Petinggi TNI Sakit Hati Gara-Gara Pilpres, Para Senior Saling Membuka Aib TNI
Tue, 10/06/2014 - 23:24 WIB

RIMANEWS – Sejumlah purnawirawan jenderal TNI terlibat aksi dukung mendukung capres dan cawapres pada pilpres tahun ini. Sebut saja Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Jenderal TNI ( Purn) Hendropriyono yang mendukung Jokowi-JK. Secara politik, mereka berseberangan dengan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan menggandeng Hatta Rajasa.

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko pun ikut bersuara dan mengaku prihatin terhadap sejumlah seniornya yang saling menghujat untuk kepentingan politik Pilpres 2014. Dia mengaku sakit hati karena sejumlah senior tersebut saling membuka aib TNI.

"Mereka senior-senior saya sepertinya lupa apa yang disampaikan kepada kami dulu bahwa kami harus punya jiwa korsa. Satu sakit, semua ikut sakit," katanya, Senin (9/6/2014).

Justru sekarang, kata Eko, mereka saling menghujat dan membuka aib masing-masing. "Sakit hati saya mendengar mereka saling hujat dan buka aib di tubuh TNI," ungkapnya.

Dia berharap, masyarakat di bawah tidak terpancing dengan iklim panas politik pilpres saat ini agar suara di masyarakat bawah, khususnya di tubuh TNI, tetap kondusif dan netral. "Hentikan saling hujat, mari kita saling memuji dan menghargai," ujarnya.
http://www.rimanews.com/read/2014061...embuka-aib-tni

Bocornya Surat DKP, Ada Para Purnawirawan Militer Tertentu Yang Ingin Prabowo Hancur
Wed, 11/06/2014 - 09:27

RIMANEWS- Mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo menegaskan tidak ada kata pemecatan di surat Keputusan Presiden nomor 62/ABRI/1998.
“Saya tahu mungkin yang membocorkan adalah pihak-pihak yang ingin Prabowo hancur. Tapi dengan begini orang tahu yang sebenarnya bahwa Prabowo tidak dipecat,” tambah dia.

Begitu juga pada Surat Kehormatan Perwira (DKP) tanggal 21 Agustus 1998 yang beredar di publik dan dicurigai dibocorkan pihak tertentu.

“Apakah ada istilah dipecat di surat yang bocor itu. Clear, tidak ada istilah PDTH –Pemberhentian Dengan Tidak Hormat di surat itu, yang ada adalah Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) seperti yang juga saya terima ketika pensiun, “ kata Suryo Prabowo di Jakarta, Selasa (10/6).

Keppres tersebut juga mencantumkan bahwa Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus Letnan Jenderal Prabowo Subianto berhak atas pensiun. Menurut Suryo, Keppres seperti itu biasanya tidak bersifat rahasia dan yang bersangkutan juga menerimanya.

Sebaliknya, penyebaran surat dari DKP sangat terbatas. “Surat DKP biasanya hanya diketahui Panglima TNI, Sekretaris dan Ketua DKP. Penomorannya juga tidak lewat sekretariat umum, “ tandasnya.

Pada surat DKP no 838/95 itu ditandatangani tujuh Jenderal yaitu Letjen Djamari Chaniago sebagai Sekretaris, Ketua tim DKP Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua, Letjen Fachrul Razi, Anggota yaitu Letjen SB Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar, Letjen Arie J. Kumaat.

“Harusnya DKP beranggotakan minimal tiga orang di atas pangkat terperiksa. Selain itu, DKP harus dibentuk setelah mahmil atau terbukti di pengadilan pidana,” kata Suryo.

“Saya tahu mungkin yang membocorkan adalah pihak-pihak yang ingin Prabowo hancur. Tapi dengan begini orang tahu yang sebenarnya (bahwa tidak dipecat),” tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan beredarnya surat Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 dan Surat Dewan Kehormatan Perwira tanggal 21 Agustus 1998. Ia menilai meski keputusan Presiden tidak bersifat rahasia, tapi seharusnya tidak beredar di masyarakat
http://www.rimanews.com/read/2014061...gin-prabowo-ha

Prabowo: Saya Bukan Jenderal Pengecut!
Rabu, 11 Juni 2014, 17:23 WIB


Prabowo Subianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/6) untuk menyapa para pendukungnya. Saat berorasi dalam kampanye, mantan Panglima Kostrad itu sempat menyebut sering menjadi sasaran 'serangan'.

