Jakarta, GATRAnews - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), lewat Sekretaris Jendral Benny Pasaribu, menyatakan ketertarikannya kepada visi, misi, dan program ketahanan pangan nasional capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Kita tertarik dengan program kandidat pasangan capres nomor urut 2, karena kami melihat visi dan misi Jokowi-JK bisa menegakkan kedaulatan pangan dan menghentikan impor pangan," kata Benny, dalam jumpa pers di Hotel Mahattan, Jakarta, Minggu (15/6).

Visi, misi, dan program-program pasangan Jokowi-JK sangat berpihak kepada petani dan nelayan. Jokowi-JK tegas menyatakan, negara harus mampu membela petani, sehingga alasan tersebut menjadi dasar HKTI mengundang Jokowi-JK sebagai pembicara pada Hari Peringatan HKTI, Senin (16/6).

Meski menyatakan tertarik dengan komitmen Jokowi-JK di bidang ketahanan pangan nasional, ketertarikan itu belum bisa diberikan secara resmi, karena harus melalui mekanisme yang akan diputuskan dalam rapimnas malam ini.

Rapimnas HKTI sendiri bertujuan untuk mengkonsolidasi organisasi, salah satunya menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Prabowo Subianto. Putusan kasasi MA tersebut, tandas Bennya, menegaskan tidak ada dualisme di HKTI. Adapun Senin besok (16/6), HKTI mengundang Jokowi-JK sebagai pembicara di Hari Ulang HKTI ke-41.

Menurutnya, kepengurusan HKTI hasil Munas ke-7, di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Oedang (OSO), telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui ketetapan Nomor : AHU - 14. AH.01.06 tahun 2011, tertanggal 18 Januari 2011.

Namun, imbuhnya, pihak HKTI Prabowo Subianto menggugat keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tetapi MA menolak gugatan tersebut sehingga MA mengeluarkan putusan Nomor 310 K/TUN/2012, tertanggal 23 Juli 2013.

"Berdasarkan uraian di atas maka kepengurusan HKTI yang sah adalah di bawah kepemimpinan Bapak Dr Oesman Sapta Oedang," tandas Benny.

Keputusan MA itu, kata Benny, akan mengakhiri dualisme kepemimpinan HKTI, karena putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. "Dan berlaku sejak putusan itu dikeluarkan oleh MA Juli 2013," tandasnya.