- Beranda
- Berita dan Politik
Omongan Jokowi ttg Daerah yg Melawan Pusat, Samasekali tak Cocok dgn Sikapnya sbg KDH
...
TS
yinluck
Omongan Jokowi ttg Daerah yg Melawan Pusat, Samasekali tak Cocok dgn Sikapnya sbg KDH
Daerah Membelot dari Pusat, Jokowi: Potong Anggarannya
09 Juni 2014 22:40 wib
Jokowi dan JK
Metrotvnews.com, Jakarta: Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo menjawab santai pertanyaan soal pemerintah daerah yang kerap tak patuh pada pusat. Banyak daerah yang justru membelot dari apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Politik anggaran menjadi kuncinya.
Jokowi menjelaskan, 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Melalui politik anggaran, pemerintah pusat bisa memberi reward dan punishment pada daerah. Jika berprestasi harus diberikan penghargaan, bila berkinerja buruk potong anggaran.
"Ini bisa dilakukan. Misal, masalah pembangunan, pelayanannya satu pintu. Kalau tidak, Dana Alokasi Khusus (DAK)-nya bisa dipotong atau dikurangi. Itu buat daerah sudah mengerikan. Itu yang kita lakukan agar sejalan," tegas Jokowi dalam Debat Capres-Cawapres di balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...ng-anggarannya
Jokowi: Dengan Politik Anggaran, Pusat Kendalikan Daerah
Mon,09 June 2014 | 23:34
KBR, Jakarta – Visi misi dari capres-cawapres yang bagus di atas kertas akan menghadapi kendala di lapangan. Moderator debat capres-cawapres malam ini menanyakan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bisa ‘mengendalikan’ daerah di era otonomi daerah seperti sekarang.
Untuk pertanyaan ini, Joko Widodo menjawab kalau politik anggaran bisa menyelesaikan persoalan ini. “Kalau daerah tidak mau ikut pusat, beri punishment. Kalau daerah berprestasi, beri reward. Buat daerah, ini sudah mengerikan,” tegasnya. “Inilah politik anggaran yang akan dijalankan sehingga daerah sejalan dengan pusat.”
Sementara itu untuk aturan yang seringkali tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, maka jawaban Jokowi adalah satu pintu. “Kalau peraturan lewatnya dari satu pintu, yaitu di Setneg, kembalikan ke sana. Maka aturan yang keluar akan jelas.”
Banyak kalangan yang menyebut kalau kualitas aparatur Negara yang tidak baik adalah salah satu penyebab bobroknya reformasi birokrasi. Jokowi memilih untuk bersikap optimistis. “Saya dan Pak JK optimistis, karena SDM-nya baik-baik.”
Yang salah, menurut Jokowi, adalah sistemnya yang tidak dibangun dengan baik. “Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat itu gampang.” “Ini soal niat, mau atau tidak mau. Niat atau tidak niat.”
Jusuf Kalla menambahkan kalau kepemimpinan sangat penting di sini. “Kalau pemimpinnya tidak mampu meyakinkan daerah, berarti pemimpinnya yang tidak baik.” “Kita ini orang baik-baik. Saya yakin negeri ini akan lebih baik kalau sistemnya seperti ini,” tutup JK.
http://www.portalkbr.com/berita/beri...5277_6033.html
Soal Politik Anggaran, Jokowi Lupa pada Sejarah
Selasa, 10 Juni 2014 - 07:08 wib
JAKARTA - Dalam debat perdana capres-cawapres yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam, Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan pernyataan akan melakukan politik anggaran dengan menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada Pemerintah Pusat.
Gagasan tersebut dinilai pengamat ekonomi politik Bobby Maengkom berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.
Jokowi menyampaikan bahwa rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Dari situ, jika ada kebijakan daerah yang tidak sejalan, maka akan diberi hukuman dalam bentuk pemotongan dana alokasi khusus (DAK).
Menurut Bobby, Jokowi lupa akan sejarahnya. “Hal sederhana saja, Jokowi juga pernah menolak dicabutnya subsidi BBM dan menolak BLT. Penolakan ini artinya menolak kebijakan Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau Pemerintah SBY melakukan politik anggaran, seperti ide Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Bobby, Selasa (10/4/2014).
Bila ide Jokowi itu, lanjut dia, diterapkan pada Papua dan Aceh, yakni ada kebijakan daerah yang tidak seiring dengan Pusat, apakah Jokowi mau memotong DAK-nya. “Apakah rakyat Papua tidak melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia?” cetusnya.
Karena itu ia menilai, politik anggaran kepada Pemerintah Daerah tidak tepat. Hal yang terjadi bukan ketatan kepada Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya memicu disintegrasi bangsa. Sehingga, wajar bila masyarakat menolak politik anggaran yang akan dilakukan oleh Jokowi.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...a-pada-sejarah
Inilah Perilaku Jokowi Selama Menjada Kepala Daerah, Kebijakannya banyak yang Melawan Pemerintah Pusat ...
