Buruh Tolak Capres Militer Berkuasa

Bayangan represi buruh pada masa lalu, membuat aktivis buruh trauma dengan capres berlatarbelakang militer.

Jakarta - Puluhan organisasi buruh menolak calon presiden berlatar belakang militer berkuasa. Perhelatan Pilpres 2014 saat ini harus memastikan bahwa presiden Indonesia terpilih ke depan adalah orang yang betul-betul menghormati dan menghargai kebebasan.

Langkah itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap penolakan dengan tidak memilih capres yang memiliki potensi mengancam kebebasan dan hak asasi manusia.

Secara terang koalisi buruh ini menolak capres Prabowo Subianto yang dikenal memiliki rekam buruk dalam hak asasi manusia.

Juru Bicara Gerakan Buruh Melawan Lupa Maruli Rajagukguk, Selasa 17 Juni 2014, dalam jumpa pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan pengalaman politik masa lalu menjadi pelajaran penting dan berharga bagi gerakan buruh.

“Di masa lalu, cara-cara represif dan militeristik seringkali digunakan oleh rezim untuk menekan dan mengancam gerakan buruh. Kasus pembunuhan terhadap Marsinah, seorang buruh di Sidoarjo, Wiji Thukul, Bimo Petrus, Herman dan banyak lagi aktivis lainnya yang diculik dan hilang.

Pola-pola represif itu pun acapkali terus digunakan hingga sekarang ini, seperti yang dialami buruh di Bekasi ketika melakukan mogok nasional tahun 2013, baik melalui aparat keamanan ataupun dengan pengerahan preman. TNI justru secara institusi menjadi pengaman bagi perusahaan Kawasan Berikat Nusantara,” kata Maruli yang juga pengacara di LBH Jakarta.

Terhadap Prabowo Subianto gerakan ini menyebut sebagai sosok ini yang harus dimintai pertanggungjawabannya karena diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis pro demokrasi 1997-1998.


“Apalagi saat ini sebuah dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan tahun 1998 tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI/TNI yang beredar luas di media dan masyarakat. Dokumen tersebut memuat bahwa Prabowo Subianto dianggap telah melakukan tindak pidana dengan memerintahkan Satgas Mawar dan Satgas Merpati untuk melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi,” kata Maruli.

Ditambahkan oleh dia, capres Prabowo Subianto mempunyai keinginan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. Gerakan ini menilai kemungkinan besar Prabowo Subianto akan mengembalikan rezim otoritarian pada era Soeharto.

Gerakan Buruh Melawan Lupa terdiri dari GSBI, FSP LEM SPSI, KSPSI-AGN, NIKEUBA - SBSI, FEDERASI OPSI, FBLP, SERBUK, KSBSI, DPD SPN DKI JAKARTA, POLITIK RAKYAT, PEREMPUAN MAHARDIKA, SBTPI, PEMBEBASAN dan PPR, GSPB, KAP.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...liter-berkuasa