"Saya dituduh macam-macam, saya serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala," ujar Prabowo di Gedung Serbaguna Jalan Pancing, Medan. Ia menjelaskan selama menjadi prajurit selalu mempertaruhkan jiwa dan raga di tempat-tempat yang sulit untuk membela bangsa dan negara Indonesia.

Karier militer Prabowo melesat. Hingga ia mendapat pangkat Letnan Jenderal. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengatakan, pangkat itu bukan hadiah. "Saya bukan jenderal di belakang meja, bukan jenderal di kota, bukan jenderal korupsi, bukan jenderal hindari tugas, bukan jenderal pengecut. Saya jenderal membela rakyat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Prabowo juga mengklaim dirinya bukan jenderal yang mengabdi bangsa lain. Ia selama ini mengaku setia kepada negara. Prabowo pun siap apabila pada 9 Juli nanti mendapat mandat untuk memimpin Indonesia. "Saya siap jadi presiden. Saya siap mengabdi. Kalau rakyat tidak menghendaki saya, saya siap," kata capres dari koalisi Merah Putih itu.

Dalam orasinya ini, Prabowo kembali menegaskan ingin menjadi kekayaan negara dapat digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ia menilai selama ini kekayaan Indonesia justru masih banyak mengalir ke luar negeri.

Prabowo pun miris dengan masih banyaknya kebocoran kekayaan yang nilainya sekitar Rp 1000 triliun per tahun. Ia bersama Hatta Rajasa dan koalisi Merah Putih ingin memperbaiki itu. "Perjuangan kita ingin Indonesia adil, Indonesia makmur, Indonesia kekayaannya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.
http://www.republika.co.id/berita/pe...ndral-pengecut

Jenderal Hijau dan Jenderal Nasionalis "Perang" di Pilpres Tahun Ini
Jumat, 13 Juni 2014 | 22:00 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Perang opini dan saling hujat antar-purnawirawan TNI dalam pilpres kali ini dinilai sebagai buah perpecahan di tubuh TNI AD yang terjadi pada Orde Baru. Dua kelompok jenderal purnawirawan pendukung kedua pasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, adalah dua kelompok yang berbeda faksi.

Menurut guru besar sejarah Universitas Negeri Surabaya, Aminuddin Kasdi, ada dua faksi di tubuh TNI, yakni faksi "hijau" dan faksi "nasionalis". "Gesekan dua faksi ini memuncak saat menjelang lengsernya Soeharto pada 1998," katanya, Jumat (13/6/2014).

Prabowo masuk di faksi "hijau" yang berisi jenderal-jenderal berlatar belakang Muslim sehingga wajar jika Prabowo saat ini banyak didukung partai Islam. "Lawannya faksi 'nasionalis' yang kini banyak berkumpul di pendukung Jokowi-JK. Karena itu, wajar jika mereka banyak menyerang Prabowo," ujarnya.

Pada pilpres kali ini, kedua kubu seperti berhadap-hadapan langsung melalui media perang isu dan saling hujat. "Rivalitas ini mengarah ke fonemena yang tidak kondusif karena saling serang dengan kampanye hitam," ujarnya.

Pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK didukung banyak jenderal purnawirawan militer. Di kubu Prabowo-Hatta di antaranya ada ada Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Jenderal TNI (Purn) Farouk Muhammad Syechbubakar, Letjen TNI (Purn) M Yunus Yosfiah, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, Letjen TNI (Purn) Soeharto, Mayjen TNI (Purn) Syamsir Siregar, dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Sementara itu, jenderal yang mengisi barisan tim pemenangan Jokowi-JK di antaranya ada Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, dan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Rozy.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...pres.tahun.ini

Kivlan "Warning" Agum-Fachrul:
Terus Serang Prabowo, Kalian Nyatakan Perang
Sabtu, 14 Juni 2014 | 00:21 WIB


Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, angkat bicara terkait pernyataan dua mantan petinggi ABRI, Agum Gumelar dan Fachrul Razi, yang diangap menyudutkan Prabowo. Ia meminta Agum dan Fachrul yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk berhenti menyerang Prabowo.

"Kalau kakakku tetap melakukannya, berarti kalian menyatakan perang terhadap adik-adikmu," kata Kivlan, kepada wartawan saat jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta, Jumat (13/6/2014) malam.

Kivlan mengatakan, Agum dan Fachrul merupakan dua seniornya di Akabri. Agum lulusan Akabri tahun 1968, Fachrul lulusan tahun 1970, sementara Kivlan lulusan tahun 1971.

Mantan Kepala Staf Kostrad itu menilai, Agum telah melakukan penistaan terhadap Prabowo dengan mengatakan bahwa mantan Danjen Kopassus itu dipecat dari ABRI. Kivlan mengatakan, pernyataan tersebut tidak benar karena berdasarkan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo diberhentikan secara hormat.

"Keppres (Keputusan Presiden) 1998, Prabowo diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dan ucapan terima kasih atas segala jasa dan darma baktinya terhadap negara," ucapnya.

Terkait pernyataan Fachrul Razi, Kivlan menyebut, jika surat DKP tersebut benar, maka Fachrul membuka rahasia negara yang melanggar pidana militer. Ia meminta Fachul untuk hati-hati membuka rahasia negara. "Pernyataan Pak Agum insiniasi (pembunuhan karakter), Fachrul Razi kakakku, karena itu adalah kampanye hitam kepada Prabowo dan Hatta Rajasa," katanya.

Sebelumnya, mantan Wakil Panglima ABRI Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi menilai, calon presiden Prabowo Subianto kurang pantas menjadi RI-1. Penilaiannya itu berdasarkan rekam jejak Prabowo di militer.
"Saya dan teman-teman yang tahu (rekam jejak Prabowo) ingin memberikan penjelasan kepada pemilih bagaimana tabiatnya. Dengan tabiat itu, kami berpandangan dia kurang pantas jadi presiden ke depan," kata Fachrul dalam wawancara dengan Kompas TV, Selasa (10/6/2014).

Wawancara tersebut terkait surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di media sosial. Fahrul membenarkan substansi surat yang beredar tersebut. Ia merupakan Wakil Ketua DKP yang ikut menandatangani surat keputusan itu. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI)

Fachrul menjelaskan, ketika mengusut keterlibatan Prabowo terkait kasus penculikan, DKP hanya fokus pada pemeriksaan para aktivis yang kembali. Untuk mengusut mereka yang hilang, kata Fachrul, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan.
http://nasional.kompas.com/read/2014...yatakan.Perang

Akibat Amendemen UUD, Kubu Capres Saling Bantai
Kamis, 11 Juni 2014 - 10:36 WIB

Jakarta - Akibat amandemen UUD 1945 yang mengadakan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung, maka kubu calon presiden (capres) yang bertarung saling hujat, saling telanjangi dan saling bntai. Contohnya, pernyataan tim sukses Capres-Cawapres Jokowi-JK, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono yang menyerang Capres Prabowo dengan mengatakan bahwa Mantan Danjen Kopassus itu jiwanya psikopat dan cenderung gila, memancing permusuhan antar elemen bangsa bahkan perpecahan antar senior TNI sendiri.

Oleh karena itu, Aktivis yang juga Koordinator Petisi 28 Hari Rusly mengingatkan agar kita kembali lagi ke Pancasila dan UUD 1945 (untuk disempurnakan) dan pemilihan presiden melalui Sidang Umum MPR RI. “Kalau gak mau, ya lanjutkan saja saling telanjangi dan saling bantai satu dengan yang lain hingga tuntas, hingga pecah berantakan bangsa ini,” tega Haris Rusly, Rabu (11/6/2014).

“Agar nanti pemimpin yang terpilih pada hasil Pilpres adalah pemimpin yang telah telanjang bulat dengan segala kebohongan dan ingkar janjinya, pemimpin yang kita semua tidak menghormatinya, pemimpin yang disandera oleh berbagai kasus,” tandas Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Haris juga mengingatkan kepada para politisi partai politik dan para purnawirawan TNI agar jangan salahkan atau kambinghitamkan negara lain atau salahkan hantu A dan C yang telah jadi mumi, kalau bangsa ini kelak pecah berantakan. “Anda sendiri yang punya mau dan punya ulah lho. Anda sendiri secara sadar mempermainkan nasib bangsa dan bermain-main untuk kepentingan pribadi, jabatan dan harta setiap 5 tahun selama reformasi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, jangan selalu membungkus kepentingan pribadi yg serakah harta dan rakus jabatan dengan bungkus dan topeng membela NKRI dan Pancasila, ketika perilaku dan gaya hidup anda bertentangan dengan nilai-nilai yg terkadandung di dalam Pancasila. “Gaya hidup anda sangat mewah, perilakunya suka bohong dan ingkar janji dengan bungkus kesederhanaan,” tutur Haris mengingatkan.

Menurut Haris, sesungguhnya yang selama ini anda bela adalah kepentingan pribadi dan golongan anda untuk tetap berkuasa dan merampok. Bohong kalau anda mengatakan membela NKRI, Pancasila dan rakyat, karena kian hari negara ini makin hancur dan pecah berantakan, di mana-mana rakyat menderita, anda bahkan menjadi calo kepentingan asing untuk merampok sumber daya alam kita.

“Pancasila di mata Anda  hanya jadi hiasan dinding dan jampi jampi untuk mempertahankan eksistensi pribadi dan golongan,” tegasnya kepada para elit politisi parpol dan purnawirawan jenderal TNI serta kalangan calo politik lainnya.
http://edisinews.com/berita-akibat-a...ng-bantai.html

Panglima TNI: Purnawirawan Tak Akan Pengaruhi Netralitas TNI
Sabtu, 14 Juni 2014, 01:29 WIB


Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah) bersama jajaran staf petinggi TNI memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi keamanan jelang pemilu di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (13/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jendral TNI Moeldoko menegaskan dukungan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap calon presiden dan calon wakil presiden tidak akan menjadikan TNI berpihak kepada salah satu capres.

“Saya kira itu sikap kita. Saya tegaskan suara purnawirawan tidak akan pengaruhi kami, mau ngomong apapun kami tidak terpengaruh,” kata Moeldoko saat jumpa pers saat di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (13/6).

Masyarakat, lanjut Moeldoko tak perlu khawatir dengan sikap TNI pada Pemilu 2014 ini. Moeldoko menegaskan TNI akan solid dan tetap netral dalam menghadapi Pemilu 9 Juli nanti. “Komando hanya pada panglima TNI, menjamin soliditas TNI, Jika terjadi sesuatu hanyab panglima TNI yang akan tanggung Jawab,” jelasnya.
http://www.republika.co.id/berita/na...netralitas-tni

Panglima: Masyarakat Tak Perlu Ragukan Netralitas TNI
Friday, 13 June 2014, 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali menegaskan sikap militer pada pilpres 2014. Ia juga menyatakan, akan bekerja keras untuk menjaga netralitas itu. "Masyarakat tak perlu ragu terkait netralitas TNI. Semua prajurit pada posisi siap untuk membantu polisi mengamankan pemilu," katanya di Jakarta Timur, Jumat (13/6).

Moeldoko menyatakan, mengumpulkan para kepala staf dan Panglima Komando Utama (Pangkotama) untuk mengevaluasi situasi saat ini. Dia juga telah menginstruksikan kepada Pangdam dan jajarannya untuk menata dan membantu pengamanan pilpres mendatang. "Kesatuan komando hanya satu yakni ada di Panglima TNI. TNI tetap solid dan kalau terjadi sesuatu hanya ada satu yakni komando," kata Moeldoko.

