ASATUNEWS - Anak sulung Joko Widodo atau Jokowi calon presiden Indonesia, Gibran Rakabuming diduga telah melakukan kesapekatan bisnis secara melanggar hukum dengan Luhut Panjaitan dan sejumlah mantan jenderal. Rakabuming diketahui menjadi Komisaris bersama Jenderal (Purn) Agus Widjoyo.

Staf Khusus Presiden RI bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, mengatakan dugaan itu pada Rabu (11/6). Menurut Andi putra Jokowi, Rakabuming hanya dimunculkan sebagai pengusaha katering, padahal sejatinya ia memiliki bisnis besar dengan kerjasama bersama Luhut melalui bendera PT Rakabu Sejahtra. Nama PT Rakabu Sejahtra merupakan gabungan nama perusahaan Luhut, yakni PT Toba Sejahtra dengan perusahaan Jokowi, PT Rakabu Furniture.

Mantan korban pemculikan Tim Mawar tanggal 28 Maret 1998 itu menjelaskan, ada dua sumber uang setoran modal Rakabumi yang sangat besar dalam mendirikan perusahaan itu.

Pertama, berasal dari uang Jokowi yang tidak dilaporkan sebagai harta kekayaan, dan ini bisa disamakan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penempatan setoran uang sebesar Rp 16,19 miliar oleh Jokowi itu bilamana terbukti akan menyeret mantan walikota Solo itu menjadi tersangka.

Kedua, lanjut Andi, penempatan modal setor oleh Rakabuming itu sebenarnya hanya kedok, dan penyetor sesungguhny adalah Luhur Panjaitan. Tindakan ini benar-benar pencucian uang secara sistematis.

"Jangan lihat wajah jokowi yang lugu, dan Luhut Panjaitan yang pura-pura dingin. Yang jelas, kalau ini pintu masuk cuci uang, inilah persoalan paling berbahaya. Dalam wawancara dengan Tina Talisa, suami istri Jokowi dan Iriana menutup-nutupi ini," demikian Andi Arief.

Kata mantan aktivis SMID ini, anak tertua Jokowi, tidak akan dimunculkan bersama-sama Jokowi sampai selesai pilpres ini.

"Jokowi menghindar anak tertuanya diwawancarai soal hubungannya dengan Luhut Panjaitan dan sejumlah mantan jenderal yang kini di belakang Jokowi," tegas Andi Arief.

Informasi yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang oleh Jokowi, Gibran Rakabuming, Luhut Panjaitan dan sejumlah jenderal purnawirawan melalui PT Rakabu Sejahtra ini sebenarnya sudah lama beredar di media sosial, namun belum mendapat perhatian serius aparat hukum. (BA/017)
- See more at: http://asatunews.com/hukum-kriminal/....9ndGxKTC.dpuf