TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia
sedang mempertimbangkan pemutusan izin siar dua
stasiun televisi. Menurut anggota KPI, Agatha Lily, dua
stasiun televisi tersebut dikenal masyarakat.
"Tak saya sebut, juga pasti sudah tahu, bisa ditebak,"
kata Agatha ketika dihubungi Senin, 9 Juni 2014. Ketika
dikonfirmasi nama TV One dan Metro TV, Agatha tak
membenarkan dan juga tak menyanggah.
Menurut Agatha, dua televisi ini melakukan pemihakan
secara berlebihan kepada calon presiden. Teguran yang
diberikan kepada dua stasiun televisi itu juga tak
memberikan efek jera. Karena itu, katanya, cara terbaik
untuk memberikan efek jera adalah dengan tidak
memperpanjang izin siar. Izin siar sendiri diterbitkan
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu memutuskan
stasiun televisi TV One terbukti mencuri start kampanye
dengan menyiarkan acara dialog politik antara
pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto dan
Hatta Rajasa. Tayangan itu dilakukan pada 1 Juni lalu.
Kampanye baru resmi dilakukan pada 4 Juni 2014.
(Baca: KPI Ajak Masyarakat Awasi Pemberitaan
Pilpres )
TV One dan Metro TV dimiliki oleh politikus. TV One
merupakan stasiun televisi yang dipunyai Ketua Umum
Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, sedangkan
Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Surya Paloh. Golkar merupakan salah satu partai
pengusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa, sedangkan NasDem
mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: KPI
Rekomendasi Izin Siaran 2 TV Tak Diperpanjang )

perlu diterapkan undang-undang baru penyiaran yang berisi pasal:

1. pertelevisian harus netral tidak perpolitik praktis
2. materi penyiaran
- agama
- kebangsaan dan bela negara
- pendidikan
- ilmu pengetahuan
- hiburan
- iklan

saat ini media tipi kita msh mengutamakan keuntungan. bahkan 50% dengan acara merusak generasi bangsa.

makasih buat agan yang uda nge rate ma ngasih cendol.