Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo, Mantan Kepala Staf Umum TNI dan Kepala Staf TNI AD

June 16, 2014 in KLIPING

“Tiga Orang Yang Simpan Surat Itu”

mantan Kepala Staf Umum TNI dan Kepala Staf TNI AD ini tak lagi sungkan lantang bersikap dan bersuara. “Sebenarnya saya berat ungkap ini. Sedih. Malu. Pamali. Jujur, saya ga nyaman. Tapi gara-gara mereka itu keterlaluan,” begitu ungkap Suryo Prabowo, yang aktif mendu­kung duet Prabowo-Hatta Rajasa. Terlebih terkait bocoran surat rekomendasi DKP dalam kasus Prabowo Subiarjto Agustus 1998 lalu.

Berikut petikan wawancara Genot Widjose-no dari FORUM dengan Suryo Prabowo di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu:

Apa dasar hukum DKP?

DKP itu tambahan. DKP itu dibentuk harus sudah ada hukuman pidananya dulu. Itu menurut ketentuan 838. Kalau perwira dapat ancaman pidana 1 tahun ke atas, dipecat Tapi pimpinan berpikir , mempertimbangkan jasa, reward, barulah dibentuk DKP. Carikan alasannya kenapa harus dipecat Itu tugas DKP.

Atau seandainya hukumannya hanya empat bulan, tapi gak dipecat. Berdasar pertimban­gan pimpinan bisa dibuat DKP.

Sedang DKP itu dipersyaratkan minimal tiga orang pangkatnya lebih tinggi. Kalau lain­nya yang sama pangkatnya, berapa pun, ga masalah. Tapi harus tiga orang yang pangkat­nya lebih tinggi. Syukur-syukur ada atasannya langsung. Atau yang pernah menjadi atasan­nya langsung.

Dalam kasus DKP Prabowo itu tidak begi­tu. Hanya satu yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowowaktu itu. Saya tidak tahu, itu benar atau tidak DKP-nya. Tapisecara aturan dan hukum itu tidak sah. Ini kita bicara hukum dan aturan ya.

Awalnya ia enggan membuka sikapnya kepada publik. Namun gara-gara ulah para purnawira­wan pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diang­gapnya keterlaluan, Letjen TNI Purn J Suryo Prabowo agaknya sudah tak ambil pusing. Kepada para seniornya yang dinilainya “norak” alias tak ksatria.

Kalau dari Isinya, benar?

Kalau dili­hat dari isinya, itu norak. Masak sekian banyak bintang tiga dan satubintang empat kok merekomendasikan klausul pemberhentian seperti itu. Banyak poinnya berdasarkan curhat Ada isinya yang bilang ke luar negeri kok gak pakai izin, kok suka ngelawan atasan, kan itu curhat Pada­hal saat proses DKP itu peradilan militer untuk Tim Mawar sedang berlangsung. Dansetelah itu baru dibentuk TGPF. Yang jelas DKP itu harus didahului putusan pidana. Ini kan tidak.

Kenapa waktu itu tidak dipersoalkan keabsahan DKP?

Siapa yang persoalkan? Prabowo? Mana bisa. Dia prajurit Tunduk setia hormat pada atasan. Mereka buat DKP itu biar dibilang reformis. Agar di depan massa, mahasiswa dan lainnya bisa bilang: ini lho antek-anteknya Pak Harto. Kepada Habibie mereka ngaku reformis.

Tentara itu orang yang tidak punya hak asasi. Mana ada tentara yang naik banding. Semua tunduk.

Ketentuan DKP ini bagaimana sih?

DKP itu lembaga ad hoc. Pak Feisal Tandjungyang membuat acuannya, waktu dia pimpin DKP kasus Santa Cruz. Ada bukunya. Untuk yang kemudian saya tak begitu tahu. Tapi kalau yang menyangkut perwira tinggi lebih menyangkut politis.

Jadi apa dasar DKP Prabowo waktu itu?

Tidak ada. Itu norak.Istilahnya dia waktu itu mantu presiden, Ga ngapa-ngapain aja dibilang sombong. Mungkin mirip Agus Harimurti sekarang ini. Begini sombong. Dianggap ga lapor. Ga per­nah hormat sama atasan. Begitu lah. Alasan seperti itu lah yang saya bilang curhat.

Juga ada soal salah mengartikan perintah. Gue perintah nangkep kok malah menculik. Surat perintahnya kan ada. Mayjen bintang dua salah mengartikan perintah kan lucu. Apalagi Prabowo yang sekolah unggul terus, masak dia salah analisa? Lalu ada sembilan nama yang dilepas. Kan menunjukkan yang lain itu bukan Prabowo.

Siapa yang menangkap mereka?

Mana gue tahu.

Baru muncul bocoran surat DKP Prabowo. Apa motifnya?

Ya itu yang saya bilang norak. Surat itu yang pegang hanya tiga.

Siapa saja?

Ketua DKP; Sekretarisnya dan yang dila­pori, Panglima TNI. Jadi berarti Wiranto, Subagyo HS dan Djamari Chaniago. Yangjelas tidak di Prabowo.

Pembentukan DKP itu tidak melalui prose­dur normal. Tidak bikin sekretariat. Itu kan hanya penilaian atasan.

Jadi hanya tiga orang tadi yang kemungkinan membocorkan surat DKP?

