Banyak pihak yang termakan isu bahwa Jokowi adalah 'Capres Boneka', tetapi apa betul? Bagaimana dengan Prabowo sendiri? Nama Jokowi melesat tajam ketika dirinya memperoleh berbagai penghargaan ketika bertugas sebagai Walikota Solo, bahkan setelah 5 tahun bertugas, Jokowi kembali dipercaya oleh mayoritas warga Solo, 90% pemilih di Solo menentukan pilihan pada Jokowi untuk kembali bertugas untuk periode kedua sebagai Walikota Solo. Ketika dia bertugas di Solo, beliau dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi, jaminan sosial (pengobatan serta pendidikan gratis), transparansi APBD serta pembenahan tata kota di Solo. Namun takdir berkata lain, Jokowi ditugaskan untuk maju sebagai Calon Gubernur di DKI Jakarta pada Pilgub DKI Jakarta 2012.

Begitu banyak prestasi yang diraih Jokowi sehingga beliau unggul dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 melawan inkumben Fauzi Bowo. Kemenangan tersebut tentu mengundang berbagai pertanyaan, jika Jokowi tidak berprestasi jadi bagaimana dia bisa unggul di Pilgub DKI Jakarta? Apa mayoritas warga DKI Jakarta begitu bodoh sehingga memilih Calon Gubernur yang hanya mengandalkan pencitraan? Sekarang ini masa tugas Jokowi sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya di DKI Jakarta, meski dalam waktu singkat tersebut, Jokowi telah melakukan berbagai langkah konkrit. Seperti di Solo, Jokowi telah melakukan reformasi birokrasi, jaminan sosial (pengobatan serta pendidikan gratis), transparansi APBD serta pembenahan tata kota. Berbagai contoh seperti lelang jabatan Lurah dan Camat, pelaksanaan program pengobatan dan pendidikan gratis, Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tanpa proses birokrasi yang merepotkan, relokasi PKL di Tanah Abang tanpa ada kekerasan, berbagai pembangunan kampung deret serta rumah susun di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Meski tidak bisa dibantah bahwa Jokowi belum berhasil menangani kemacetan serta banjir, tetapi tentu kita paham bahwa untuk menangani kedua persoalan tersebut butuh waktu serta koordinasi program antara pemerintahan Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Setidaknya dalam konteks pelaksanaan program transportasi massal, sudah terdapat tambahan armada Busway TransJakarta dalam jumlah cukup banyak serta pembangunan MRT.

Menuju Pilpres 2014, begitu banyak warga yang mendesak Jokowi untuk ikut maju dalam bursa Pilpres 2014, setelah melalui berbagai tahap pertimbangan, Megawati menunjuk Jokowi sebagai Calon Presiden dari PDI Perjuangan. Menyikapi hal tersebut, banyak yang berpendapat bahwa penunjukkan Megawati adalah contoh sikap Negarawan, tetapi di sisi lain, tidak sedikit juga yang menyudutkan Jokowi sebagai Capres boneka, tetapi tentu tudingan tersebut harus ada dasar, jangan sekedar pepesan kosong. Jokowi ketika bertugas sebagai Walikota Solo, selalu tegas dalam mempertahankan prinsip ekonomi kerakyatan, belum ada bukti sama sekali keterlibatan PDI Perjuangan melakukan intervensi dalam setiap kebijakan yang beliau rumuskan untuk Solo. Selanjutnya pada saat Jokowi bertugas di DKI Jakarta, apa pernah Jokowi berkompromi dengan pengurus partai, secara spesifik PDI Perjuangan? Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi dapat disetir oleh partai atau bahkan belum ada bukti bahwa Jokowi dapat dianggap sebagai 'Capres Boneka'. Saya yakin betul meski Megawati akan tetap bertugas sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi tidak akan bertugas sebagai pejabat Negara, jadi tidak ada transaksional dalam dukungan beliau terhadap Jokowi, bahkan Megawati memiliki kesempatan untuk kembali bertugas sebagai Presiden RI. Meski demikian, banyak individu yang terpengaruh oleh isu tersebut, padahal isu tersebut ditujukan sebagai amunisi politik pihak 'tetangga'.

Bagaimana dengan Prabowo yang dulu dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap penguasa, seringkali dia secara menggebu-gebu dalam berbagai orasinya, menuding penguasa sebagai maling dan koruptor. Namun semakin dekat dengan Pilpres 2014, justru terkesan Prabowo menjilat ludah sendiri, merangkul berbagai jajaran penguasa yang dulu seringkali beliau kritik. Meski pada awalnya Prabowo berjanji bahwa koalisi 'tenda besar' yang hendak beliau bentuk tidak berdasar pada pembagian jabatan, alias koalisi tanpa pamrih, tetapi ternyata terbukti sebaliknya. Aburizal Bakrie selaku petinggi Golkar mengaku ditawari posisi jabatan Menteri supaya Golkar hendak memberikan dukungan untuk Gerindra untuk memenuhi persyaratan penCapresan Prabowo. Selain Aburizal Bakrie, Mahfud MD, salah satu petinggi PKB juga mengaku ditawari posisi Menteri sehingga beliau bersedia bertugas sebagai Ketua Tim Sukses untuk pasangan Prabowo-Hatta. Sebelumnya Suryadharma Ali, petinggi PPP juga dirangkul oleh Prabowo, meski tidak lama kemudian Suryadharma Ali selaku Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi pengelolaan dana Haji serta penyalahgunaan kuota Haji. Belum selesai sampai situ, petinggi PBB MS Kaban yang sedang diselidiki keterlibatannya dalam kasus korupsi SKRT telah dirangkul Prabowo dalam koalisi, termasuk juga Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan salah satu petinggi PKS, diduga akan segera ditetapkan sebagai tersangka karena telah mengaku keterlibatannya dalam kasus serupa. Berarti Prabowo mengemis dukungan dari mereka yang sedang 'bermasalah'. Meski demikian, masih banyak yang terbuai dengan citra Prabowo yang dianggap tegas, gagah dan berani, mungkin mereka belum paham bahwa jika Prabowo tegas, gagah dan berani tentu tidak akan obral jabatan Menteri, apalagi kepada petinggi-petinggi partai yang sedang 'bermasalah'. Jadi siapa yang lebih tepat disebut sebagai 'Capres Boneka', Jokowi atau Prabowo?

Berbagai sumber pendukung:

http://news.metrotvnews.com/read/201...-menteri-utama

http://www.suaramerdeka.com/v1/index...enteri-Prabowo

http://www.merdeka.com/pemilu-2014/m...i-menteri.html

http://www.republika.co.id/berita/na...engan-koruptor

http://www.tribunnews.com/nasional/2...lam-kasus-haji