Ia juga mengatakan, peristiwa yang berkaitan dengan kasus Babinsa sudah final. Sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Karena tidak ada Babinsa yang melanggar netralitas. "Ada isu di Sumedang, semuanya omong kosong. Saya tidak suka dengan vonis yang dituduhkan ke Babinsa. Kalau tidak saya kerasin isu akan bertambah," katanya.

Moeldoko juga memerintahkan Babinsa dan Koramil untuk tetap melaksanakan tugas teritorial dengan baik. Namun, bila ada prajurit tidak melakukan tugasnya sesuai aturan maka akan dijatuhkan tindakan tegas. "Makanya saya undang semua perwira tinggi untuk memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia. Pesta demokrasi harus berjalan gembira," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/pe...netralitas-tni

Ruhut Sitompul:
Jenderal Kalau Sudah Pensiun Macan Ompong
Rabu, 02 Maret 2011 15:33 wib

JAKARTA – Sejumlah purnawirawan jenderal membuat gerakan bernama Dewan Penyelamat Negara (DEPAN). Gerakan tersebut mengkritik habis pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satunya, yang dinilai kurang memperhatikan nasib TNI.
 
Gerakan ini sontak saja mendapat sorotan dari Partai Demokrat. Melalui juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, sejumlah jenderal purnawirawan tersebut dinilai hanya mencari sensasi karena tak memiliki pekerjaan.
 
“Mereka ngomong apa tentang SBY emang gue pikirin. Mereka itu hanya mencari sensasi saja karena tak memiliki pekerjaan. Bilang kata Ruhut, anak tentara,” tegas Ruhut menyikapi gerakan tersebut saat dikonfirmasi okezone, Rabu (2/3/2011).
 
Menurut Ruhut, saat ini komunikasi SBY dengan Keluarga Besar TNI sangat harmonis. Baik dengan senior yang tergabung dalam Pepabri ataupun organisasi putra-putri TNI seperti FKPPI, Pemuda Panca Marga, dan lain sebagainya.
 
“Pak SBY itu selalu menghormati senior. Jadi omongan mereka tak perlu didengar. Karena sekalipun bintang tujuh, kalau sudah purnawirawan sama dengan macan ompong,” tandasnya.
 
Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali digoyang lawan politiknya. Kali ini, sebuah oranisasi yang bernama Dewan Penyelamat Rakyat (DEPAN) mengeluarkan mosi tidak percaya kepada SBY.
 
Organisasi tersebut didirikan oleh sejumlah jenderal purnawirawan dan politisi. Salah satu pernyataannya, SBY sudah tidak layak didukung TNI, karena dinilai melenceng dari Sapta Marga TNI.
 
Berdasarkan penuturannya, DEPAN dideklarasikan oleh sejumlah jenderal purnawirawan seperti Ryamizard Ryacudu, Tyasno Sudarto, Saurip Kadi, dan Suharto. Selain para jenderal, terdapat juga sejumlah nama politisi di antaranya Laode Ida, Yuddy Chrisnandi, Arbi Sanit, dan Effendi Choirie.
http://news.okezone.com/read/2011/03...n-macan-ompong

-------------------------------



Sedih juga lihat orang yang sudah pada uzur dan berbau tanah ini, pada berantem sesamanya, lalu saling buka aib institusi TNI dimana mereka dulu hidup dan berkarier hingga dapat pangkat Jenderal. Tambah menyedihkan lagi manakala mereka yang banyak menyaksikan sejarah gelap bangsa ini, lalu mengumbarnya ke media. Mungkin saja mereka memang gaptek atau naif gara-gara sudah uzur dan bahkan mungkin sudah mulai pikun, sehingga tak paham kalau setiap kata yang mereka lontarkan di media, langsung mendunia karena di publish di internet? Kasihan gua sebagai generasi muda melihat engkong dan eyang gua pada berantem kayak begini hanya gara-gara si Wowo mau maju nyapres!