Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak takut akan dituntut oleh ketua RT atau ketua RW. Dia tetap ingin mengubah sistem pemilihan langsung ketua RT/RW oleh masyarakat menjadi sistem penunjukan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut penilaiannya, apabila ada ketua RT/RW yang mengajukan keberatan terhadap rencana tersebut, maka dapat dipastikan dua merupakan preman. Dia juga yang selama ini sering menyewakan lapak kepada para pedagang kali lima (PKL) ilegal, menerima setoran parkir liar, dan memalak petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang datang melakukan pendataan penduduk .

"Kalau dia punya lapak pasti tidak setuju, dong. Makanya nanti lu yang punya lapak, gue sikat! Ya daripada anda maling, enggak bayar pajak, anda brengsek, mau somasi saya lagi gitu, kan. Biasanya yang ribut itu memang yang ada lapak, ada sewaan, ada parkiran, bagus! Makin dia somasi, makin saya tahu dia siapa," katanya di Balaikota Jakarta, Jumat (13/6/2014).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, mengubah sistem pemilihan ketua RT/RW menjadi penunjukan langsung akan membuat jabatan tersebut steril dari para preman. Ia ingin, nantinya jabatan Ketua RT/RW diisi oleh orang-orang yang ia nilai baik, seperti kader-kader PKK, Posyandu, pensiunan, tokoh-tokoh masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui, untuk dapat mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan adanya lurah dan camat yang baik, yang pastinya, tidak akan berkongkalikong untuk hal negatif dengan para Ketua RT/RW.

"Makanya saya ingin punya lurah, punya camat yang baik dulu. Sekarang lurah dan camat kami belum semuanya baik," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu. sumber