JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo mengatakan, kondisi media televisi di Indonesia saat ini terbelah mengikuti poros dua calon presiden. Menurut Stanley, saat ini terjadi adu kuat antara Metro TV yang mendukung calon presiden dan wakil Joko Widodo-Jusuf Kalla versus "keroyokan" yang terdiri dari TV One dan televisi yang berada di naungan MNC Group sebagai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Menurut Stanley, hal itu terjadi karena media televisi yang menggunakan frekuensi publik justru lebih mengutamakan kepentingan pemilik media.

"Sekarang secara jelas kita lihat kan, Metro TV versus 'keroyokan' TV One dan grup televisi milik HT (Hary Tanoesoedibjo), yang berdasar dari faktor apakah itu pemilik medianya anggota parpol atau juga berafiliasi dengan parpol," kata Stanley pada diskusi Peliputan Pemilu Presiden 2014 di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Stanley mengatakan, dalam kondisi seperti ini, masyarakat sebagai konsumen tayangan televisi menjadi kebingungan untuk memilih televisi mana yang layak dijadikan referensi yang tepat sebagai tempat pendidikan politik. "Televisi yang ada pada grup Transcorp justru terlalu asyik dengan tayangan hiburan, Yuk Keep Smile, tidak ada juga pendidikan politiknya," ucap Stanley.

Meski menilai banyak tayangan televisi yang tidak sehat dalam tayangan politik, Stanley mengapresiasi ada tayangan langsung debat capres yang diambil secara bergantian oleh beberapa stasiun televisi. Stanley berpendapat, tayangan debat capres menjadi ajang netral bagi capres-cawapres tampil di hadapan publik untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya.