Liputan6.com, Jakarta - Ketika menjabat sebagai walikota di Solo pada 2011, Jokowi menolak rencana pembangunan mal di atas lahan bekas Pabrik Es Saripetojo, Purwosari Solo. Walaupun menuai polemik dengan Bibit Waluyo, Gubernur Jateng saat itu yang diusung PDI Perjuangan, Jokowi tetap bersikukuh untuk mempertahankan penolakannya terhadap rencana tersebut.

Hal tersebut bukan terjadi akibat alasan normatif 'kurangnya koordinasi' antar pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Namun, merupakan pembuktian Jokowi akan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan rakyat di sana, bukan kepentingan elite penguasa.

Sikap Jokowi ini tentu memiliki implikasi yang sangat besar bagi kota Solo. Pedagang, pelaku UKM dan pasar tradisional di Solo tetap terjaga kelangsungan hidupnya, tanpa harus khawatir kehilangan mata pencaharian dari kehadiran mal baru di kota Solo.

Dari contoh ketegasan itulah, terlihat pendekatan ekonomi kerakyatan apa yang selalu diusung Jokowi. Yakni, ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat menengah kecil.

Ketegasan itu merujuk pada sikap dan keputusan Jokowi. Bahkan jika untuk merealisasikannya ia harus melawan pihak-pihak yang seringkali dianggap khalayak lebih berkuasa. Ketegasan bukan dengan penyampaian retorika yang keras, tapi dari konsistensi sikap dan keputusan-keputusannya yang mendahulukan kepentingan rakyat.

Jokowi juga membuktikan sikap tegasnya dalam kasus Lurah Susan. Meski kelompok intoleran meminta Jokowi mencopot Lurah Susan yang beragama Kristen, namun Jokowi tak bergeming. Ia tetap kukuh mempertahankan Lurah Susan yang proses rekuitmennya dilalui melalui proses lelang jabatan.

Selain itu dalam banyak kesempatan Jokowi menyatakan bahwa tradisi baru politik sudah dilakukan di PDIP. Meski partai pemenang pemilu, namun PDIP memilih calon presden bukan dari ketua umum melainkan kader terbaik. Tradisi ini menurut Jokowi patut dijaga dan dipertahankan.

Jokowi menyatakan bahwa kemitraan yang dibangun pada koalisi yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla adalah lebih mengedepankan gotong royong dan keikhlasan dibanding dengan bagi-bagi kursi dan politik transaksional. Mengacu pada salah satu prinsip yang dipersyaratkan Jokowi, dalam Pilpres kali ini PDIP beserta mitra-mitra koalisinya lebih pilih untuk fokus berjuang dulu, bukan sepakat berkoalisi karena bagi-bagi jatah 'kursi' menteri dan lain-lain.

Jokowi berulang kali menegaskan niatnya membentuk kabinet profesional jika terpilih sebagai presiden. Kabinet profesional dibentuk agar para menteri tidak jadi mesin uang atau ATM (Automated Teller Machine) partai politik. Dengan kabinet profesional, di samping bisa meminimalisir peluang kementerian dijadikan 'sapi perah' partai-partai, juga bisa mendorong kinerja yang lebih profesional dari pemerintahan Jokowi-JK bila kelak terpilih.

Aspek lain dari Jokowi adalah kesederhanaan dan karakter apa adanya. Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sosok Jokowi merupakan figur yang down to earth (membumi). "Jokowi dari latar belakang pengusaha, datang dari bawah. Kebangkitan Jokowi itu sebagai ujung tombak kelas menengah ke bawah." Ini adalah di antara beberapa faktor yang membuat Jokowi berbulan-bulan menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi.

INI FAKTA YANG SUDAH TERBUKTI, BUKAN SEKEDAR JANJI-JANJI YANG ADA DI IKLAN TV...


STOP BLACK CAMPAIGN...!