Kampanye Rieke Cs di Stasiun KRL Bahayakan Penumpang

RMOL. Kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Jokowi-JK, Rieke Diah Pitaloka di stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) KA Depok, Jawa Barat, Minggu lalu (15/6), dinilai sangat mengganggu.

Hal ini disebabkan oleh kapasitas stasiun Depok yang sudah cukup sesak dengan penumpang dan pedagang, ditambah dengan aktivitas kampanye yang dilancarkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDIP terpilih itu.

"Tanpa ada kampanye saja stasiun KRL Depok sudah sangat sesak, lagipula aktivitas kampanye di stasiun KRL juga membahayakan karena bisa mengalihkan konsentrasi penumpang yang menyebrang," sebut Kordinator Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KPKRL), Priyanto di Gedung Bawaslu Jakarta, Rabu (18/6). Hari ini KPKRL melaporkan Rieke Diah Pitaloka Cs ke Bawaslu atas dugaan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

Selain membahayakan, kondisi stasiun KRL yang padat juga membuat waktu berhenti KRL di setiap stasiun hanya berlangsung selama 30 detik. Dengan adanya kampanye, stasiun menjadi semakin sesak sehingga menghambat lalu lintas penumpang.

"Karena itu kami sangat berharap agar Bawaslu menindak tegas aksi kampanye ini, mereka yang terlibat haruslah diberi sanksi tegas seseuai Undang-Undang yang berlaku," tutupnya. [rus]

SUMBER

Komunitas Pengguna KRL Adukan Rieke Dkk ke Bawaslu

RMOL. Tim Pemenangan Jokowi-JK, Rieke Diah Pitaloka dan kawan-kawannya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye capres-cawapres.

Yang melaporkan adalah Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KPKPRL). Mereka menyayangkan aksi kampanye yang dilakukan Rieke dkk di stasiun KA Depok, Jawa Barat pada hari Minggu (15/6) kemarin.

"Sebagai anggota DPR yang melek hukum, Rieke seharusnya tahu bahwa ada larangan berkampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, dan stasiun KRL ini adalah fasilitas milik pemerintah," terang Priyanto di gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (18/6).

Menurut Priyanto, aksi Rieke itu menunjukkan aroganti dirinya yang seenaknya menggunakan fasilitas milik negara untuk kepentingan politik.

"Apalagi jika nanti mereka berkuasa. Hal ini tidak bisa ditolerir sama sekali karena merupakan awal dari sikap korup," tutupnya.[wid]

SUMBER