Kata Jusuf Kalla dan semua pendukungnya, Jokowi berhasil membangun Jakarta, benarkah? Mari kita lihat faktanya.

1. Masa pemerintahan Jokowi dibuka dengan banjir besar yang melanda Jakarta yang merupakan salah Jokowi sebab jauh-jauh hari para ahli sudah memperingatkan datangnya banjir besar yang merupakan siklus lima tahunan, akan tetapi pada tanggal 30 Oktober 2012 dalam pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jokowi malah menyatakan bahwa Pemprov Jakarta sudah siap menghadapi banjir dan selanjutnya tidak melakukan persiapan lagi. Akibatnya saat banjir itu benar datang terlihat Pemprov keteteran mengatasi akibat banjir dan jebolnya tanggul Latuharhary membuat Jokowi seperti orang dungu tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan!

Kesalahan yang sama dilakukan pada akhir tahun 2013 di mana Jokowi terus menolak bertemu BPBD untuk membahas banjir dan dari periode Desember 2013 s.d. Mei 2014, Jakarta mengalami lebih dari 20 kali banjir padahal curah hujan lebih kecil daripada ketika banjir Desember 2012 s.d. Januari 2013. Seperti yang lalu, saat banjir akhir 2013-2014 ini terlihat juga bahwa Jokowi sangat keteteran dan terus mencari dalih menyelamatkan diri.

Adapun korban tewas tahun lalu menembus angka 41 jiwa, dengan komposisi 22 orang di Jakarta Barat, 7 orang di Jakarta Timur, 7 orang di Jakarta Utara, dan 4 orang di Jakarta Selatan. Pada akhir banjir tanggal 25 Januari 2013 bahkan tiga orang meninggal karena sakit dan kedinginan. Bayangkan 41 orang tewas karena kesombongan dan pencitraan Jokowi!!

2. Jokowi juga menggunakan banjir Jakarta sebagai sarana pencitraan dan cari muka kepada warga Jakarta misalnya menjadi mandor yang mengangkat batu ketika tanggul Latuharhary diperbaiki dan menyebut dirinya "superman banjir" di depan wartawan. Padahal sebagai gubernur, tugasnya adalah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana, sehingga tidak seharusnya dia berdiam di satu tempat selama berhari-hari. Ketika dia pencitraan di Jakarta Pusat, ternyata ada jutaan warga Jakarta di Jakarta Utara tenggelam tanpa pertolongan selama berhari-hari dan mulai sakit karena masalah sanitasi juga mulai kelaparan dan dehidrasi karena kekurangan makanan dan minuman, sampai beberapa meninggal secara mengenaskan.

3. Mungkinkah Jokowi tidak tahu? Tidak mungkin mengingat Wakil Gubernur, Ahok, termasuk yang rumahnya terdampak banjir di Jakarta Utara dan menurut Jokowi, mereka berdua terus berkomunikasi, maka tidak masuk akal apabila si superman banjir mengaku tidak tahu Jakarta Utara sudah bergabung dengan laut dan rakyat di sana sekarat. Lantas mengapa tidak menolong? Jawabannya Jokowi hanya mau menolong bila ada dirinya untuk difoto dan diwawancara oleh media massa di lokasi tersebut. Pemimpin menjijikan.

4. Dari sisi apapun tanggung jawab atas lambatnya penanganan banjir awal 2013 dan 2014 adalah terletak pada Jokowi, akan tetapi dengan tidak tahu malu, dia malah menyalahkan DPRD yang belum sahkan RAPBD, sehingga beralasan tidak ada dana penanganan bencana, padahal gubernur memiliki akses langsung kepada dana taktis yang dapat diambil kapan saja saat bencana sebesar Rp. 30milyar/tahun.

Walaupun mengaku tidak mempunyai uang, faktanya hanya sehari setelah banjir Jakarta Utara surut, seperti sinterklas Jokowi mampu mendatangkan barang sebanyak lima kontainer kemudian keliling Jakarta sendiri untuk membagi-bagikan barang kepada masyarakat tersebut sendiri. Tentu diliput wartawan dan ada banyak foto yang diambil dari aksi sinterklas yang entah darimana asal uangnya, apakah dari APBD atau dari konglomerat penyuplai dana abadi Jokowi.

5. Selain itu bulan Juni dan Juli 2013 Jokowi asyik pelesiran ke Malaysia untuk nonton konser sementara warga Pademangan sudah tenggelam selama sebulan penuh tanpa adanya pertolongan dari Pemprov DKI. Banjir di Pademangan tersebut adalah akibat tiga unit pompa penyedot air di Ancol Barat rusak karena Pemprov DKI teledor dan tidak merawatnya. Padahal Pademangan adalah salah satu lokasi blusukan pertama Jokowi setelah menjadi Gubernur di mana saat itu dia berjanji segera membereskan dan menggeruk Kali Mati, tapi sampai sekarang tidak pernah dikeruk.

