INILAHCOM, Jakarta - Joko Widodo akan melanggar UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jika mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat setelah terpilih sebagai presiden.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan siapa pun yang terpilih sebagai presiden dalam Pilpres seharusnya memberdayakan dan meningkatan program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang kini berjalan.

"Mungkin Pak Jokowi tidak lihat regulasi. Menurut saya, ini KIS berlawanan dengan regulasi yang sudah ada. Jika dikeluarkan, bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS, itu tidak boleh," kata Tulus kepada INILAHCOM melalui sambungan telepon, Rabu (18/6/2014)

Tulus menegaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah sudah terjamin dengan baik dalam SJSN yang ditangani BPJS.

Langkah berikutnya adalah, kata Tulus, bagaimana meningkatkan dan memberdayakan program agar menjangkau masyarakat seluruh Indonesia, terutama yang belum memiliki asuransi, dan meningkatkan anggaran.

"Untuk apa lagi membuat yang baru. Produknya sudah ada, sudah berjalan. Jadi, Kartu Indonesia Sehat itu tidak perlu," katanya.

Dalam debat Capres, Minggu (15/6), Jokowi mengatakan jika terpilih sebagai presiden ia akan mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.[tst]

[url]http://gayahidup.inilah..com/read/detail/2110890/ylki-kartu-indonesia-sehat-nggak-perlu#.U6I8TEDj9kg[/url]

kenapa lu jok tidak ikut pemerintah saja dengan program bpjs ??
kenapa harus buat yang baru jok ??
lu mau pencitraan jok ??
lu pikir rakyat indonesia tidak tahu jok ??
atau lu pikir seluruh rakyat indonesia itu penastak bodoh yang sudah lu cuci otaknya jok ??
pikir jok, pikir !!!