Hatta Rajasa, Ketua Partai Amanat Nasional, mengakui kekuatan Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tak terbendung. Namun, menurut dia, apa yang menjadi ancaman bisa menjadi kesempatan. Apakah ini artinya Partai Amanat Nasional akan berkoalisi dengan PDIP? “Berada di luar atau di dalam pemerintahan sama saja. Yang penting Partai Amanat Nasional tidak kehilangan peran,” katanya.

Kepada majalah Tempo, Hatta memaparkan hitung-hitungannya. Ia bicara banyak hal soal pemilihan umum. Berikut petikannya:

Setelah Jokowi resmi menjadi calon presiden dari PDIP, sudah ada pembahasan dengan partai tertentu untuk berkoalisi?
Saya berfokus pada pemilihan legislatif (9 April 2014). Sasaran kami: satu daerah pemilihan satu kursi. Jadi 77 kursi. It’s not easy, very hard to get it.

Sekarang PAN punya berapa kursi?
Ada 46 kursi. Pemilu sebelumnya 53 kursi. Jadi, target bawah saya 60, atas 77 (14 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat).

Kok, Anda percaya diri mau jadi presiden?
Nanti dulu. Itu target untuk mengatasi persoalan berkaitan dengan fungsi-fungsi di DPR supaya efektif. Saya merasakan kalau fraksi kurang mengisi komisi dan badan kelengkapan jadi tidak efektif. Sekarang kami ingin meraih kursi lebih banyak supaya orang yang di komisi paham betul masalahnya, menghasilkan produk yang berkualitas, karena tidak rangkap jabatan.

Kantong suara paling banyak di mana?
Berdasarkan survei yang kami lakukan pada Februari lalu, kami mendapat kursi dari semua daerah di Sumatra. Dari Aceh sampai Lampung. Di Jawa Barat, kami mendapat tujuh kursi, Jawa Tengah tujuh kursi, Jawa Timur enam kursi. Di Indonesia timur, kami kuat. Kami tidak jauh berbeda dengan Partai Demokrat. Ukuran dari Sumatra sampai Jawa, Gerindra, Demokrat, dan PAN bedanya tidak banyak.

Apa jualan PAN?
Agenda reformasi gelombang kedua kami, yaitu politik kesejahteraan. Saya ingin tetap berfokus ke situ. Apa yang sudah baik, kami jalankan. Itu pula yang saya lobi ke partai lain.

Lobi untuk apa? Maksud Anda, pembicaraan soal kemungkinan koalisi?
Tidak ada itu. Pembicaraan dengan partai lain soal mau dibawa ke mana bangsa ini.

Dengan pencalonan Jokowi, partai-partai pasti sudah mengukur. Anda melihat posisi PAN bagaimana?
Saya orang yang sangat rasional. Kalau tidak ada sesuatu, semua seperti ini, most likely Jokowi jadi presiden. Seperti apa koalisinya, saya tidak tahu. Itu hak PDIP mau mengajak siapa untuk berkoalisi. Buat PAN, berada di dalam atau luar (pemerintahan) sama saja. Kedua, Jokowi diduga menang itu kan berbasis pada survei yang bisa juga muncul karena kita salah membaca error margin dan tren. Ketiga, dalam dunia politik, seminggu itu terlalu lama mengubah suatu keadaan. Semua bisa terjadi (antara sekarang dan pemilihan presiden). Itu yang disebut tangan Tuhan bekerja. Tentu tangan Tuhan turun karena ada orang-orang yang bekerja juga.

Ada perubahan strategi setelah deklarasi Jokowi jadi calon presiden?
Saya bilang ke kader PAN, kursi kami di Jawa Tengah--tempat basis terkuat PDIP--jangan tergerus. Semua partai pasti begitu. Harus realistis.

Bagaimana supaya PAN tetap terlibat dalam pemerintahan itu?
Memang koalisi itu sesuatu yang membangun kebersamaan dalam pemerintahan dan legislatif. Tentu yang menanglah yang merasa cocok dengan A, B, dan C. Saya melihat ada semangat kebersamaan yang tinggi di PDIP. Ini pandangan saya. Mungkin saya salah, tapi itu modal besar untuk membangun bangsa ini. Karena tantangan kita dibanding 2009 dengan 2014 sangat berbeda.

Kader PAN menargetkan Anda jadi presiden.
Saya tidak akan mengubah begitu saja apa yang menjadi keputusan partai saya. Walaupun saya tidak mendeklarasikan atau merespons pencalonan tersebut, sampai selesai pemilihan legislatif. Selesai pemilihan itu, baru saya akan melihat dan memutuskan. Ada tiga hal prinsip yang saya pegang. Kalau saya mendeklarasikan diri sekarang, berhenti jadi menteri. Kalau mendeklarasikan sekarang, berarti yakin mendapat 20 persen. Which is not. Ini realistis. Ketiga, saya akan mendeklarasikan diri ketika sudah bersama teman-teman partai lainnya dan mendapat 20 persen.

PAN akan mendukung pemerintah siapa pun pemimpinnya nanti?
Harus didukung.

Berarti tidak jadi oposisi?
Bukan itu. Perkara berada di dalam atau luar, itu soal lain.

Anda membingungkan. Mau jadi oposisi atau tidak?
Begini, kalau kekuatan kami adalah 60-70 kursi, untuk beroposisi tidak bisa efektif. Tapi, kalau ada oposisi yang kuat di luar, sulit juga pemerintahan nanti berjalan. Jadi, saya cenderung pemerintahan harus didukung. Mungkin akan ada pembicaraan ke arah itu.

Pernah membahas Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?
Tidak.