Kemarin, hari minggu malam Trimedya Panjaitan, anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP sekaligus anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla tertangkap basah mengadakan pertemuan rahasia dengan Komjen Pol. Budi Gunawan di rumah makan Sate Khas Senayan. Yang menangkap basah mereka adalah Ketua FSP BUMN Bersatu Arif Poyuono (http://m.okezone.com/read/2014/06/09/567/995925/timses-jokowi-gelar-pertemuan-rahasia-dengan-petinggi-polri). Perbuatan mereka bila terbukti berhubungan dengan pilpres jelas melanggar undang-undang karena setiap anggota TNI/Polri diwajibkan menjaga netralitasnya dalam pilkada, pileg maupun pilpres.

Sesungguhnya tidak ada yang mengagetkan dengan pertemuan tersebut sebab sudah santer terdengar "kedekatan" Komjen Pol. Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati itu dengan kubu Jokowi-Jusuf Kalla, sebab dialah yang berhasil membujuk Megawati menerima pinangan Jusuf Kalla dan Rp. 10trilyunnya untuk menjadi cawapres Jokowi (http://www.aktual.co/politik/145901usung-jk-cawapres-jokowi-sabam-sirait-ancam-mundur-dari-pdip; http://www.tempo.co/read/news/2014/05/26/078580347/Kalla-Gunakan-Jenderal-Rekening-Gendut-Dekati-Mega).

Walaupun tidak heran dengan pertemuan itu sendiri tapi saya cukup kagum dengan bekerjanya hukum karma yang seolah sedang menghukum kubu Jokowi-JK karena perbuatan jahat mereka. Bagaimana tidak, walaupun sudah ada pernyataan resmi dari TNI AD dan hasil penyelidikan timses mereka Luhut Panjaitan bahwa tidak ada babinsa yang membujuk warga mendukung Prabowo-Hatta dan rumor yang berkembang hanya salah paham, namun kubu Jokowi-JK terus berusaha menunggangi kasus tersebut dengan memanfaatkan momentum untuk melempar isu bahwa di tempat lain juga ada babinsa yang bergerak atau menuntut babinsa dibekukan sementara karena "takut disalahgunakan". Tujuan mereka jelas memfitnah bahwa TNI AD memihak Prabowo-Hatta dan dengan demikian mendiskriditkan lawannya itu.

Dengan tertangkapnya Trimedya Panjaitan, timses Jokowi-JK bertemu Komjen Pol. Budi Gunawan maka terungkap dengan sejelas-jelasnya bahwa pihak yang bermain-main dengan netralitas TNI/Polri dalam masa pilpres kali ini adalah PDIP. Ironisnya mereka malah tidak malu-malu untuk menuduh lawan melakukan perbuatan yang sebenarnya mereka lakukan sendiri, yaitu mencoba mendorong anggota TNI/Polri untuk berpihak kepada mereka dalam pilpres. Inilah sebabnya saya katakan kejadian ini seolah hukum karma sedang menghukum kemunafikan dan Politik Dizolimi alias maling teriak maling yang sedang dimainkan oleh kubu PDIP.

Bagaimana reaksi kubu Jokowi-JK? Trimedya Panjaitan masih mencoba berdalih bahwa pertemuannya tidak sengaja dan cuma sebentar (sayang dia tidak bisa menjelaskan bahwa orang yang "kebetulan" ditemuinya itu juga "kebetulan" anggota polisi yang menjodohkan Jokowi dan JK); kubu PDIP pasang badan, strategi penjahat manapun yang tertangkap tangan melakukan kejahatan; sedangkan sampai artikel ini tayang belum ada komentar atau tanggapan dari Mabes Polri.

