VIVAnews - Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, akhirnya mengungkapkan alasannya terkait belum ditutupnya lokalisasi puluhan kafe dan warung remang-remang di kawasan Pondok Rangon, Cimanggis, Depok.

Ditemui usai menghadiri acara pemusnahan ribuan botol minuman keras dan narkoba di kawasan Grand Depok City, Nur Mahmudi, menjelaskan, ada beberapa hal mengapa sampai saat ini pihaknya belum dapat menutup lokalisasi itu secara permanen.

"Salah satunya ialah proses-prosesnya belum komprehensif. Terutama dari pihak-pihak yang lahannya ketempatan itu. Namun kita sudah berusaha secara sistemik, ya mudah-mudahan tempat-tempat tersebut dapat kita tutup secara permanen," ujarnya, Jumat 20 Juni 2014.

Lebih lanjut Nur Mahmudi mengatakan, pihaknya, melalui Satpol PP dan dinas terkait telah berupaya meminimalisir adanya praktik-praktik yang berbau maksiat di kota ini.
Dia berjanji, jika ada Pekerja Seks Komersil (PSK) yang ingin bertaubat maka akan mendapatkan pembinaan usaha dan keterampilan dari Pemkot Depok.

"Solusi banyak, ada kesempatan kerja dan industri kreatif. Kami siap menerima mereka melalui Disnakersos," jelas dia.

Ketika disinggung apa upaya Pemkot Depok dalam mengantisipasi adanya eksodus PSK Dolly Surabaya, Nur Mahmudi mengatakan, pihaknya telah siap untuk mengantisipasinya.

"Tapi kemungkinan itu kan kecil sekali. Jauhlah. Terkait hal itu, kami akan melakukan penertiban khususnya di wilayah Pondok Rangon," tandasnya.

Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) mengancam akan turun langsung jika dalam kenyataannya Pemkot Depok belum memiliki sikap tegas terkait berdirinya puluhan kafe dan warung remang-remang di kawasan Pondok Rangon tersebut.

Pasalnya, FPI menilai, selain kerap dijadikan ajang prostitusi, puluhan kafe itu juga mengedarkan minuman haram. Hal ini perlu ditekankan mengingat dalam waktu dekat memasuki bulan suci Ramdhan.

"Harusnya Wali Kota Depok dan wakilnya yang sama-sama kiyai bahkan pernah menjabat di MUI Depok malu dong sama bu Risma Walikota Surabaya. Dia seorang wanita tapi mampu tuh bersikap tegas, menutup Gang Dolly. Bagaimana dengan Depok? Ya saya rasa ini adalah tamparan keras buat kedua pemimpin itu," kata Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadri.

http://metro.news.viva.co.id/news/re...edium=facebook

Paska Dolly, FPI Minta Pondok Rangon Juga Ditutup

VIVAnews - Front Pembela Islam (FPI) mendesak Pemerintah Kota Depok bersikap tegas dalam memerangi prostitusi yang ada di wilayahnya. Salah satunya, lokalisasi yang ada di kawasan Pondok Rangon, Cimanggis, Depok.
Tak jauh berbeda dengan lokalisasi Dolly yang ada di Surabaya, kawasan Pondok Rangon juga dituding kerap dijadikan ajang prostitusi terselubung. Maraknya peredaran minuman haram dan warung esek-esek menjadikan wilayah ini kerap dijadikan sasaran razia oleh petugas terlebih menjelang bulan suci Ramadan seperti ini.

Ketua FPI Kota Depok Habib Idrus Al Gadri mengatakan, jika Pemkot tidak mengambil langkah tegas, maka dia mengancam akan turun langsung ke lokasi mesum tersebut.

Dia menilai, keberhasilan Pemkot Surabaya menutup Gang Dolly merupakan tamparan keras bagi Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan wakilnya, Idris Abdul Somad. Apalagi, Idris merupakan kyai dan pernah menjabat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok. "Kenapa sih, sampai sekarang enggak punya sikap untuk menutup wilayah mesum itu. Ini sudah lama dibiarkan," kata Idrus, Kamis 19 Juni 2014.

Bukan hanya Pondok Rangon, lanjut Idrus, dia juga mengancam akan turun langsung ke tempat-tempat yang kerap dijadikan ajang mesum dan maksiat. Ia menegaskan siap perang pada siapapun yang menjadi beking atas lokasi-lokasi tersebut.

"Kami sekarang ini mengedepankan perda. Namun jika itu tidak juga dijalankan kami siap perang. Kalau Wali Kota enggak berani juga, ya mending pakai konde dan rok saja. Malu tuh sama Bu Risma, Wali Kota Surabaya," jelasnya.

Puluhan kafe dan warung remang-remang yang kerap dijadikan ajang prostitusi terselubung di wilayah Pondok Rangon merupakan tugas lama Pemerintah Depok. Sebelumnya, Pemkot Depok melalui Satpol PP telah berulang kali melakukan razia hingga penyegelan. Namun nyatanya, hal itu hanya berlangsung sementara.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail bahkan sempat berjanji akan menggusur kafe-kafe dan warung remang-remang itu lantaran berdiri secara ilegal tanpa memiliki IMB. Namun sampai saat ini hal itu belum juga terealisasi. Sebelum Nur Mahmudi beralasan, pihaknya tidak bisa menggusur lantaran tidak adanya beko(alat pengeruk).

http://metro.news.viva.co.id/news/re...n-juga-ditutup