (tcf).
http://m.bisnis.com/quick-news/read/...suk-wilayahnya

China klaim wilayah Natuna
Natuna, Kepri (ANTARA News) - Pemerintah Republik Rakyat China telah memasuk sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah mereka, kata Asisten Deputi I Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini.

"China telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka. Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," ungkap Fahru Zaini saat berkunjung ke Natuna, Rabu.

Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga China juga sudah di cantumkan.

"Yang dilakukan oleh China ini menyangkut zona wilayah NKRI. Untuk itu, kami datang ke Natuna ini ingin melihat secara nyata strategi dari komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini," jelasnya.

Menurut dia, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh China tetapi juga wilayah negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut China Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunai, Fhilipina serta Taiwan.

"Bukan wilayah negara Indonesia saja yang petakan oleh China, negara lain juga dipetakan. Namun China tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka," katanya.

Itu sebabnya, lanjut Fahru, demi terjaganya keutuhan NKRI ini, kebhinekaan kebangsaan di wilayah terdepan seperti Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.

"Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antar warga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antar warga perlu dijunjung tinggi, ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain," ujarnya.

Ia mengatakan, letak Indonesia sangat strategis, baik lautnya maupun udaranya. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain yang dapat berdampak baik dan juga berdampak buruk.

"Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati," tuturnya. (*)
http://www.antaranews.com/berita/423...wilayah-natuna

Siaga Konflik Laut China Selatan, TNI Perkuat Pulau Terluar

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Jenderal Moeldoko berencana memperkuat kekuatan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau untuk mengantisipasi hal-hal negatif akibat konflik Laut China Selatan. Moeldoko pun mengumpulkan seluruh Kepala Staf Angkatan untuk mencari solusi penguatan pulau strategis Indonesia yang berbatasan dengan Laut China Selatan tersebut.

"Bila terjadi sesuatu di sana akan merembes ke Indonesia," kata Moeldoko pada 3 Maret 2014 lalu.

Terkait rencana Jenderal Moeldoko, TNI Angkatan Udara akan melakukan perbaikan Lanud Ranai Pulau Natuna dan menempatkan skadron move atau bisa berpindah home base. Agar Lanud Ranai bisa menjadi hardened shelter pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, Golden Eagle dan jenis lainnya.

"Skadron move untuk hardened shelter sewaktu-waktu bisa dilaksanakan tergantung kebutuhan operasi," tulis Kadis Penerangan TNI AU Marsma Hadi Tjahjanto melalui pesan singkat kepada Liputan6.com di Jakarta Minggu (30/3/2014).

Hadi menambahkan, untuk wewenang penggunaan kekuatan sepenuhnya di bawah Panglima TNI. Kemudian, kewenangan ini akan ditindakanjuti ke Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) atau Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau).

"Bisa Kohanudnas bisa Koopsau, tergantung jenis operasi. Karena doktrin kita masih seperti itu," tutup jenderal berkumis ini.

Sebelumnya, untuk mengantisipasi gangguan kedaulatan, TNI Angkatan Darat berencana menambah 1 batalyon dan menempatkan Helikopter Apache AH-64 di Pulau Natuna. Kehadiran helikopter buatan Amerika ini diharapkan bisa menjadi deterrent effect.

"Kenapa Natuna? Karena lebih untuk deterrent effect atau efek penangkalan. Jadi seperti psywar atau perang psikologis," ujar Kadispen TNI AD, Brigjen Andika Perkasa .

Selain itu, Mabes TNI juga akan meningkatkan status Pangkalan Angkatan Laut menjadi Pangkalan Utama Angkatan Laut. Alat utama sistem senjata (alutsista) canggih pun akan mengisi pulau terluar Indonesia tersebut.

Pulau Natuna dengan luas daratan 2.631 kilometer persegi, di utara berbatasan dengan perairan Vietnam, dan wilayah timurnya berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Sementara itu, di barat Pulau Natuna dengan luas lautan 262.156 kilometer persegi berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Barat.

Sementara, meski mereda, permasalahan Laut China Selatan punya potensi 'kambuh'. China, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan mengklaim wilayah laut yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat banyak itu.

China mengklaim sekitar 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi Laut China Selatan, yang bersinggungan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan. China juga berencana menetapkan Zona Indentifikasi Pertahahan Udara (ADIZ) di Laut China Selatan.

(Shinta Sinaga)
http://news.liputan6.com/read/203009...-pulau-terluar