6. Menurut Nanik S. Deyang, mantan timses Jokowi, sejak Desember 2012 Jokowi sebenarnya sudah kebelet nyapres, dan penyataan dia terbukti benar. Indikasi terhadap hal ini adalah sejak awal tahun 2013 Jokowi sudah rajin membagi-bagikan barang dan uang kepada masyarakat dan sekali memberi uang bisa puluhan juta rupiah (tentunya diliput wartawan dengan gegap gempita). Ini uang darimana mengingat waktu itu RAPBD belum disahkan, dan tentunya tidak mungkin dari kantong sendiri. Jawabannya uang pencitraan dari para konglomerat menjadikan dia capres boneka, yang baru ketahuan adalah: Tahir; Edward Soerjadjaja; James Riady; Jusuf-Sofjan Wanandi; Anthony Salim; Jusuf Kalla; Surya Paloh; dan lain-lain.

6. Selain itu banjir lima tahunan di Jakarta di tangan Jokowi telah berubah menjadi banjir tahunan, terbukti:

a. Pertanyaan banyak warga masyarakat Jakarta korban banjir adalah mengapa banjir besar lima tahunan sekarang menjadi banjir tahunan, sebagaimana dipertanyakan oleh Jack (40), warga RT 03/03, Gang Lima, Kampung Pulo yang bekerja sebagai tukang ojek motor.

b. Achmad Zukri, Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), intensitas curah hujan tahun ini lebih rendah daripada 2013 karena hujan di Jakarta lebih banyak terdistribusi secara merata di semua wilayah dan tidak terpusat pada daerah tertentu saja. Selain itu dia mengatakan hujan tahun ini tidak selebat tahun 2013 sebab hujan dicicil sejak malam tahun baru, sedangkan tahun lalu hujan terjadi sekaligus selama beberapa hari berturut-turut dengan intensitas lebat.

c. Hal yang sama dikatakan oleh Hadi Widodo, petugas pintu air Manggarai yang menyatakan bahwa kondisi banjir tahun ini belum separah banjir besar 2007. Fakta lain bahwa saat ini kita sedang mengalami banjir besar walaupun intensitas dan curah hujan ada pada kondisi normal adalah jebolnya tanggul kali sekretaris, Jakarta Barat. Terakhir kali tanggul ini jebol adalah pada banjir besar 2002.

7. Pencitraan dan blunder Jokowi berikutnya adalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diterbitkan secara terburu-buru, dan juga belum dianggarkan di APBD yang saat itu sedang berjalan sehingga terindikasi korupsi. Saat itu Jokowi yang sedang pencitraan mengatakan: (i) KJS dapat dipakai seluruh warga Jakarta, (ii) KJS lebih sederhana dari kartu kesehatan era Foke karena cukup menunjukan kartu kepada puskemas dan rumah sakit, dan (iii) KJS akan dibebankan kepada APBD (yang notabene belum dianggarkan) dan merupakan kartu pengobatan gratis untuk masyarakat.

Jadi sistem KJS waktu itu adalah warga datang ke rumah sakit atau puskesmas, tunjukan KJS atau KTP dan mereka dapat berobat tanpa membayar sebab nantinya seluruh biaya pengobatan mereka akan diganti oleh Pemprov DKI yang saat itu belum menganggarkan dana untuk mengganti biaya pengobatan yang berasal dari KJS. Masyarakat yang terlanjur diberi pemahaman KJS adalah kartu sakti untuk berobat gratis memanfaatkan kesempatan untuk datang ke puskesmas dan rumah sakit sekalipun mereka tidak benar-benar sakit sehingga kapasitas puskesmas dan rumah sakit tidak sanggup menampung lonjakan pasien KJS yang datang karena masalah panu, jerawat sampai operasi plastik. Yang menjadi korban adalah pasien yang benar-benar sakit dan tidak sedikit meninggal dunia karena terlambat diobati.

Sedangkan dari sisi dokter, puskesmas dan rumah sakit ternyata reimbursement biaya pengobatan dari Pemprov DKI macet, sebab tentu saja tidak ada anggaran untuk reimbursement semacam ini di APBD yang sedang berjalan sehingga mereka mulai kesulitan dana untuk operasional.

8. Akibat kekacauan yang timbul karena KJS yang tidak bersistem dan ketidakmampuan Jokowi mengatasi kekacauan tersebut membuat Kementerian Kesehatan turun tangan dan memberikan sistem kepada KJS yang nantinya akan digunakan untuk sistem kesehatan nasional (INA-CBG). Walaupun belum sempurna, tetapi sistem tersebut sudah cukup untuk mengatasi kekacauan dan kematian pasien massal yang terjadi akibat KJS yang dibuat asal jadi oleh Gubernur yang luar biasa bodoh, narsis, hobi pencitraan dan asal cepat walaupun harus mengorbankan jiwa rakyatnya sendiri.

