Joko Widodo punya kiat khusus agar pemerintah daerah mengikuti perintah pusat. Yakni dengan melakukan politik anggaran, diatur sedemikian rupa agar daerah menurut arahan pemerintah pusat.

"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat, bisa mereka mengikuti 100 persen yang diikuti pusat, dengan politik anggaran. Karena 85 persen anggaran daerah itu dari pusat, kalau tidak mau beri punishment, kalau berprestasi berikan insentif. Gampang sekali, ini hal sederhana yang jarang dilakukan," kata Jokowi dalam debat capres cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Jokowi mencontohkan, misalnya semua perizinan pembangunan di daerah harus satu pintu. Jika itu dilaksanakan daerah akan mendapatkan insentif.

"Kalau tidak, bisa dana alokasi khususnya dipotong atau dikurangi itu buat daerah sudah mengerikan. Itu politik yang akan kita jalankan agar daerah sejalan dengan pemerintah pusat," ungkapnya.

Jokowi akan membuat semua peraturan dikeluarkan dari satu pintu yakni Setneg. Karena semua kementerian bisa mengeluarkan peraturan, menurut Jokowi, membuat banuak aturan tidak sinkron.

"Pintunya harus diberi satu dan keluarnya akan sejalan sesuai arah yang dijalankan garisnya pemerintah pusat," katanya.

Jokowi kemudian bicara soal reformasi birokrasi. Jokowi yakin sekali bakal menuntaskan persoalan yang selama ini jadi sumber korupsi dan mempersulit masyarakat ini.

"Arah reformasi birokrasi ini sesuatu yang sederhana tapi kita yang sudah pesimis. Kalau saya dan Pak JK sangat optimis membenahi organisai karena SDM-nya baik-baik. Sekarang ini kenapa tidak berjalan dengan baik, karena sistemnya tidak dibangun," ungkap Jokowi.

"E-goverment, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-audit, semuanya dibangun. Kalau itu dilakukan pemerintah pusat itu gampang. Saya tinggal tab saja, setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer, tidak ada dua minggu bisa dilakukan, kita harus optimis dan itu sudah kita lakukan dan sudah kita buktikan," imbuh Jokowi.

Selain itu proses rekrutmen pegawai juga akan diseleksi dengan baik. Jokowi akan melakukan seleksi dan promosi terbuka. "Saya kira ini hanya masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, itu saja," pungkasnya.

Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) menuai pujian di media sosial. Penampilan pasangan ini dinilai mengungguli rivalnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam acara Debat Capres yang disiarkan sejumlah stasiun televisi, malam ini (9/6/2014).

“Sungguh mengejutkan saya, pasangan Prabowo-Hatta malah menjadi follower,” kata David Krisna Alka, peneliti Populis Institute di Jakarta. Padahal, kata dia, dirinya semula mengira Prabowo-Hatta yang akan unggul.

Karena banyak mendapat pujian di Twitter, nama Jokowi dan kata-kata yang selama ini melekat kepada pasangan Jokowi-JK menjadi trending topic di Twitter, seperti “presiden nomor 2”, “berani jujur adalah kita”, “lurah susan”, “hala jokowi”, “pertanyaan JK”, “bhineka tunggal ika” dan “hak asasi manusia”.

Melihat penampilan Jokowi-JK malam tadi, kata David, diperkirakan kelas menengah yang selama ini meragukan kemampuan Jokowi akan bersimpati kepada Jokowi-JK.

“Mereka selama under estimate kepada pasangan Jokowi, tapi setelah melihat debat capres malam tadi, saya percaya mereka akan mendukung Jokowi, karena visi misinya ternyata lebih konkret yang ujung-ujungnya adalah kerja nyata, sesuatu yang dibutuhkan rakyat, bukan cuma pidato,” tambah David.

Dalam debat capres, ada enam sesi. David menyimpulkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla unggul di enam sesi tersebut.

Sementara itu pengamat politik Fadjroel Rachman menilai Jokowi-Jusuf juga berada di atas angin. “5-0 sudah untuk kemenangan Jokowi-JK. Tweeps #PresidenNomor2,” kicau melalui akun @fadjroel, yang dikutip Senin (9/6/2014) pukul 22.02 WIB.

Fadjroel mengkritik jawaban Hatta Rajasa mengenai tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. “Hukum tidak diskriminatif, kecuali kepada ANAK @hattarajasa,” kicaunya lagi.

Jawaban Hatta soal penegakan hukum menjadi blunder bagi pasangan Prabowo-Hatta. Hatta mengatakan jika menang, ia akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Jawaban itu memunculkan komentar sinis dari para pemilik akun Twitter.

Mereka lalu mengaitkan soal itu dengan kasus yang menimpa anak Hatta dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan tiga orang namun tidak mendapat hukuman berat.

Melihat kenyataan-kenyataan itu, David yakin, visi misi Jokowi-JK akan lebih diterima masyarakat ketimbang visi-misi Prabowo.