Jokowi-JK Terapkan Strategi "Good Cop" dan "Bad Cop"

JAKARTA, Pengamat kebijakan publik Vishnu Juwono menilai, tim pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan strategi good and bad cop dalam Debat Capres dan Cawapres, di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014) malam. Menurutnya, Jokowi diposisikan sebagai good cop dengan menekankan berbagai prestasi yang diraihnya saat menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Sementara Jusuf Kalla ditempatkan sebagai bad cop di mana sejak sesi awal sudah mengangkat masalah isu hak asasi manusia dan ketaatan terhadap hukum dalam memilih pemimpin untuk menyindir Prabowo," kata Vishnu, kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2014) pagi.

Ia menilai, Kalla sengaja ditempatkan untuk memainkan peran melayangkan serangan-serangan kepada Prabowo karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kalla saat ini menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, serta pernah terlibat dalam penyelesaian konflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Sementara, performa Jokowi, menurut Vishnu, lebih variatif dalam pemilihan kata-katanya. Penampilannya pun dianggap lebih baik saat ia menyampaikan pidato pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas pekan lalu.

Bagaimana dengan Prabowo? Menurut Vishnu, mantan Danjen Kopassus itu tak bisa menyembunyikan groginya. Prabowo juga dinilainya terlalu mendominasi, sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasangannya, Hatta Rajasa. "

"Peranan Hatta Rajasa menjadi kurang menonjol dalam debat ini. Seharusnya Hatta bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal dengan menekankan keberhasilannya dari pengalaman yang panjangnya sebagai pimpinan lembaga negara dengan menjadi anggota DPR dan menteri selama lebih dari 10 tahun," papar dosen Administrasi Publik FISIP UI ini.

Pertanyaan tak kritis

Pada sesi tanya jawab, menurut Vishnu, Prabowo tak memanfaatkan kesempatan dengan melontarkan pertanyaan yang seharusnya lebih kritis terhadap Jokowi. Prabowo dianggap tak memanfaatkan isu-isu yang selama ini melemahkan Jokowi, seperti capres boneka atau pun pemimpin yang tak amanah.

Prabowo memilih menanyakan pandangan Jokowi tentang wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD untuk menghemat biaya politik.

"Sebaliknya, saat giliran Jokowi-JK, Jusuf Kalla memanfaatkannya dengan kembali berperan sebagai bad cop dengan mengangkat kembali isu hak asasi manusia kali ini langsung dikaitkan dengan karir Prabowo di militer. Terlihat dari bahasa tubuhnya, Prabowo hampir tidak dapat mengendalikan emosinya dan tidak menjawab langsung pertanyaan Kalla dengan menyerahkan penilaian penanganan isu HAM kepada pimpinannya saat ia masih menjadi perwira tinggi militer," ujar Vishnu.

SUMBER.........