Sistem dari Kementerian Kesehatan ini juga membongkar borok Jokowi, sebab KJS menurut Jokowi dibiayai 100% oleh APBD, atau dapat disebut sebagai subsidi kesehatan oleh Pemprov DKI, yang menurut para ahli dapat membangkrutkan Pemprov DKI sebab dana APBD bisa habis tersedot untuk KJS dan benar ternyata sistem KJS seharusnya adalah asuransi dengan premi dibayar masyarakat melalui pajak yang mereka bayarkan. Pemimpin profesional dan pemimpin narsis memang beda kualitasnya.

9. Bicara KJS, maka tidak lengkap tanpa membicarakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP menurut Jokowi adalah beasiswa bagi siswa-siswi miskin di Jakarta yang mereka janjikan ketika kampanye. Namun benarkah KJP adalah beasiswa? Bila dilihat dari sistem yang digunakan, maka KJP adalah subsidi langsung yang diberikan oleh Pemprov kepada siswa-siswa di DKI Jakarta untuk membeli barang perlengkapan sekolah, namun bukan subsidi untuk biaya pendidikan itu sendiri, sehingga dalam hal apapun KJP adalah bukan beasiswa.

Kartu yang disebut KJP sendiri sebenarnya adalah kartu ATM terbitan Bank DKI yang saldonya setiap bulan ditambah oleh Pemprov DKI. Para murid pemegang KJP kemudian dapat menarik uang dari rekening mereka untuk membeli perlengkapan sekolah. Sayangnya penggunaan uang dari KJP tidak perlu dipertanggung jawabkan sehingga apakah nantinya uang itu disalahgunakan atau tidak, tidak akan dapat diketahui. Terbukti sekarang ditemukan bahwa KJP banyak disalahgunakan.

10. Blunder Jokowi-Ahok berikutnya adalah berkaitan dengan penyusunan APBD dari 2012 sampai 2014. Pada awalnya Jokowi mengaku bahwa dia siang dan malam meneliti detail demi detail RAPBD supaya uang rakyat dipergunakan secara maksimal demi kepentingan rakyat. Sayang lagi-lagi ini hanya klaim demi pencitraan sebab belakangan diketahui penyusunan RAPBD dilakukan Jokowi secara asal-asalan, asal bikin, asal jadi, asal cepat dan asal dilempar ke DPRD untuk disahkan. Indikasi hal ini adalah ketika muncul anggaran pengadaan helikopter untuk transportasi gubernur dan Jokowi ketika ditanya justru menjadi, "saya tidak tahu bagaimana bisa muncul anggaran helikopter?" Lho, kok malah balik bertanya, bukankah APBD yang disahkan DPRD tersebut disusun oleh dia? Menurut Ali Sadikin seorang pemimpin yang menjawab "tidak tahu" terkait pekerjaannya adalah pemimpin bodoh.

Selain "gubernur bodoh", entah apalagi predikat yang akan disematkan Bang Ali bila mendengar keluhan Jokowi yang bingung bagaimana harus menghabiskan 90trilyun anggaran dalam APBD 2013. Lho, bukankah APBD itu disusun oleh Jokowi? Sehingga seharusnya sudah jelas peruntukan Rp 90 trilyun dalam APBD tersebut, atau jangan-jangan semua angka dalam APBD ternyata tidak memiliki dasar yang jelas dan semuanya sekedar menghitung kancing?

Di atas semua itu, fakta bahwa APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan anggaran 2014 dibuat asal jadi adalah pengakuan Jokowi yang menyatakan bahwa dia tidak membaca RAPBD yang disusun sebelum diserahkan kepada DPRD sebab angka-angka dan berbagai item di dalamnya membuat Jokowi pusing dan bingung. Demikian pula tahun 2014 ketika ada kasus anggaran ganda, Jokowi membuat alasan terjadinya anggaran ganda karena secara faktual item yang dianggarkan sangat banyak sehingga dia malas periksa.

11. Selama 1,5 tahun program Jokowi untuk membangun Jakarta tidak pernah jelas dan cenderung reaksioner tanpa pernah direncanakan sebelumnya ketika muncul suatu kejadian. Ketika banjir Jakarta keluarlah ide membangun Deep Tunnel yang ternyata tidak bisa dibangun. Setelah itu muncul juga ide "Giant Sea Wall", tapi ternyata hanya proyek asal bunyi karena belakangan terbukti tidak bisa dilakukan akibat ketiadaan dana.

