Jumat, 20 Juni 2014 | 19:39 WIB




YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu DIY sedang mendalami laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi pada 17 Juni 2014 lalu.

Seorang mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII), Sultan Akbar dan satu orang karyawan UII, Ahmad Nurdin, menjadi korban pemukulan belasan oknum simpatisan pendukung capres dan cawapres nomor urut 2 Jokowi-JK di Jalan Tamansiswa.

"Ini sedang proses pendalaman, jadi kami minta bersabar," ujar Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, Jumat (20/6/2014) sore.

Rahayu menuturkan, Bawaslu mendapatkan laporan kejadian itu pada Rabu (18/6/2014) lalu, tetapi belum lengkap. Kemudian pada Kamis (19/6/2014) kemarin, pelapor diminta melengkapi laporannya. "Kami punya waktu 5 hari untuk mendalami laporan," ucapnya.

Dalam kajian itu, Bawaslu akan melihat apakah peristiwa di Jalan Tamansiswa itu memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak. Jika unsur-unsurnya terpenuhi, maka Bawaslu akan segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut, tetapi ketika tidak ditemukan unsur pelanggaran, maka itu bukan wewenang Bawaslu.

Menurut Sri, peristiwa di Jalan Tamansiswa yang dilaporkan mahasiswa itu akan masuk ke tindak pidana pemilu jika memenuhi pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang dilanggar. Namun bila tidak, maka bisa masuk ke ranah pidana umum.

"Kalau pidana umum, bisa masuk perbuatan tidak menyenangkan atau penganiayaan. Di peristiwa itu kan ada penganiayaannya," tandasnya.

Sri Rahayu meminta agar mahasiswa dan beberapa pihak bersabar sebab Bawaslu masih melakukan pendalaman terkait laporan tersebut. "Kami minta bersabar, satu dua hari ini akan kita dalami," katanya.

Pernyataan Sri itu untuk merespons aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Persekutuan Mahasiswa Demokrasi pada Jumat (20/6/2014) pukul 15.00 WIB. Mereka mengecam aksi penganiayaan yang dilakukan simpatisan pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK.

Selain itu, mahasiswa juga meminta agar Bawaslu DIY memperketat pengawasan kampanye, menindak tegas setiap pelanggaran yang ada. "Kami meminta kasus tindak kekerasan yang terjadi diusut tuntas," tandas koordinator aksi, Ahmad Taufik.

SUMBER PKS
Revolusi mental mengubah jogja lebih baik tampa kekerasan dan pendukung jokowi pun menggunakan helem.

SALAM MERDEKA : MEGAWATI