Kivlan Zen Tunjuk Dalang Kerusuhan Mei 1998 di Kubu Jokowi
DEPOK, KOMPAS.com —Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, meminta publik untuk tidak menghakimi Prabowo atas kasus kerusuhan Mei 1998. Dia menegaskan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Kivlan justru menuding oknum di kubu Jokowi-Jusuf Kalla yang merupakan dalang kerusuhan itu.

"Kalau mereka menuduh Pak Prabowo, saya akan bongkar di depan panel bahwa kelompok sana (kubu Jokowi-JK) yang membuat kerusuhan, penembakan bulan Mei 1998, bukan Prabowo," ujar Kivlan seusai diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6/2014).

Kivlan mengungkapkan, dalam kasus kerusuhan Mei 1998, ada sekelompok orang yang merencanakan kerusuhan di suatu daerah. Ketika itu, Presiden Soeharto sedang menunaikan ibadah haji.

"Mereka melakukan itu (kerusuhan) dan mengendalikannya dari Bogor dengan telepon. Kalau saya buka ini akan jadi aib bangsa," ungkap mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) itu.

Tak hanya itu, Kivlan juga menuturkan, Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad berusaha menjaga Jakarta yang kondisinya sudah sangat genting.

"Kita kerahkan pasukan, dan dalam waktu dekat, berhenti terjadi pembakaran. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta sudah hancur," tukas Kivlan.

Kivlan lalu menampilkan foto seorang pria yang disebutnya sebagai Pam Swakarsa yang tewas tergeletak dengan bagian kepala hancur. Ketika itu, pria malang tersebut dikerumuni sekelompok orang yang tersenyum dan tertawa melihat ke arah jasad itu. Foto lainnya yang ditunjukkan Kivlan adalah sekelompok demonstran yang membawa spanduk bertuliskan KPM (Komite Pendukung Megawati).

"Saya akan buktikan siapa sebenarnya yang buat kekacauan di Jakarta. Saksinya juga ada," imbuhnya.SUMBER
JAWABAN PRABOWO ATAS ISU PELANGGARAN HAM YANG DI KAITKAN PADANYA :
Solopos.com, JAKARTA — Isu penegakan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) mengemuka dalam debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam. Prabowo Subianto memberikan klarifikasi tentang isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya secara terbuka di depan rival politiknya, Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Saat moderator memberi kesempatan kepada pasangan Jokowi-JK untuk bertanya kepada pasangan Prabowo-Hatta, JK menyinggung soal kasus pelanggaran HAM selama pergolakan politik 1998. Pertanyaan JK jelas mengarah ke kasus yang selama ini dikaitkan dengan Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Pangkostrad.
“Pak Prabowo tadi bilang tidak ada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu?” tanya JK ke Prabowo.

Menanggapi pertanyaan itu, Prabowo pun paham arah pertanyaan JK. “Saya mengerti arah pertanyaan Bapak, tidak apa-apa,” jawab Prabowo dengan nada tinggi.

Prabowo memulai jawabannya dengan menjelaskan tugas yang seorang abdi negara, termasuk tugas seorang tentara. Menurut Prabowo, abdi negara punya tugas melindungi negara, termasuk dari ancaman kelompok radikal.
“Hak azasi manusia adalah hak paling dasar untuk hidup. Tugas utama pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dari sekian puluh tahun menjadi abdi negara, saya membela tumpah negara, mencegah kelompok radikal, orang yang merakit bom, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa. Inilah ancaman terhadap negara,” kata Prabowo berapi-api.

Menjawab soal pelanggaran HAM masa lalu, Prabowo menyentil “atasan” yang bisa memberikan penilaian terhadap apa yang telah dijalankannya. “Sebagai prajurit, mana kala melaksanakan tugas, yang menilai adalah atasan. Saya mengerti arah bapak, tapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas.”

rabowo kemudian menegaskan dirinya sebagai seorang pembela HAM. “Saya adalah pembela HAM,” katanya.

Mendapat jawaban Prabowo, JK menunjukkan ketidakpuasannya. “Apakah 1998 itu pakai bom? tidak semua pelanggaran HAM pakai bom,” sindir JK. “Tadi Pak Prabowo bilang terserah penilaian atasan, apakah penilaian atasan tentang Anda saat itu. Saya ingin tahu bagaimana penilaian atasan Anda?”

Prabowo pun kembali menyebut kata “atasan” dalam jawaban singkatnya. “Kita bertanggung jawab kepada atasan, terserah atasan saya. Kalau Pak JK ingin tahu, silakan tanya pada atasan saya.”

Sebagai catatan, saat Prabowo Subianto menjabat Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen), yang menjawab sebagai Panglima ABRI saat itu adalah Jenderal Wiranto. Pada Mei 1998, atau sesaat setelah mundurnya Presiden Soeharto, posisi Prabowo sebagai Pangkostrad digantikan oleh Letjen TNI Johny Lumintang. Namun Johny Lumintang hanya menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam terhitung sejak 22 Mei 1998. Posisinya digantikan oleh Letjen Djamari Chaniago.

Sementara itu dalam Pilpres 2014, Wiranto yang juga Ketua Partai Hanura menyatakan dukungannya untuk capres Jokowi-JK. SUMBER


Akui Terlibat Kerusuhan 1998, Wiranto: Tapi Saya Bukan Dalangnya
Liputan6.com, Jakarta - Mantan Panglima ABRI Wiranto mengaku terlibat dalam kasus kerusuhan Mei. Saat itu Juga terjadi penculikan dan penembakan sejumlah aktivis.

"Sebagai Panglima ABRI secara otomatis saya terlibat," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Meski telah mengaku turut serta dalam kasus tersebut, namun Wiranto mengatakan Ia bukanlah dalang atas hilangnya sejumlah mahasiswa dan aktivis serta kerusuhan Trisakti.

"Kalau saya mendalangi pasti negeri ini sudah hancur-hancuran. Kalau penembakan dilakukan atas perintah Panglima maka korban bisa mencapai ratusan," tambah Wiranto.

Meski telah mengaku turut serta dalam kasus tersebut, namun Wiranto mengatakan ia bukanlah dalang atas hilangnya sejumlah mahasiswa dan aktivis serta kerusuhan Trisakti.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dalam Debat Kandidat perdana sempat meminta kepada cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla untuk bertanya kepada atasannya langsung di TNI terkait kasus HAM 1998.

Menanggapi hal tersebut, Panglima ABRI Wiranto yang merupakan atasan Prabowo pun buka suara. Wiranto yang merupakan atasan Prabowo, mengatakan pada aksi penculikan periode Desember 1997 hingga Februari 1998 bukan merupakan tanggung jawab dirinya.

"Pada saat itu Panglima ABRI-nya adalah Jendral (alm) Feisal Tanjung. Sedangkan kasus itu terungkap pada Maret 1998 dan saya telah menggantikan posisi beliau (alm) Feisal Tanjung," jelas Wiranto.

Ketua Umum Partai Hanura itu pun mengaku tidak mengetahui maksud dari Prabowo yang menyebut 'Tanya Atasan Saya'. Menurut Wiranto, baik dirinya ataupun almarhum Feisal Tanjung tak pernah memberikan perintah kekerasan atau penculikan kepada bawahannya termasuk Prabowo.sumber
Credits: Tanti Yulianingsih


ternyata isu pelanggaran HAM pelakunya ada di kubu Jokowi.