Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka memenuhi panggilan Bawaslu sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas negara, yaitu stasiun. Rieke membantah semua tudingan pelapor kepada Bawaslu.

"Analisa tim hukum kami sementara dan tadi sudah diskusi dengan Bawaslu, besar kemungkinan pihak pelapor tidak ada pada saat peristiwa," kata Rieke usai diperiksa di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (20/6/2014).

Menurut Rieke, pelapor Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KPKRL) tidak bisa membuktikan tudingan yang disampaikan ke Bawaslu. Terutama soal Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang menurut pelapor jadi alat kampanye Rieke.

"Tidak ada barang bukti dari pihak pelapor dari kartu yang menurut dia dibagikan saya," ujarnya.

"Namanya saja sudah salah, kartu Indonesia sehat dan pintar. Bukan dua kartu, hanya satu kartu dan contoh kartu bukan kartu beneran," imbuh Rieke seraya menambahkan dirinya hanya sosialisasi program bukan kampanye.

Sementara soal stasiun yang dianggap oleh pelapor sebagai fasilitas negara yang tidak boleh digunakan berkampanye, menurut Rieke sangat tidak jelas. UU tak memberi batasan jelas mana fasilitas negara yang boleh dan tidak untuk berkampanye.

"Pasar juga fasilitas milik pemerintah, taman juga milik pemerintah. Prabowo tadi kampanye di pasar tanah abang yang dirapikan pakai dana APBD, apa itu disebut pelanggaran lagi atau gimana?" ucap anggota DPR itu.

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron yang ikut mendengarkan klarifikasi Rieke, mengatakan pihaknya belum bisa memberi kesimpulan atas forum klarifikasi Bawaslu kepada Rieke dan tim advokasi yang mendampingi.

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...?991104topnews

Ustad Aulia kangen sama kaskuser semuanya....