Hingar bingar pencapresan ini mengingatkan kita kembali pada Indonesia jaman Soeharto dulu. Masa ketika kita hanya memiliki tiga pilihan. Partai pemerintah, partai religius, dan partai yang… ah, yang satu itu hingga kini masih ada meski terlihat sedikit berbeda dengan perubahan lambang dan tambahan nama.

Dalam satu rumah, rasanya risih jika mengetahui yang lain punya pilihan yang berbeda. Tetangga yang semula rukun bisa berubah sikap lantaran ketahuan memilih partai yang tidak jadi pilihannya. Dan dalam satu kantor, pimpinan kadang bisa bertindak semena-mena jika mengetahui anak buahnya memiliki pilihan yang berbeda. Ah, tapi itu kan dulu.

Era reformasi telah membuka kran yang memungkinkan multipartai. Tidak tanggung-tanggung, empat puluh delapan partai ikut berlaga dalam suksesi kepemimpinan negeri ini. Peraturan dan perundangan yang datang kemudian menyusutkan jumlah ini menjadi sejumlah dua belas partai saja seperti yang ada sekarang. Jumlah partai berubah, suhu politik berubah, dan respon warga negara yang telah makan asam garam janji-janji politik pun berubah. Sebagian yang masih optimis memilih salah satu dari dua belas ini, sebagian yang lain memutuskan untuk tidak memilih dan memutuskan golput, sebagian lain lagi terpaksa tidak bisa memilih karena kurang syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Dari semua reaksi warga negara atas pemilu ini, ada kekhasan jaman dulu yang kini seolah hilang. Hari ini kita tidak lagi heran melihat ayah dan anak yang memiliki pilihan yang berbeda. Hari ini kita tak lagi heran menyaksikan dua orang yang berbaju partai berbeda namun duduk tertawa bareng di meja yang sama. Hari ini kita tak usah heran ketika pimpinan tak lagi peduli atas pilihan politik sang bawahan. Sekilas terlihat ada kemajuan seolah warga negara kita telah paripurna memahami demokrasi. Namun seperti dalam sebuah dialog acara televisi, seorang narasumber pernah melontarkan suatu pernyataan yang lebih bersifat keluhan. Melihat fenomena yang saya sebut diatas, narasumber tersebut menilai bahwa warga negara kita kini telah kehilangan rasa peduli atas nasib negaranya. Sikap acuh atas pilihan orang lain ini bukanlah karena telah paripurnanya warga negara kita dalam berdemokrasi, melainkan lebih karena telah kehilangan rasa peduli lagi atas nasib negara akibat didera kekecewaan terus menerus atas janji-janji politik para penguasa yang tak pernah mewujud menjadi nyata. mereka berpikir siapapun yang terpilih, tidak akan pernah membawa perubahan.

Tapi fenomena debat liar yang kadang berujung kerusuhan verbal di media-media sosial dewasa ini seolah mematahkan penilaian narasumber tersebut. Saat ini indonesia seolah terbelah. Berbeda pilihan bisa berujung unfriendteman. Tindakan menjelek-jelekan capres lain bisa memancing bully yang menyakitkan dari pendukung capres seberang. Tercipta kesan jika Indonesia tidak dipimpin oleh capres pilihannya, maka negeri ini akan hancur lebur. Tercipta kesan bahwa capres usungannya ini adalah satrio piningit yang dinanti nanti, serta akan menggenapkan “notonegoro” yang dimaksudkan oleh Prabu Jayabaya dalam serat jayabaya musarar nya berabad-abad silam. Jumlah nabi yang wajib diketahui pun kini tidak lagi dua puluh lima, melainkan dua puluh enam karena masing-masing pendukung capres menambahkan capres pilihannya itu di urutan berikutnya. Maka saling mengklaim bahwa capres usungannya ini tanpa cela dan dosa menjadi tak terhindarkan dan tak terelakkan. Saling gontok-gontokan di dunia maya menjadi pemandangan yang semakin dirasa biasa.

Kita seakan terseret mundur lagi ke suhu politik di masa lalu. Positifnya, kita menjadi bisa tahu bahwa ternyata warga negara kita masih peduli atas nasib negeri ini. Negatifnya, mungkin hingga suksesi kepemimpinan di negeri ini usai, kita akan terus menerus disuguhi tontonan peperangan verbal dan media antara dua kubu yang bertikai.