DULU

Mahfud MD: Gaji Pejabat Tak Harus Naik

SURABAYA - Mahkamah Konstitusi (MK) tak setuju jika anggaran dan pendapatan negara (APBN) dihamburkan untuk menggaji pejabat tinggi negara. Bahkan gaji yang diterimanya saat ini sudah dianggap berlebihan, sehingga MK tak ingin ada kenaikan gaji di kalangan pemerintah Negara.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku tidak akan menuntut adanya kenaikan gaji. Mahfud merasa gaji yang dia terima perbulan itu sudah memenuhi kebutuhannya. "Gaji saya sudah cukup, malah saya merasa berlebih dengan gaji sekarang," papar Mahfud saat ditemui dalam Musyawarah Wilayah (muswil) dan reuni akbar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) di Hotel J.W Marriott Surabaya, Minggu (30/1).

Menurut Mahfud, untuk memperbaiki system pemerintahan, tidak selalu dengan menaikkan gaji pejabat tinggi. Sebab pembahasan soal gaji harus dibicara lebih lanjut dengan pihak terkait sebelum keputusan disahkan.

Pria asal Sampang, Madura itu menegaskan, kenaikan gaji tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap kemampuan manajemen pemerintahan. "Kemampuan pemerintah untuk memanajemen dan menghindari konflik Itu yang lebih penting. Karena bicara soal gaji, misalnya saya sebagai pejabat merasa gaji itu tidak harus naik," tegasnya.

Dia berharap, pejabat juga tidak berbondong-bondong mengusulkan kenaikan gaji. Sebab tugas negara yang harus diemban jauh lebih penting disbanding dari pembahasan gaji. "Saya kira itu bukan soal gaji lah. Tapi bagaimana meminimalisir konflik dan kepentingan politik di dalam internal tubuh pemerintah," paparnya.

Manajemen pemerintahan di Indonesia, kata Mahfud, masih belum sempurna. Masih saja ditemui sejumlah pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. "Itu yang terjadi, jabatan pemerintah sering jadi alat tawar-menawar untuk mengunci dan mengancam pihak lain," tandas Mahfud.

Oleh karena itu, dia sangat mendukung adanya perbaikan manajemen perintahan yang lebih baik. Termasuk dalam penanganan kasus korupsi. "Imunitas masyarakat terhadap korupsi jadi berkurang. Sekarang kalau mendengar berita korupsi sudah biasa. Justru ini yang bahaya," terangnya.

Mahfud mencontohkan hal lain, misalnya manajemen pemerintahan terhadap bencana yang sering terjadi di tanah air. "Bencana yang disebabkan kecelakaan dan banyak terjadi di mana-mana. Itu disebabkan manajemen pemerintah yang kurang baik. Bukan kesalahan alam," lanjut Mahfud.

Menurut dia, masyarakat sudah menganggap korupsi dan bencana sebagai hal kecil yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Sementara dia berpendapat bahwa sekecil apapun permasalahan negara patut diperhatikan dan diusut dengan tuntas. (nuq)

http://www.jpnn.com/read/2011/01/31/...ak-Harus-Naik-


SEKARANG

Soal Naikkan Gaji Pejabat, Mahfud: Kita Sudah Hitung-Hitungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan gaji pejabat pemerintah dengan menghitung APBN yang bisa diaplikasikan merupakan upaya untuk mencegah korupsi.

"Kita sudah mencoba hitung-hitungan dari APBN itu, mana yang bisa diaplikasikan, mana yang bisa dicegah untuk tidak korupsi. Jadi korupsinya dihilangkan, gaji pejabat dinaikkan," ujar ketua tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD di Rumah Polonia Jakarta, Rabu (11/6).

Sebagai salah satu konsep, katanya, setiap pemerintahan selalu punya program menaikkan gaji pejabat.

"Gaji pegawai negeri memang sudah naik, tapi kan kenaikannya tidak signifikan, dan akan jadi lebih signifikan tetapi itu belum jadi 'policy' resmi di presiden," kata dia.

Ia mengatakan semua presiden yang memimpin Indonesia selalu ingin menaikkan gaji pejabat. "Itu kita coba realisasikan apabila Prabowo-Hatta diberikan mandat oleh rakyat untuk menjadi presiden dan wapres," ujar dia.

Ia pun menganggap biasa kekhawatiran kenaikan gaji pejabat ternyata tidak berdampak kepada kinerja. "Jadi menjadi seorang presiden itu harus tegas karena kalau juga menaikkan atau tidak juga menaikkan juga dikritik. Itu harus punya pilihan apa, kan gitu," kata dia.

Kalau gaji pejabat dinaikkan, katanya, hal itu harus jelas. Antara lain menyangkut sumber dan yang terpenting korupsi pun bisa dikurangi atau dihapus dengan upaya tersebut.

"Lalu seharusnya yang tidak bisa dikorupsi itu bisa dinaikkan dijadikan sebagai tunjangan gaji pejabat sebagian untuk kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

http://www.republika.co.id/berita/pe...hitunghitungan

Dulu Ia Bilang Gaji Pejabat Tak Perlu Dinaikkan Tapi Setelah Bergabung Dengan Prabowo Omongannya Berubah Dengan Mengatakan Sudah Hitung2an...

Hmm Mahfud Kenapa Ente Jadi Gini Sekarang