Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengatakan pengusulan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014 bermasalah secara moral dan hukum. "Melalui Gerakan Melawan Lupa, kami mengingatkan masyarakat agar tidak memilih capres yang pernah melanggar HAM," ujar Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jumat, 25 April 2014.

Mereka juga melakukan edukasi dan sosialisasi bagi pemilih muda supaya mengerti apa yang terjadi di masa lalu supaya tidak salah memilih. Selain itu, ujarnya, masyarakat harus menyadari demokrasi sekarang bisa terwujud karena para korban pelanggaran HAM. Koalisi ini akan melakukan kampanye melalui diskusi dan bertemu media.

Menurut perwakilan Human Rights Working Group Chairul Anam, Prabowo tidak layak menjadi capres karena berupaya merusak hukum sehingga kasusnya mengambang. "Pemimpin Indonesia haruslah orang yang patuh pada hukum dan tunduk pada HAM," katanya.

Untuk ke depannya, menurut perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Jafar, pengadilan HAM tak akan tuntas apabila para pelanggarnya menempati posisi tinggi. " Tak akan ada keadilan apabila orang-orang yang terlibat kejahatan masa lalu jadi pemimpin masa depan," ujar dia.

Koalisi ini beranggotakan 23 organisasi yakni Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Indonesia Corruption Watch, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Indonesia, HRWG, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, INFID, PUSHAM-UII Yogyakarta, Solidaritas Untuk Papua, dan Federasi Buruh Lintas Publik.


SUMBER