12. Tujuan Jokowi menjadi gubernur adalah pencitraan, dan memang sepanjang 201e-2014 dia melakukan banyak sekali ini proyek-proyek pencitraan, seperti blusukan yang disertai dengan pembagian barang dan uang kepada masyarakat, atau membuat berbagai panggung pencitraan, mulai dari acara "Panggung Rakyat" sampai "Festival Keraton" yang idenya dicuri dari Ridwan Siadi, proyek pencitraan lain adalah Waduk Pluit yang sekarang mangkrak dan kembali berlumut karena revitalisasi tidak dilakukan dan malah membuat Taman Waduk Pluit untuk difoto dan jadi bahan pencitraan kemana-mana.

Beberapa pembela Jokowi korban pencitraan menganggap keberadaan taman di Waduk Pluit adalah bukti normalisasi Waduk Pluit sangat bukti nyata dan menunjukan keberhasilan Jokowi bukan fatamorgana. Klaim keberadaan taman adalah bukti keberhasilan revalitasi Waduk Pluit sangat lucu, seandainya Waduk Pluit berhasil dikembalikan fungsinya cukup dengan membangun taman, maka kenapa Waduk Pluit tidak mampu menahan laju air kiriman dari Bogor, Depok dan Jakarta untuk dibuang ke laut sampai tidak tumpah pada banjir Januari-Februari 2014 dan hari ini malah terbukti banyak enceng gondok di Waduk Pluit membuktikan waduk pluit kotor.

Faktanya lagi sejauh ini upaya revitalisasi Waduk Pluit gagal total, karena pengerukan Waduk Pluit sudah berhenti sejak November 2013 dan saat itu mereka baru mampu mengeruk sebanyak 20% dari seluruh wilayah Waduk yaitu 80 hektar, dan itupun hanya 2 meter dari kedalaman 10 meter yang bisa dikerjakan. Tentu saja keberadaan pemukim ilegal di sebagian wilayah darat Waduk Pluit yang belum berhasil direlokasi tidak bisa dilupakan.

13. Pencitraan Jokowi sebagai gubernur selama 2013 ini banyak yang mengambil jatah waktu kerjanya sebagai gubernur, dengan kata lain Jokowi selama 2013 sering bolos kerja demi proyek pencitraan pribadi ini, khususnya untuk menyeberang ke wilayah/propinsi lain dengan berbagai alasan, mulai dari ikut sebagai juru kampanye sampai meresmikan "Bank DKI" akan tetapi menyempatkan diri untuk berkampanye di berbagai kampus dan universitas, terakhir malah dia kampanye bersama Megawati di Depok, yaitu Universitas Indonesia. Selain itu ada juga situasi di mana Jokowi berkali-kali menghadiri berbagai acara PDIP demi menaikan elektabilitasnya sebagai calon presiden Indonesia. Demikian pula tahun 2014, yang paling tampak adalah ketika dia nyekar ke makam Bung Karno pada hari kerja sehari sebelum deklarasi pencapresan di Rumah Pitung atau melakukan pencitraan ke Lampung; Bogor; NTT; Makassar; Manado menggunakan atribut gubernur padahal secara kasat mata sudah terlihat dia sedang pencitraan.

14. Selain itu, sampai berakhirnya 2013, ternyata APBD yang terserap hanya 60% sehingga masih ada sisa 40%; demikian pula tahun 2014 APBD terserap hanya 20% sampai Juni 2014. Hal ini menunjukan program Jokowi tidak jalan sehingga banyak yang uang yang sudah dianggarkan tidak terpakai dan mereka tidak kerja. Pantas saja inflasi di Jakarta naik hingga 100%, begitu juga dengan angka kemiskinan di Jakarta naik hingga 7%, karena tidak ada pembangunan di Jakarta maka otomatis perekonomian melambat dan mempercepat kenaikan inflasi di Jakarta.

15. Tahun 2014 semakin semua kegagalan proyek pencitraan Jokowi mulai terbuka, monorel mangkrak padahal sudah groundbreaking duluan; MRT mangkrak; kampung deret mangkrak; waduk pluit mangkrak; ria rio mangkrak; pengadaan bus transjakarta senilai Rp. 1,7trilyun ketahuan dikorupsi mantan tim sukses Jokowi, Michael Bimo Putranto; belum lagi termasuk proyek pencitraan Jokowi bernama Esemka yang gagal tinggal landas; sampai berkali-kali tidak membayar gaji petugas kebersihan dan penjaga waduk selama berbulan-bulan, atau 86 janjinya kepada warga Jakarta yang tidak akan terpenuhi sampai kapanpun.

Berdasarkan semua fakta di atas, apakah ada yang bisa menjelaskan bagian mana yang menunjukan Jokowi sukses di Jakarta? Bagian mana dari kesuksesan Jokowi yang dianggap membuatnya sudah layak menjadi pemimpin Indonesia?