Ya. Jadi kalau kamu tanya apa TNI punya, ga ada. Kan surat itu dipegang secara priba­di. Makanya cari aja nomor sekian di Sekre­tariat Umum Mabes TNI. Ada tidak?

Jadi benar Panglima TNI bilang tidak ada di Mabes TNI?

Karena memang tidak ada salinan. Itu kan hanya akal-akalan dia untuk jatuhin Prabowo. Orang ini jahat Ngomongsama Pak Harto, Prabowo dibalik kerusuhan yang mau guling­kan Pak Harto. Karena dia punya pasukan, Kostrad. Padahal Kostrad dan Kopassus gakbisa bergerak sendiri.Kostrad dan Kopassus itu kayak germo. Hanya jualan |****. Liat aja kasus Cebongan yang dicopot bukan danjennya. Melainkan pangdam. Begitu juga kasus Theys Hiyo Eluay. Yang dicopot pangdamnya. Lha kenapa ini yang dicopot Danjen Kopassus?

Kenapa sekarang ‘dibocorkan’, saat kampanye pemilihan presiden?

Dari dulu yang namanya Agum, Subagyo, Wiranto, gak pernah lebih hebat dari Prabo­wo. Jadi militer kalah jago, pensiun lalu jadi pengusaha kalah kaya, jadi politisi kalah beken, jadi calon presiden kalah keren. Gue paling gak suka kayak Agum. Ternyata gue liat masternya master bodong. Agum selama jadi Danjen Kopassus itu kalah keren dari Prabowo.

Di media Agum bilang karena Prabowo waktu itu mantu presiden, panglima ter­tinggi, sehingga dia tak bisa apa-apa seba­gal atasan. Di militer dibenarkan penge­cualian seperti itu?

Tanya SBY aja lah. Kan anaknya di TNI. Anak gue jadi tentara. Tanya aja apa kayak gitu kelakuannya?

Kenapa bisa begitu?

Karena Agum itu tukang ‘ngolor’. Suka cari muka. Dan dia jahat. Gue tahu persis Pak Harto perintahkan Agum lewat Mendagri Pak Yogie S Memet waktu kemelut PDI dulu. Pak Harto ngomong, I was there, lihat kalau Megawati memungkinkan jadikan dia ketua partai. Itu perintah Soeharto. Agum di BAIS. Tapi dia bilang ke Megawati apa? Jadi dia di sini bilang begini, di sana bilang lain.

Bagaimana motif anggota DKP lain?

Ya cuma agar dibilang reformis. Buat mere­ka ‘ngolor’ sama penguasa baru. Lha TGPF bilang gak ada, kemudian lembaran negara Keppres bilang Prabowo gak salah, kan sele­sai dong. Berkasnya sudah dilempar ke lem­baga HAM PBB. Kok sekarang masih ada yang bilang pengadilan HAM. Mereka itu kuliah hukum tapi gimana ya…

Kalau dia pelanggar HAM, waktu dia ke Yordania harusnya udah gak ada kerusuhan atau pelanggaran HAM lagi dong. Buktinya ada kerusuhan Ambon, Theys dibunuh, Munir dibunuh. Kalau memang dia biang kerok, begitu dia balik ditangkap dong. Habibie menolak dia pulang, takut bla, bla, bla… Jaman Gus Dur dia balik. Waktu itu menteri luar negeri AS nyuratin Gus Dur agar menolak Prabowo kembali. Bayangkan, belum jadi presiden aja dia ditakutin.

Ini saya dapat info: ada tim yang mau investigasi di Timor Leste, mau ungkap keja­hatan Prabowo di sana. Nanti mau di-blow up. Kan sadis itu. Sayang gak difoto kayak komjen ketemu kemarin, hahaha…

TNI kan pemersatu bangsa. Termasuk purnawirawan. Ini kok Jadi terbelah gara-gara pilpres?

Sebenarnya saya berat ungkap ini. Sedih.. Malu. Pamali. Jujur, saya ga nyaman. Tapi gara-gara mereka itu keterlaluan.

Janji komando yang utama itu lakukantugas dengan kehormatan. Kopassus itu dilatih sampai mati pun dia tidak akan per­nah mengaku apa yang pernah dilakukan untuk negara. Nah ini? Gak ada apa-apa kok dia celometan?Kalau tentara bener, mulut­nya ga kemana-mana. Benar omongan Abraham Lincoln. Menguji seseorang itu bukan saat dia jatuh menderita, melainkan beri dia kedudukan, baru keliatan aslinya.

Saya ini pernah jadi bawahan mereka yang celometan itu. Saya tahu persis kelakuan mereka. Mereka itu kakinya tak pernahberlumpur. Kerjanya kasih paparan, kasih laporan ke atasan, kita yang di bawah jadi bahan aja. Dan semuanya itu jadi jenderal karena Prabowo. Saya dekat Prabowo karena saya adik asuh dia. Dia marah sama saya gara-gara saya kayak gini (meng-counter pernyataan purnawirawan – red). Tapi tetap, kalau ada yang ganggu dia saya hadapi. Mereka semua tahu kok nomor telepon gue. Kok waktu gue sms gak dibales mereka?Sumber: Majalah Forum (16 Juni 2014/Senin, Hal. 17)