"Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemprov DKI tahun 2013, ada 86 temuan senilai Rp 1,54 triliun," kata anggota V BPK, Agung Firman Sampurna di depan anggota dewan dan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD,Jakpus, Jumat (20/6/2014).Agung membeberkan, dari 86 temuan itu yang menunjukkan indikasi kerugian daerah mencapai Rp 85,36 miliar. Sedangkan temuan potensi kerugian mencapai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.Berikut tujuh permasalahan signifikan yang terekam dalam temuan BPK:

1. Kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgeting,sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasos-fasum, e-pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Sebagian output dari kegiatan ini tidak sesuai kesepakatan sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,42 miliar.
2. Penyaluran program Bansos KJP, yang terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama (yakni nama anak dan ibu kandung yang identik), dengan nilai kerugian Rp 13,34 miliar.
3. Realisasi belanja Biaya Operasional Pendidikan untuk Sekolah Negeri senilai Rp 1,54 triliun, dicatat bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari sekolah tapi jumlah uang yang ditransfer ke sekolah dikurangi pengembalianya. Hasil pengujian pada 11 sekolah ada indikasi kerugian senilai Rp 8,29 miliar.
4. Penyaluran dana Hibah BOP swasta senilai Rp 6,05 miliar masih belum sesuai ketentuan dan tidak efektif (pemborosan). Sekolah tidak mengajukan proposal tapi menerima BOP, dana BOP tidak dimanfaatkan, ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu, yang mengindikasikan kerugian Rp 2,19 miliar.
5. Pelaksanaan program penataan kampung melalui perbaikan rumah kumuh yang tidak optimal. Sebanyak 90rumah penerima bantuan penataan kampung didirikan di atas lahan dengan peruntukan drainase tata air dan jalan. Kemudian, dari target Rp 214 miliar yang terealisasi hanya Rp 75 miliar.
6. Pengadaan bus Transjakart tahun 2013 pada dinas Perhubungan, yang tidak sesuai ketentuan RP 118, 40 miliar dan tidak dapat diyakini kewajaran harganya Rp 43,87 miliar.
7. Pencairan uang persediaan di Dinas PU pada akhir 2013 senilai Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu senilai Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di sudin, dan kepalabidang pemeliharaan jalan. Belanja yang tidak punya pertanggungjawaban senilai Rp 2,24 miliar, serta 57 pekerjaan pembangunanjalan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dengan indikasi kerugian Rp 4,49 miliar.

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil menemukan indikasi dan potensi kerugian keuangan daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

BPK RI memberi pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta. Opini BPK ini menurun dibandingkan opini dua tahun terakhir ini yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami sangat terima kasih kepada BPK RI karena hasilnya sesuai harapan saya dan pak gubernur juga. Ini penting karena 2013 itu, semua program kan di tangan kami berdua," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/6).

Ahok mengatakan hasil audit BPK menggambarkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tergambar pula kualitas kejujuran dari perangkat daerah tersebut. Ahok mengaku sudah mengganti beberapa SKPD yang memicu kecurigaan dalam penggunaan anggaran.

"Ini langsung menggambarkan SKPD-SKPD itu mana yang jujur mana tidak. Ada beberapa kan udah kami ganti misalnya Perhubungan, Pendidikan, yang kami duga ada penyimpangan," imbuh Ahok.

Untuk temuan BPK yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Ahok mengaku sudah memberlakukan mekanisme transaksi non-tunai guna mengurangi potensi penyimpangan anggaran.

"Nah, memang yang jadi masalah ini ada temuan-temuan juga di Dinas PU. Padahal instruksi kami suratnya sangat jelas. Semua musti transaksi non-cash. Dan pekerjaan yang nggak selesai itu harus distop. Tapi ternyata mereka juga cukup nakal. Yang musti non-cash dikirim ke rekening pribadi. Nah ini bagaimana bisa ketahuan? Karena sistem non-cash management yang kami bangun dengan Bank DKI. Dari situ ketahuan ada uang ditransfer begitu besar ke rekening pribadi," jelas Ahok.

Audit BPK dinilai Ahok sangat efektif untuk menjerat PNS DKI Jakarta yang masih nekad bermain-main dengan anggaran daerah.

"Kenapa kami minta BPK audit benar dan sampaikan dengan keras? Jadi menunjukkan bahwa memang di dalam PNS DKI ini masih banyak yang nekat," tutup Ahok.

Original Posted By soulfreak►Gw cb nambah pendapat se-netral mungkin yah, meski gw dukung no.2. Tahun 2013 mrn apbd yg sepenuhnya disusun oleh jkw-ahok, mrk dilantik agustus 2012. Salah satu prestasi mrk yaitu transparansi apbd dki, plng lengkap dan rinci dibanding pemda/pemkot/pemkab manapun di indo; satu-satunya yg memuat rincian ampe tingkat skpd/ukpd (lembar-3). Stlh diperiksa bpkd & bpk ternyata ada potensi penyimpangan total potensinya 1,33T. Penyimpangan" itu terdapat di bbrp dinas, dgn 2 dinas diantaranya sdh tercium oleh mrk, mknya dipecat; dinas perhubungan & dinas pendidikan. Jd mnrt gw sih itu bukti konsistensi mrk utk melaksanakan akuntabilitas & transparansi pemerintahan yg patut dihargai. Dinas" lain pst akan ditindak jg.