http://megapolitan.kompas.com/read/2...h.Merugi.DKI.P

RMOL. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI merilis data kerugian Pemprov DKI akibat kontrak kerjasama pengelolaan air dengan pihak swasta yang salah.

Terhitung selama kurun waktu tahun 1998-2012, nilai rugi sebesar Rp Rp 1.179.747.577.095. Angka ini dipastikan akan semakin tinggi mengingat pengkajian kelayakan akuisisi saham PT Palyja dari dua operator swasta belum rampung.

"Jika Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilanjutkan sampai tahun 2022, kerugian negara akan mencapai Rp 18,2 triliun," ujar Febi Yinesta dari LBH DKI dalam Diskusi Pengelolaan Air di Gedung Joang 45, Kamis (17/4).

PKS dimaksud antara PAM Jaya dan Palyja yang dikuasai oleh PT Suez International dan PT Astratel. Dalam kontrak tersebut, PAM Jaya harus membayar Rp 7 ribu per meter kubik air kepada operator swasta. Warga hanya dibebankan sebesar Rp 1.000, akibatnya, PAM Jaya merugi Rp 6 ribu.

"Perjanjian kerja sama itu timpang dan mengandung berbagai persoalan yang menjerat dan melemahkan Pemprov DKI dalam hal ini PAM Jaya sebagai pemegang daulat rakyat untuk mengelola air," jelasnya.

Febi mencium ada keanehan dalam PKS tersebut. Kecurigaannya pun semakin jelas tatkala Pemprov DKI tidak berani memutus kontrak dengan pihak operator.[wid]

Gimana Jakarta ini? Jokowi Gubernurku!!