Jakarta - Joko Widodo punya kiat khusus agar pemerintah daerah mengikuti perintah pusat. Yakni dengan melakukan politik anggaran, diatur sedemikian rupa agar daerah menurut arahan pemerintah pusat.

"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat, bisa mereka mengikuti 100 persen yang diikuti pusat, dengan politik anggaran. Karena 85 persen anggaran daerah itu dari pusat, kalau tidak mau beri punishment, kalau berprestasi berikan insentif. Gampang sekali, ini hal sederhana yang jarang dilakukan," kata Jokowi dalam debat capres cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Jokowi mencontohkan, misalnya semua perizinan pembangunan di daerah harus satu pintu. Jika itu dilaksanakan daerah akan mendapatkan insentif.

"Kalau tidak, bisa dana alokasi khususnya dipotong atau dikurangi itu buat daerah sudah mengerikan. Itu politik yang akan kita jalankan agar daerah sejalan dengan pemerintah pusat," ungkapnya.

Jokowi akan membuat semua peraturan dikeluarkan dari satu pintu yakni Setneg. Karena semua kementerian bisa mengeluarkan peraturan, menurut Jokowi, membuat banuak aturan tidak sinkron.

"Pintunya harus diberi satu dan keluarnya akan sejalan sesuai arah yang dijalankan garisnya pemerintah pusat," katanya.

Jokowi kemudian bicara soal reformasi birokrasi. Jokowi yakin sekali bakal menuntaskan persoalan yang selama ini jadi sumber korupsi dan mempersulit masyarakat ini.

"Arah reformasi birokrasi ini sesuatu yang sederhana tapi kita yang sudah pesimis. Kalau saya dan Pak JK sangat optimis membenahi organisai karena SDM-nya baik-baik. Sekarang ini kenapa tidak berjalan dengan baik, karena sistemnya tidak dibangun," ungkap Jokowi.

"E-goverment, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-audit, semuanya dibangun. Kalau itu dilakukan pemerintah pusat itu gampang. Saya tinggal tab saja, setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer, tidak ada dua minggu bisa dilakukan, kita harus optimis dan itu sudah kita lakukan dan sudah kita buktikan," imbuh Jokowi.

Selain itu proses rekrutmen pegawai juga akan diseleksi dengan baik. Jokowi akan melakukan seleksi dan promosi terbuka. "Saya kira ini hanya masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, itu saja," pungkasnya.

sumber

dari hal yang dapat di tangkap diatas itu sebener politik anggaran untuk menekan kebocoran2 yang sering terjadi oleh raja kecil di daerah. sehingga dipaksa harus merapikan karena terlalu banyak terjadi kecurangan2 dan kebocoran, yang seharus nya dinikmati oleh rakyat malah di nikmati sendirian oleh elit.

dicontohkan pula seperti perijinan harus satu pintu agar lebih gampang di monitoring dan mempermudah masyarakat, masih ingat iklan mild beberapa tahun lalu, yang menyindir birokrasi spiral. bikin surat cap n cap serta wani piro? masih mau seperti itu kah kedepan nya?

ya memang pasti akan banyak yang protes dikarenakan bakalan banyak elit yang akan kehilangan mata pencarian. tetapi kalau sosialisasi nya baik ane rasa yang ada raja2 kecil yang di demo oleh rakyat bukan demo pemerintah pusat.

trus ada e-bugdeting, e-catalog dan lain2nya itu bagus untuk menekan kebocoran anggaran juga, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat dan efektif serta efisien dan bisa di control agar tidak di korupsi.

diajak bersih dan transparan kok menolak, coba tanyakan kepada rakyat2 di daerah kalo di bikin menjadi simple, bersih dan lebih teratur mau gak? apa tetap mau dengan system sekarang ini yang terjadi banyak kebocoran di daerah2

seharusnya dana apbd bisa di nikmati oleh masyarakat malah masuk ke kantong penguasa kecil di daerah

mudah2an dapat dinalar secara objective