Tentu saja Komjen Pol. Budi Gunawan bukan satu-satunya petinggi TNI/Polri yang digoyang kenetralannya oleh kubu Jokowi-JK. Di kubu TNI mereka berhasil menggoyang eselon tertinggi yaitu Panglima TNI Moeldoko yang sempat santer disebut akan menjadi cawapres Jokowi, dan Jusuf Kalla mengakui dalam facebooknya bahwa Panglima TNI Moeldoko mendukung mereka (http://www.gatra.com/politik-1/54017-tudingan-sby-mengarah-ke-jenderal-moeldoko%E2%80%8F.html). Selain itu eselon tertinggi kedua di bawah Moeldoko yang mereka goda adalah KSAD Jenderal Budiman yang juga diiming-imingi untuk menjadi cawapres Jokowi. Petinggi lain yang diiming-imingi jabatan cawapres Jokowi adalah Ketua KPK Abraham Samad.

Manuver berbahaya yang dilakukan oleh kubu Jokowi-JK ini tidak urung membuat mantan Wakasad, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo dan dia membuka informasi bahwa jajaran TNI sudah tahu bahwa para jenderal di kubu PDIP seperti Hendropriyono cs. beberapa bulan lalu pernah menggalang para pejabat puncak TNI AD untuk masuk ke dalam politik praktis dan mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, dan manuver inilah yang dibaca oleh SBY dan maka dari itu keluar peringatan keras supaya TNI/Polri tetap netral dalam pilpres.

Sesuai dugaan saya, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo juga menyatakan bahwa hadirnya isu babinsa mendukung Prabowo adalah serangan pendahuluan nan licik dari kubu Jokowi-JK karena manuver mereka ketahuan oleh SBY dan dengan menciptakan isu politis yang melibatkan babinsa tersebut sekaligus diharapkan bisa mengunci Prabowo. Jika Prabowo menang nanti diklaim ada bantuan TNI AD via Babinsa jadi ada alasan bikin rusuh dengan menuding TNI tidak netral.

http://m.merdeka.com/politik/minta-babinsa-dibekukancara-pdip-disebut-kubu-prabowo-mirip-pki.html

Sungguh, saya sudah membaca semua manuver tersebut dan selama beberapa hari ini diliputi kekuatiran bila rencana busuk koalisi Jokowi-JK berhasil, apalagi kubu Prabowo-Hatta yang naif itu sepertinya kesulitan memecahkan serangan babinsa. Untung Tuhan tidak buta dan dia berkuasa melindungi Prabowo-Hatta serta Republik Indonesia dari tangan-tangan jahat dengan memperlihatkan siapa sesungguhnya penjahat yang sedang bermain dengan kenetralan TNI/Polri, tidak lain yaitu kubu Jokowi-Jusuf Kalla yang sedang main Lempar Batu Sembunyi Tangan.

Sekedar mengingatkan, dengan mengecualikan pilpres tahun 2009, kubu PDIP selalu bermain dengan kenetralan TNI/Polri dalam perebutan kekuasaan yang mereka lakukan, mulai dari Peristiwa 27 Juli 1996 (Hendropriyono, Agum Gumelar); pelengseran Gus Dur (Ryamizard Ryacudu mengepung Istana Merdeka); dan pilpres tahun 2004 di mana Hendropriyono sebagai Ketua BIN justru menjadi Ketua Tim Pemenangan Megawati-Hasyim.

Tuduhan untuk membangkitkan kembali dwifungsi ABRI/TNI selalu diarahkan kepada Prabowo, tapi bila kita melihat fakta di atas terlihat dengan jelas siapa yang akan mengembalikan TNI/Polri ke panggung politik Indonesia. Alasannya? Tidak ada makan siang gratis, dengan kata lain dukungan para petinggi TNI/Polri kepada Jokowi-JK pasti ada imbalan, dan karena imbalan itu bukan dalam bentuk jabatan, maka pasti dalam bentuk lain dan satu-satunya yang diinginkan TNI/Polri saat ini adalah kembali berpolitik atau mengembalikan dwifungsi ABRI/TNI di Indonesia.

Berdasarkan semua ini, anda yakin masih mau memilih Jokowi-JK yang akan mengembalikan TNI/Polri ke panggung politik dan terbukti pasangan yang sangat licik itu? Berpikirlah lagi secara rasional.