--------------------------
Suka lupa ya, Pakdhe!
emangnya usia berapa sih, kok mudah lupa kayak orang sudah pikun aja!
09 Juni 2014 22:40 wib
Jokowi dan JK
Metrotvnews.com, Jakarta: Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo menjawab santai pertanyaan soal pemerintah daerah yang kerap tak patuh pada pusat. Banyak daerah yang justru membelot dari apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Politik anggaran menjadi kuncinya.
Jokowi menjelaskan, 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Melalui politik anggaran, pemerintah pusat bisa memberi reward dan punishment pada daerah. Jika berprestasi harus diberikan penghargaan, bila berkinerja buruk potong anggaran.
"Ini bisa dilakukan. Misal, masalah pembangunan, pelayanannya satu pintu. Kalau tidak, Dana Alokasi Khusus (DAK)-nya bisa dipotong atau dikurangi. Itu buat daerah sudah mengerikan. Itu yang kita lakukan agar sejalan," tegas Jokowi dalam Debat Capres-Cawapres di balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...ng-anggarannya
Jokowi: Dengan Politik Anggaran, Pusat Kendalikan Daerah
Mon,09 June 2014 | 23:34
KBR, Jakarta – Visi misi dari capres-cawapres yang bagus di atas kertas akan menghadapi kendala di lapangan. Moderator debat capres-cawapres malam ini menanyakan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bisa ‘mengendalikan’ daerah di era otonomi daerah seperti sekarang.
Untuk pertanyaan ini, Joko Widodo menjawab kalau politik anggaran bisa menyelesaikan persoalan ini. “Kalau daerah tidak mau ikut pusat, beri punishment. Kalau daerah berprestasi, beri reward. Buat daerah, ini sudah mengerikan,” tegasnya. “Inilah politik anggaran yang akan dijalankan sehingga daerah sejalan dengan pusat.”
Sementara itu untuk aturan yang seringkali tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, maka jawaban Jokowi adalah satu pintu. “Kalau peraturan lewatnya dari satu pintu, yaitu di Setneg, kembalikan ke sana. Maka aturan yang keluar akan jelas.”
Banyak kalangan yang menyebut kalau kualitas aparatur Negara yang tidak baik adalah salah satu penyebab bobroknya reformasi birokrasi. Jokowi memilih untuk bersikap optimistis. “Saya dan Pak JK optimistis, karena SDM-nya baik-baik.”
Yang salah, menurut Jokowi, adalah sistemnya yang tidak dibangun dengan baik. “Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat itu gampang.” “Ini soal niat, mau atau tidak mau. Niat atau tidak niat.”
Jusuf Kalla menambahkan kalau kepemimpinan sangat penting di sini. “Kalau pemimpinnya tidak mampu meyakinkan daerah, berarti pemimpinnya yang tidak baik.” “Kita ini orang baik-baik. Saya yakin negeri ini akan lebih baik kalau sistemnya seperti ini,” tutup JK.
http://www.portalkbr.com/berita/beri...5277_6033.html
Soal Politik Anggaran, Jokowi Lupa pada Sejarah
Selasa, 10 Juni 2014 - 07:08 wib
JAKARTA - Dalam debat perdana capres-cawapres yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam, Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan pernyataan akan melakukan politik anggaran dengan menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada Pemerintah Pusat.
Gagasan tersebut dinilai pengamat ekonomi politik Bobby Maengkom berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.
Jokowi menyampaikan bahwa rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Dari situ, jika ada kebijakan daerah yang tidak sejalan, maka akan diberi hukuman dalam bentuk pemotongan dana alokasi khusus (DAK).
Menurut Bobby, Jokowi lupa akan sejarahnya. “Hal sederhana saja, Jokowi juga pernah menolak dicabutnya subsidi BBM dan menolak BLT. Penolakan ini artinya menolak kebijakan Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau Pemerintah SBY melakukan politik anggaran, seperti ide Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Bobby, Selasa (10/4/2014).
Bila ide Jokowi itu, lanjut dia, diterapkan pada Papua dan Aceh, yakni ada kebijakan daerah yang tidak seiring dengan Pusat, apakah Jokowi mau memotong DAK-nya. “Apakah rakyat Papua tidak melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia?” cetusnya.
Karena itu ia menilai, politik anggaran kepada Pemerintah Daerah tidak tepat. Hal yang terjadi bukan ketatan kepada Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya memicu disintegrasi bangsa. Sehingga, wajar bila masyarakat menolak politik anggaran yang akan dilakukan oleh Jokowi.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...a-pada-sejarah
Inilah Perilaku Jokowi Selama Menjada Kepala Daerah, Kebijakannya banyak yang Melawan Pemerintah Pusat ...
Quote:
--------------------------
Suka lupa ya, Pakdhe!
emangnya usia berapa sih, kok mudah lupa kayak orang sudah pikun aja!
0
5.2K
78
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.8KThread•41.5KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru