Pemred Obor Rakyat Minta Jokowi Tidak Usah Nyapres Kalau Tidak Mau 'Dikuliti'



Pemimpin redaksi Obor Rakyat, Setiyardi Budiono menawarkan hak jawab untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Yaitu, jika memang ada artikel yang disampaikannya tidak tepat.

"Saya sebagai wartawan dimungkinkan untuk keliru. Jika dari karya saya ada yang keliru, ada hak jawab sesuai UU Pers," kata Setiyardi dalam di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6).

Sebelumnya, pada 5 Mei 2014 sebuah karya jurnalistik Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah. Materi yang disampaikan banyak mengkritisi latar belakang Jokowi-JK.

Hal tersebut dianggap sejumlah pihak sebagai bentuk kampanye hitam yang dilakukan oleh lawan politiknya.

Menurut Setiyardi, setiap calon pemimpin negara harus siapdikritisi dari banyak sudut pandang. Karena pilpres bukan sebuah permainan.

"Kita harus mau menguliti track record dan kalau dia tidak mau dikuliti jangan maju jadi capres," lanjut Setiyardi.

Dia mengatakan, setiap warga negara mempunyai sikap dalam berpartisipasi aktif dalam pilpres. Ia mengklaim, mencantumkan nama asli merupakan bentuk tanggung jawab sebagai jurnalis dan dalam menentukan sikap saat pilpres.

Apalagi, ia yakin, Obor Rakyat sudah memiliki badan hukum. Namun, memang belum dicantumkan saat terbit perdana. Setiap karya jurnalistik yang diterbitkan pun harus faktual.

Ia menjelaskan, penyebaran Obor Rakyat memang sengaja dilakukan di pesantren. Karena tidak semua orang di pesantren melek informasi. Sementara, dia ingin semua kalangan bisa mengetahui rekam jejak dari salah satu calon pemimpin negar
SUMBER

MAU NGRITIK TAPI TIDAK MAU DI KRITIK ..DASAR PANASTAK OTAK 2 LEMBAR